Karhutla Meluas dari Kalimantan hingga Maluku, DPD Dorong Status Bencana Nasional

DPD Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Status Bencana Nasional Didorong

Eksplorasiindonesia.com – Kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian serius setelah dampaknya menjangkau Maluku, Sumatera, dan Kalimantan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah pusat mempercepat langkah penanganan serta mempertimbangkan penetapan status bencana nasional untuk karhutla yang telah terjadi selama berbulan-bulan.

Desakan tersebut muncul karena kebakaran tidak semata-mata merusak kawasan hutan dan lahan. Asap yang dihasilkan juga membawa risiko langsung bagi warga, terutama kelompok yang lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Aktivitas harian masyarakat dapat ikut terganggu ketika kualitas udara menurun dan jarak pandang tertutup kabut asap.

Asap Membawa Risiko Kesehatan

Paparan asap pekat dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi pada mata, hingga keluhan sesak dan gangguan pernapasan lain. Situasi ini membuat perlindungan kesehatan warga menjadi bagian penting dari respons bencana, bukan hanya pekerjaan tambahan setelah api berhasil dipadamkan.

Di wilayah terdampak, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi lingkungan dan langkah perlindungan diri. Pembatasan aktivitas luar ruang ketika asap memburuk, perhatian terhadap anak-anak dan lansia, serta akses terhadap layanan kesehatan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan dalam penanganan karhutla.

Petugas pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan terus menghadapi kondisi berat di lapangan. Mereka bekerja di tengah suhu tinggi dan asap tebal untuk menekan perluasan api. Tantangannya tidak berhenti pada titik api yang terlihat, sebab kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah lalu muncul kembali.

Gambut dan Angin Kencang Memperberat Pemadaman

Karakter lahan gambut menjadikan proses pemadaman lebih rumit. Api dapat menyebar melalui bagian bawah tanah, sehingga upaya penanganan memerlukan pengawasan berkelanjutan. Angin kencang juga dapat mempercepat penjalaran api ke area lain, memperluas jangkauan asap, dan meningkatkan kebutuhan personel serta peralatan di daerah terdampak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak dapat dibatasi pada pemadaman saat kebakaran telah membesar. Pencegahan, kesiapsiagaan di tingkat daerah, perlindungan warga, dan pemulihan area yang terdampak perlu berjalan dalam satu rangkaian. Ketika api sulit dikendalikan, kebutuhan koordinasi antarlembaga juga menjadi semakin mendesak.

Dampak ekonomi turut mengancam masyarakat dan pemerintah daerah. Kebakaran dapat mengganggu kegiatan warga, membahayakan lahan pertanian dan perkebunan, serta menambah biaya yang harus dikeluarkan untuk pemadaman dan pemulihan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan vegetasi yang terbakar, melainkan juga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan sekitar.

DPD Dorong Respons yang Terpadu

Wakil Ketua III Komite IV DPD, Aji Mirni Mawarni, menekankan perlunya tindakan yang cepat dan terkoordinasi. Fokus penanganan, kata dia, harus mencakup pengendalian kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan bagi daerah yang mengalami dampak.

DPD mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat respons lapangan, memastikan kebutuhan perlindungan kesehatan warga terpenuhi, serta meningkatkan dukungan kepada daerah yang menghadapi kebakaran. Meluasnya kejadian hingga Maluku menjadi salah satu alasan agar opsi status bencana nasional dipertimbangkan secara serius.

“Karena kan sekarang sudah berkembang sampai ke Maluku. Kalau bencana nasional ya didorong sama kami (DPD), artinya kita hanya sebagai pendorong tapi untuk memutusan kebijakan, tetap di pemerintah pusat,” ujar Aji Mirni, Sabtu (24/10/2026).

Penetapan status bencana nasional tetap berada pada kewenangan pemerintah pusat. DPD menempatkan diri sebagai pihak yang menyampaikan dorongan agar keputusan tersebut dipertimbangkan dengan melihat skala kebakaran, dampak yang dialami masyarakat, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi situasi yang ada.

Dalam konteks karhutla, ukuran keberhasilan respons tidak hanya terlihat dari berkurangnya titik api. Perlindungan terhadap warga yang terpapar asap, keberlangsungan kegiatan ekonomi, keselamatan petugas, serta pemulihan kawasan terdampak juga perlu menjadi perhatian. Pendekatan terpadu dibutuhkan agar penanganan tidak berhenti saat api padam, tetapi berlanjut hingga kondisi masyarakat dan wilayah terdampak kembali pulih.

Dengan kebakaran yang menjangkau sejumlah kawasan dari Sumatera dan Kalimantan hingga Maluku, kebutuhan akan koordinasi yang kuat semakin terasa. Usulan status bencana nasional menjadi salah satu langkah yang terus didorong DPD agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan terarah.