Hercules Beberkan Alasan Kembalikan Rp800 Juta ke KPK: Biar Diusut Asal-usulnya

Hercules Serahkan Rp800 Juta ke KPK untuk Ditelusuri

Eksplorasiindonesia.com – Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall atau Hercules menyerahkan uang Rp800 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar asal dana tersebut diperiksa. Uang itu sebelumnya diterimanya dari seorang pengacara PT Summarecon Agung Tbk di tengah persoalan sengketa tanah yang melibatkan ahli waris.

Hercules menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah ia mengetahui adanya klaim bahwa dirinya telah berdamai dalam sengketa lahan dengan pihak Summarecon. Klaim itu dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan karena tidak pernah ada kesepakatan damai yang dibahas dan disetujui bersama ahli waris maupun tim kuasa hukum.

Klaim perdamaian dipertanyakan

Dalam sengketa tersebut, Hercules diketahui mendampingi pihak ahli waris. Pada awalnya, uang Rp800 juta yang diterima dari pengacara Summarecon disebut sebagai bentuk persahabatan atau kompensasi atas upaya mediasi.

Namun, persoalan berkembang ketika Hercules mendengar bahwa pengacara tersebut telah menyampaikan adanya perdamaian. Bahkan, ada permintaan untuk mencabut pemblokiran tanah dengan alasan sengketa sudah diselesaikan.

“Dia sudah gembar-gembor di luar itu bahwa dia sudah bikin perdamaian dengan saya. Sudah bikin perdamaian dan dia menekan pengacara suruh cabut,” ucap Hercules dalam program The Prime Show di iNews, Rabu (21/10/2026).

Ia mengaku terkejut dengan informasi itu. Bagi Hercules, penyelesaian sengketa tanah tidak dapat hanya didasarkan pada pembicaraan dengan satu pihak, terutama ketika ada ahli waris dan tim hukum yang juga berkepentingan langsung dalam perkara tersebut.

“Saya kaget. Saya bilang, damai di mana? Dan damainya damai yang bagaimana?’” katanya.

Kesepakatan damai dalam perkara pertanahan pada umumnya memerlukan kejelasan mengenai para pihak yang terlibat, ruang lingkup penyelesaian, serta dokumen tertulis. Hal itu penting agar tidak muncul tafsir berbeda mengenai status tanah, hak para pihak, atau tindakan lanjutan seperti pencabutan pemblokiran.

Uang disimpan dan tidak digunakan

Hercules menyatakan uang Rp800 juta itu tidak pernah dipakainya. Seusai menerima dana tersebut, ia menyimpannya di kantor sebelum berangkat ke Timor Timur pada malam hari.

Pembahasan mengenai langkah berikutnya baru dilakukan bersama tim pengacaranya setelah muncul perkembangan dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan. Dalam pertemuan internal, mereka menimbang dua kemungkinan, yakni mengembalikan uang itu kepada pengacara pemberi dana atau menyerahkannya kepada KPK.

Pilihan akhirnya jatuh pada penyerahan langsung kepada lembaga antirasuah. Hercules berharap penyerahan tersebut memungkinkan penyidik menelusuri dari mana uang itu berasal dan apa tujuan pemberiannya.

“Kita serahkan ini untuk supaya biar KPK usut-usutin uang ini. KPK biar cari tahu uang ini sebenarnya uang dari siapa?” ujar Hercules.

Langkah itu menempatkan uang Rp800 juta sebagai bagian yang dapat diperiksa dalam rangkaian penyidikan. Penelusuran asal dana dapat menjadi penting untuk membedakan apakah uang tersebut murni berkaitan dengan komunikasi atau mediasi sengketa, atau memiliki kaitan lain yang perlu didalami penyidik.

Perkara HGB di Bogor

Kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Mereka ialah mantan bupati Arif Sugiyanto dengan inisial ARF, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq atau FEZ, Erwin atau ERW, serta Muhammad Fakhry atau MF.

Empat orang lain yang menjadi tersangka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri atau LMP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung atau SON, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi atau ADR, dan Rizal Pahlevi atau LEV dari pihak swasta.

Sertifikat HGB merupakan salah satu instrumen penting dalam pemanfaatan tanah. Proses penerbitan dan pengurusannya memiliki konsekuensi hukum maupun ekonomi karena berkaitan dengan kepastian penggunaan lahan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam proses sertifikasi menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum pertanahan.

Penyerahan uang oleh Hercules tidak dengan sendirinya menentukan kesimpulan atas perkara yang sedang berjalan. Namun, dana tersebut dapat membantu KPK menyusun gambaran yang lebih utuh mengenai komunikasi, transaksi, dan pihak-pihak yang terhubung dalam sengketa maupun pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Hercules menegaskan bahwa dasar keputusannya adalah keinginan agar asal-usul uang itu terbuka. Ia juga tetap mempertanyakan klaim perdamaian yang pernah disampaikan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang melibatkan ahli waris dan tim hukum dalam sengketa tanah tersebut.