Program PTSL Bogor 2019 Disusupi Dokumen Palsu, Ada Dugaan Mafia Tanah Terorganisasi

Dugaan Dokumen Palsu PTSL Bogor Dinilai Perlu Diusut hingga Potensi Kejahatan Terorganisasi

Eksplorasiindonesia.com – Dugaan masuknya dokumen palsu ke dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Bojonggede, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian serius. Persoalan ini dinilai tidak cukup dipandang sebagai pemalsuan surat semata, karena dokumen yang dipersoalkan diduga telah melalui tahapan administrasi hingga dipakai dalam penerbitan sertifikat tanah.

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Henry Indraguna, menilai penyidik perlu menelusuri rangkaian proses secara menyeluruh. Fokus pemeriksaan tidak hanya pada pihak yang menyiapkan dokumen yang diduga palsu, melainkan juga jalur verifikasi, pemeriksaan data yuridis, serta ajudikasi dalam pelaksanaan PTSL.

“Di titik inilah perkara tersebut berpotensi berubah dari tindak pidana pemalsuan surat biasa, menjadi dugaan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan kelemahan atau penyalahgunaan mekanisme administrasi pertanahan,” ucap Henry dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Verifikasi Dokumen Menjadi Titik Penting

PTSL merupakan mekanisme pendaftaran tanah yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan data fisik maupun yuridis. Dalam proses tersebut, dokumen yang diajukan menjadi unsur penting untuk mendukung lahirnya atau pengakuan hak atas sebidang tanah. Karena itu, keberadaan dokumen yang diduga tidak benar perlu diuji sejak dari sumbernya hingga tahap pengesahan administrasi.

Henry mempertanyakan bagaimana dokumen pertanahan yang diduga palsu dapat lolos dalam beberapa tahapan. Ia menyoroti kebutuhan untuk memeriksa proses verifikasi, penelitian data yuridis, dan kerja Panitia Ajudikasi PTSL. Apabila ada celah atau tindakan yang disengaja dalam proses itu, penyidikan perlu diarahkan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan peran masing-masing pihak.

Pelaksanaan PTSL pada 2019 sendiri mengacu pada sejumlah aturan, termasuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Regulasi tersebut mengatur pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL serta satuan tugas yang terlibat dalam penghimpunan data yuridis.

Dengan adanya struktur dan prosedur tersebut, pemeriksaan perkara tidak hanya berkaitan dengan keaslian satu atau beberapa berkas. Aparat juga perlu melihat apakah mekanisme yang seharusnya menjadi pengaman administrasi telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Perlu Memperhatikan Waktu Terjadinya Perbuatan

Henry turut mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana itu berkaitan dengan kegiatan PTSL pada 2019. Hal ini membuat waktu terjadinya perbuatan, atau tempus delicti, menjadi unsur penting dalam menentukan penerapan ketentuan pidana.

“Namun demikian, karena dugaan pemalsuan dalam perkara Bogor berkaitan dengan proses PTSL tahun 2019, penerapan pasal harus memperhatikan asas legalitas dan ketentuan transisi, sehingga tidak tepat secara hukum, apabila seluruh perbuatan tahun 2019 secara otomatis dijerat dengan ketentuan pidana materiil yang baru berlaku pada 2026. Hukum pidana tidak boleh bekerja dengan logika, pasalnya lebih baru maka tinggal dipakai,” tuturnya.

Asas legalitas mengharuskan penegakan hukum menerapkan ketentuan yang relevan dengan waktu sebuah perbuatan diduga dilakukan. Karena itu, penyidik perlu membedakan antara aturan yang berlaku pada 2019 dan ketentuan pidana yang mulai efektif pada periode berikutnya.

Penelusuran yang tepat terhadap waktu, rangkaian peristiwa, dan dasar hukum menjadi penting agar perkara dapat dibuktikan secara akurat. Langkah ini juga diperlukan untuk memastikan setiap pihak diperiksa sesuai peran dan alat bukti yang tersedia.

Dimensi Korupsi Dapat Ditelusuri Jika Ada Keterlibatan Aparat

Henry menilai penyidikan dapat berkembang ke dugaan tindak pidana korupsi apabila ditemukan bukti keterlibatan pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan dalam proses pertanahan. Pemeriksaan itu dapat mencakup dugaan penyalahgunaan jabatan, penerimaan pemberian, permintaan imbalan, atau bantuan yang disengaja untuk menerbitkan produk pertanahan menggunakan dokumen palsu.

“Apabila ditemukan bukti bahwa terdapat pejabat atau pegawai yang menyalahgunakan kewenangan, menerima pemberian, meminta imbalan, atau dengan sengaja membantu proses penerbitan produk pertanahan berdasarkan dokumen palsu. Maka penyidik perlu menilai apakah terdapat dimensi tindak pidana korupsi, bukan berhenti pada pemalsuan surat,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan oknum internal ATR/BPN atau Panitia Ajudikasi tidak boleh diabaikan apabila ada indikasi mereka mengetahui ketidakbenaran dokumen, tetapi tetap melanjutkan verifikasi atau membantu penerbitan sertifikat. Dalam situasi seperti itu, penyidikan perlu memeriksa kemungkinan suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindak pidana korupsi lain jika unsur hukumnya terpenuhi.

“Karena itu, apabila terdapat bukti bahwa pejabat yang mempunyai fungsi verifikasi atau ajudikasi secara sadar membiarkan dokumen palsu masuk ke dalam proses resmi, maka aspek penyalahgunaan jabatan, suap, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi lainnya harus ditelusuri sesuai bukti yang ditemukan,” ucapnya.

Pola Puluhan Dokumen Perlu Diuji

Jumlah dokumen yang diduga bermasalah juga menjadi aspek yang perlu didalami. Bila puluhan dokumen palsu ditemukan dengan pola yang serupa dalam proses PTSL, penyidik perlu menguji apakah peristiwa itu merupakan tindakan perorangan yang berulang atau bagian dari modus yang dijalankan secara terorganisasi.

“Apabila benar ditemukan puluhan dokumen palsu yang masuk dalam proses PTSL melalui pola yang relatif sama, maka secara hukum hal tersebut patut diuji apakah merupakan perbuatan individual yang kebetulan terjadi berulang-ulang, atau sebuah modus operandi yang dilakukan secara terorganisasi,” tuturnya.

Pembuktian pola akan menentukan arah penanganan perkara. Selain menelusuri keaslian berkas, penyidik dapat memeriksa hubungan antar-pihak, tahapan pengajuan dokumen, mekanisme pemeriksaan, serta keputusan yang membuat dokumen itu dapat masuk ke prosedur resmi.

Kasus pertanahan memiliki dampak besar karena sertifikat dan dokumen hak tanah berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi warga. Bila dokumen palsu dipakai dalam administrasi pertanahan, sengketa dapat meluas dan berpotensi merugikan pihak yang memiliki hak sah atas tanah.

Sebelumnya, Subdit Harta dan Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Bogor pada Rabu (9/9/2026). Tindakan itu dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan mafia tanah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Henry menegaskan bahwa apabila terdapat bukti oknum BPN atau Panitia Ajudikasi secara sadar meloloskan dokumen yang tidak benar, penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada dugaan pemalsuan surat.

“Apabila terdapat oknum BPN atau Panitia Ajudikasi yang secara sadar meloloskan dokumen palsu, maka penyidikan tidak boleh berhenti pada pemalsuan surat. Harus ditelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi lainnya apabila unsur-unsurnya terpenuhi,” ucapnya.