Indeks Kerukunan Beragama RI Tertinggi sejak 2015, Bakom: Agama Alat Persatuan Nasional

Indeks Kerukunan Beragama 2025 Capai Rekor Tertinggi

Eksplorasiindonesia.com – Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indonesia pada 2025 mencapai 77,89. Capaian itu menjadi yang tertinggi sejak pengukuran indeks tersebut pertama kali dilakukan pada 2015, sekaligus menggambarkan penguatan upaya membangun kehidupan sosial yang damai di tengah keberagaman keyakinan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Agama (Kemenag) dalam menjaga hubungan antarumat beragama. Ia menilai agama semakin ditempatkan sebagai kekuatan yang mempererat bangsa, bukan unsur yang memisahkan masyarakat.

“Kemenag telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional. Itu yang luar biasa saya lihat,” kata Syahganda dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/10/2026).

Kerukunan keagamaan memiliki arti penting bagi Indonesia yang dihuni masyarakat dengan latar agama, suku, budaya, dan tradisi yang beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan tidak hanya terlihat melalui ketiadaan konflik, tetapi juga dari kemampuan warga untuk menghormati perbedaan, bekerja sama, dan memperoleh perlakuan yang setara dalam ruang sosial.

Tiga Dimensi Pengukuran

Survei IKUB dilaksanakan Kemenag bersama Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI). Pengukuran tersebut mencakup tiga unsur utama: toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan.

Dimensi toleransi memperoleh nilai 88,82, menjadi skor tertinggi di antara tiga indikator. Kesetaraan tercatat pada angka 79,35, sedangkan kebersamaan berada di angka 65,49. Susunan nilai itu menunjukkan adanya ruang yang kuat untuk sikap saling menerima, sambil tetap menegaskan pentingnya memperluas kerja bersama dan interaksi lintas kelompok di masyarakat.

Toleransi berkaitan dengan kesediaan menghormati pilihan serta praktik keagamaan orang lain. Kesetaraan menekankan pentingnya kesempatan dan perlakuan yang adil bagi setiap warga. Sementara itu, kebersamaan mencerminkan kemampuan berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik secara saling mendukung.

Pencapaian IKUB 2025 juga memberi konteks bagi pelayanan publik di bidang keagamaan. Kerukunan yang terjaga dapat mendukung lingkungan sosial yang lebih terbuka, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan bersama yang membutuhkan solidaritas lintas agama.

Pelayanan untuk Masyarakat Lintas Agama

Selain memperkuat hubungan antarumat, Kemenag mengembangkan layanan keagamaan yang dapat menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang. Salah satu bentuknya adalah pendampingan psikologis bagi warga yang mengalami musibah.

Kebutuhan pendampingan semacam ini relevan dalam situasi bencana atau peristiwa yang mengguncang kehidupan warga. Dukungan keagamaan dan psikologis dapat menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memulihkan ketenangan, menjaga harapan, serta menguatkan ikatan sosial di lingkungan terdampak.

Kemenag juga menyiapkan rencana pembentukan tim yang terlibat dalam penanganan bencana. Fokusnya adalah menghadirkan pelayanan keagamaan bagi masyarakat yang terkena dampak. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat melengkapi kebutuhan warga pada masa pemulihan, bersama dukungan kemanusiaan lainnya.

Langkah ini memperlihatkan bahwa pelayanan keagamaan tidak berhenti pada kegiatan rutin atau ruang ibadah. Dalam konteks sosial, nilai agama juga dapat hadir melalui kepedulian, penguatan mental, dan bantuan bagi warga yang sedang menghadapi keadaan sulit.

Nilai Agama dan Pencegahan Korupsi

Syahganda turut menyoroti peran Kemenag dalam menghubungkan nilai keagamaan dengan pembentukan karakter dan integritas. Arah ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat menjauhi korupsi.

“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ujarnya.

Kejujuran, tanggung jawab, dan integritas merupakan nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, serta hubungan sosial. Penguatan kesadaran moral menjadi penting karena pencegahan korupsi tidak semata-mata bergantung pada penindakan, melainkan juga pada kebiasaan untuk menolak penyalahgunaan wewenang.

Pengembangan nilai tersebut berjalan bersama penguatan tata kelola birokrasi. Kemenag sedang menyiapkan kebijakan digitalisasi administrasi dan birokrasi. Salah satu tujuannya ialah mengurangi transaksi tunai serta pertemuan langsung yang berpotensi membuka celah praktik korupsi.

Digitalisasi dapat membantu menciptakan proses yang lebih terdokumentasi dan tertata. Namun, perubahan sistem tetap membutuhkan komitmen pelaksana agar prosedur yang lebih modern benar-benar digunakan untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pendidikan

Kemenag juga mengembangkan pendidikan antikorupsi yang bertumpu pada nilai lintas agama. Pada tahun sebelumnya, kementerian ini meluncurkan seri buku pendidikan antikorupsi lintas agama melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya edukasi tersebut diperluas melalui Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah. Peran guru dan tenaga kependidikan penting dalam menyebarkan pemahaman tentang integritas kepada peserta didik melalui lingkungan belajar sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan dapat menempatkan isu integritas sebagai bagian dari pembentukan watak. Dengan begitu, pesan tentang kejujuran tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif atau aturan hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab pribadi dan sosial.

Syahganda juga mengaitkan peran agama dengan pengembangan manusia dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ia menyebut pembelajaran jarak jauh serta beasiswa sebagai bagian dari ruang kontribusi tersebut.

“Agama itu ikut berperan serta dalam memajukan human development, human capital, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” kata Syahganda.

Rekor IKUB 2025 menjadi pengingat bahwa kerukunan perlu terus dirawat melalui pelayanan yang inklusif, pendidikan karakter, serta ruang interaksi yang menghargai perbedaan. Penguatan toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan akan tetap menjadi unsur penting dalam menjaga persatuan nasional.