Kuasa Hukum Bharada Valdo Desak CCTV Kasus Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe Dibuka

Kuasa Hukum Minta Rekaman CCTV Kasus Bharada Valdo Dibuka Transparan

Eksplorasiindonesia.com – Tim kuasa hukum Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lawai meminta penyidik segera memperlihatkan rekaman kamera pengawas dari lokasi peristiwa polisi tembak polisi di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Rekaman tersebut dinilai penting untuk mengurai dugaan penganiayaan yang berakhir pada meninggalnya Bharada Valdo.

Permintaan itu tidak hanya menyangkut akses terhadap video, melainkan juga pemeriksaan teknis atas materi rekaman. Kuasa hukum ingin memastikan CCTV yang telah diamankan dapat diuji di laboratorium, sehingga keasliannya, kelengkapan durasi, serta kemungkinan adanya bagian yang hilang atau disunting bisa diketahui secara objektif.

Ketua Tim Kuasa Hukum Bharada Valdo, Ardy Mbalembout, menekankan bahwa penyidikan perlu mengutamakan pembuktian unsur pidana. Baginya, penelusuran motif atau isu dugaan perundungan tidak boleh mengalihkan perhatian dari pertanyaan pokok tentang rangkaian kekerasan yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia.

“Kita tidak bisa menerima mentah-mentah. Pertanyaan kami sekarang bukan motifnya, fokusnya adalah dugaan penganiayaan sampai mengakibatkan kematian itu, bagaimana caranya?”

Pernyataan itu disampaikan Ardy kepada wartawan pada Senin (19/10/2026). Ia meminta penyidik menjelaskan secara jelas peristiwa yang terjadi, termasuk bentuk kekerasan, urutan kejadian, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pertanyaan atas Luka yang Ditemukan

Ardy turut menaruh perhatian pada informasi yang beredar mengenai kondisi jenazah Bharada Valdo. Informasi itu mencakup luka tembak di bagian belakang tubuh serta luka bacokan. Tim kuasa hukum mempertanyakan apakah seluruh luka tersebut mungkin ditimbulkan oleh satu orang, atau justru terdapat keterlibatan pihak lain.

Persoalan tersebut, bagi tim pendamping hukum korban, tidak cukup dijawab dengan dugaan. Penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan harus bersandar pada hasil autopsi, pemeriksaan forensik, dan kecocokan antara temuan medis dengan bukti fisik di tempat kejadian perkara.

“Apakah satu orang bisa melakukan tiga hal sekaligus, kekerasan benda tumpul, senjata tajam, hingga senjata api? Apakah pelaku psikopat jika melakukan itu sendirian? Ini yang harus dibuktikan secara ilmiah melalui hasil autopsi dan bukti-bukti di lapangan,” ujarnya.

Autopsi dan pemeriksaan barang bukti memiliki peran penting dalam perkara yang melibatkan dugaan kekerasan. Hasil pemeriksaan dapat membantu menjelaskan karakter luka, kemungkinan alat yang digunakan, serta bagian-bagian yang perlu dicocokkan dengan keterangan saksi maupun rekaman visual. Karena itu, kuasa hukum meminta proses pembuktian dilakukan menyeluruh dan tidak dibangun di atas asumsi.

Rekaman Kamera Pengawas Dinilai Penting

Lokasi kejadian yang berada dalam lingkungan institusi menjadi salah satu alasan utama tim kuasa hukum mendesak pembukaan CCTV. Mereka menilai keberadaan kamera pengawas dan rekamannya perlu diperiksa secara terbuka agar kronologi peristiwa dapat ditelusuri dengan lebih terang.

“Kejadian kan di dalam institusi itu, pasti ada ada CCTV, nah kita lihat aja, sekarang kita minta tunjukkan CCTV-nya, CCTV kayak master (Ferdy) Sambo dulu kejadian juga bisa rekayasa, kita tes lab apakah ada dilompatin itu, itu harus transparan, di situ baru kita percaya,” ucapnya.

Ardy menyampaikan bahwa dalam pertemuan awal, penyidik telah mengonfirmasi rekaman CCTV dari lokasi telah diamankan. Namun, tim kuasa hukum belum melihat rekaman itu secara langsung. Kondisi tersebut mendorong mereka meminta agar video diperlihatkan dan diperiksa secara forensik.

Uji laboratorium dipandang perlu untuk menilai integritas file rekaman. Pemeriksaan dapat mencakup keberadaan potongan video, perubahan waktu, gangguan urutan gambar, atau indikasi penyuntingan. Bagi pihak keluarga dan kuasa hukum, langkah itu akan menentukan tingkat kepercayaan terhadap bukti visual yang kelak digunakan dalam penyidikan.

Keterbukaan terhadap materi CCTV juga dinilai dapat membantu menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Rekaman, bila tersedia secara utuh dan dapat diverifikasi, berpotensi menjadi salah satu alat untuk mencocokkan posisi orang-orang di lokasi, situasi sekitar, serta rentang waktu kejadian.

Surat kepada Kapolri

Selain meminta akses terhadap CCTV, tim kuasa hukum berencana mengirim surat kepada Kapolri. Surat itu dimaksudkan sebagai permohonan perlindungan hukum sekaligus pengawasan atas penanganan kasus Bharada Valdo.

“Kami akan buat surat kepada Pak Kapolri untuk perlindungan hukum dan memantau kasus ini, agar jajaran penyidik di bawahnya bekerja transparan serta profesional tanpa ada asumsi atau rekayasa,” kata Ardy.

Permintaan pengawasan tersebut mencerminkan harapan agar seluruh proses berjalan profesional. Tim kuasa hukum ingin setiap fakta diuji melalui alat bukti yang tersedia, mulai dari hasil autopsi, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, keterangan yang dikumpulkan penyidik, hingga rekaman kamera pengawas yang telah diamankan.

Saat proses penyidikan terus berjalan, keluarga korban tengah menjalani pemakaman Bharada Valdo. Tim kuasa hukum menyatakan akan tetap mengawal perkara dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut sampai fakta hukumnya terungkap.

Kasus ini menempatkan transparansi pembuktian sebagai perhatian utama. Bagi keluarga korban, akses terhadap bukti yang dapat diuji secara ilmiah menjadi bagian penting untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang terjadi di Pondok Cabe. Sementara bagi proses hukum, pemeriksaan yang teliti dan akuntabel diperlukan agar kesimpulan penyidikan memiliki dasar yang kuat.