Salah Paham Bansos dan PIP, BPS yang Kena Getahnya

Mitos Pengurangan Bansos dan Salah Paham KIP Kuliah: Mengapa BPS Selalu Jadi Sasaran Kemarahan yang Salah Alamat

Eksplorasiindonesia.com – Setiap kali pemberitaan menyebut ribuan nama terhapus dari daftar penerima Program Keluarga Harapan atau bantuan pangan, kolom komentar media sosial langsung memanas. Narasi yang paling cepat menyebar selalu sama: pemerintah sedang memangkas anggaran bantuan sosial secara diam-diam dengan dalih pemutakhiran data. Anggapan ini, menurut Dody U Tomagola S.Sos. M.Si, Direktur Indonesia Corner Institute (ICI), merupakan prasangka yang sudah mengakar jauh sebelum isu beasiswa perguruan tinggi ikut terseret ke dalam pusaran perdebatan.

Yang sesungguhnya terjadi di balik layar pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukanlah pengurangan, melainkan rotasi. Penerima lama yang kondisi ekonominya telah membaik digantikan oleh keluarga baru yang selama bertahun-tahun tidak pernah tersentuh oleh program bantuan. Mekanisme ini berjalan secara simultan, bukan sekuensial sebagai pemotongan lalu kekosongan.

Angka-angka di Balik Rotasi April 2026

Sebagai ilustrasi konkret, pada April 2026 sekitar 11.000 penerima PKH dan bantuan sembako dihapus dari daftar karena hasil verifikasi menunjukkan mereka telah berada pada desil kelima ke atas, yakni kategori yang secara statistik dianggap mampu. Namun pada periode yang nyaris bersamaan, sekitar 25.000 keluarga baru justru masuk ke dalam daftar penerima karena kondisi ekonominya terkonfirmasi berada pada desil satu hingga empat. Dua gelombang angka itu bergerak berdampingan, bukan satu menyusul yang lain sebagai tanda penyusutan.

Dalam cakupan yang jauh lebih luas, sejak DTSEN dioperasionalkan, lebih dari dua juta penerima yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat telah dialihkan, sementara ratusan ribu keluarga baru terus ditambahkan seiring siklus pemutakhiran berjalan. Skala pergerakan data ini menegaskan bahwa sistem tersebut bersifat dinamis, bukan statis.

Klarifikasi dari Kementerian Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, telah berulang kali mengurai logika di balik rotasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran, tidak ada pengalihan dana ke pos lain, dan seluruh alokasi tetap berada dalam kerangka PKH, bantuan sembako, serta program bantuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis.”

Kekhawatiran publik sempat memuncak kembali ketika pemerintah mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran. Gus Ipul kembali menegaskan bahwa efisiensi hanya menyentuh kegiatan operasional yang dapat ditunda, seperti pelatihan pendamping sosial dan sejumlah rapat koordinasi. Bantuan langsung ke masyarakat tidak ikut terdampak.

“Yang sifatnya bansos insyaallah tidak ada yang dikurangi.”

Desil Bukan Vonis Permanen

Aspek yang kerap luput dari pemahaman publik adalah bahwa posisi desil tidak bersifat final. Warga yang tercatat pada desil lima hingga sepuluh tetap memiliki jalur untuk diperiksa ulang apabila kondisi riil di lapangan menunjukkan mereka sesungguhnya membutuhkan bantuan. Pemutakhiran DTSEN dirancang dua arah: dari sistem pusat maupun dari laporan warga, ketua RT dan RW, perangkat desa, hingga pendamping PKH yang turun langsung melakukan verifikasi rumah ke rumah. Begitu ditemukan ketidaksesuaian antara catatan lama dan kenyataan, desil seseorang dapat diperbaiki tanpa memandang angka berapa pun yang sebelumnya tercatat.

Justru pada titik inilah DTSEN berbeda dari sekadar tabel statistik. Ia merupakan data yang terus bergerak mengikuti dinamika ekonomi rumah tangga, bukan angka yang sekali ditetapkan lalu dibiarkan membeku selama bertahun-tahun. Bagi masyarakat yang selama ini merasa “terlupakan” oleh program bantuan, mekanisme dua arah ini membuka celah koreksi yang sebelumnya tidak tersedia secara sistematis.

Salah Paham yang Menular ke KIP Kuliah

Pola kesalahpahaman serupa juga merambat ke Program Indonesia Pintar jenjang perguruan tinggi, atau yang lebih dikenal sebagai KIP Kuliah. Di linimasa dan grup WhatsApp orang tua calon mahasiswa, kalimat pendek yang beredar selalu sama: PIP Dikti katanya hanya untuk desil satu sampai empat. Ketika ada mahasiswa dari keluarga yang jelas kekurangan namun desilnya tidak masuk rentang tersebut, atau bahkan belum tercatat di DTSEN sama sekali, kesimpulan yang langsung ditarik adalah bahwa sistemnya kaku dan datanya buta terhadap kemiskinan riil.

BPS, sebagai lembaga yang menyusun DTSEN, kemudian menjadi sasaran paling mudah untuk dimarahi. Padahal kemarahan itu salah alamat pada dua tingkat sekaligus.

Siapa yang Sebenarnya Menentukan Aturan Main

Tingkat pertama yang sering keliru dipahami adalah soal siapa yang menetapkan kriteria penerima KIP Kuliah. BPS bertugas menyusun DTSEN, mengurutkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatifnya, lalu menyerahkan hasil pemeringkatan tersebut kepada kementerian dan lembaga pengguna. Siapa yang berhak menerima KIP Kuliah, dengan kriteria apa, dan melalui jalur pengajuan bagaimana, sepenuhnya berada di wilayah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mengatur mekanisme seleksi, verifikasi, dan pencairan beasiswa secara terpisah dari sekadar angka desil.

Artinya, desil DTSEN berfungsi sebagai salah satu indikator, bukan satu-satunya penentu. Kementerian pengguna memiliki wewenang untuk menetapkan kriteria tambahan, melakukan verifikasi mandiri, dan membuka jalur pengajuan bagi mereka yang belum terdata. Menyalahkan BPS atas keputusan yang diambil oleh kementerian lain ibarat menyalahkan pencatat skor atas keputusan wasit di lapangan.

Bagi calon mahasiswa dan keluarga yang merasa terpinggirkan oleh narasi “hanya desil satu sampai empat”, langkah praktisnya adalah menghubungi langsung kantor Kemendiktisaintek di daerah atau mengakses kanal pengajuan resmi untuk menanyakan status dan jalur alternatif. Sementara itu, bagi mereka yang merasa desilnya tidak mencerminkan kondisi riil, mekanisme pelaporan dua arah DTSEN tetap terbuka melalui RT, RW, perangkat desa, atau pendamping PKH setempat. Data yang hidup hanya berguna jika masyarakat ikut memastikan bahwa angka di dalamnya benar-benar menggambarkan kenyataan di lapangan.