Komdigi Bongkar Daftar Paket Internet yang Belum Rollover, Bikin Kaget Operator Ini Terbanyak

Komdigi Soroti Perlindungan Sisa Kuota Internet, Telkomsel Catat Paket Non-Rollover Terbanyak

Eksplorasiindonesia.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menilai kesiapan operator seluler dalam melindungi sisa kuota internet pelanggan ketika masa aktif paket berakhir. Dalam pelaporan awal yang ditutup pada 28 September 2026, Telkomsel tercatat memiliki jumlah paket yang belum memakai sistem rollover paling banyak dibandingkan Indosat dan XL Smart.

Rollover merupakan mekanisme yang memungkinkan kuota pelanggan yang masih tersisa dialihkan untuk digunakan pada periode berikutnya. Namun, Komdigi menegaskan bahwa sistem tersebut bukan satu-satunya bentuk perlindungan yang dapat dipilih operator. Yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah sisa kuota tetap memiliki manfaat bagi pelanggan dan tidak hilang begitu saja tanpa perlindungan yang memadai.

Komposisi Paket dari Tiga Operator

Telkomsel menyampaikan data mengenai 95 paket internet. Dari jumlah itu, 76 paket belum menerapkan rollover, sedangkan 19 paket telah menyediakan mekanisme tersebut. Untuk paket yang belum dapat membawa sisa kuota ke periode selanjutnya, operator ini masih mengandalkan pemberitahuan intensif mengenai sisa kuota dan batas waktu penggunaan paket.

Indosat melaporkan total 94 paket. Sebanyak 71 paket masih belum menggunakan rollover, sementara 23 paket telah menerapkannya. Pada kelompok paket tanpa rollover, bentuk perlindungan yang digunakan mencakup penambahan pengingat kepada pelanggan, termasuk notifikasi pada H-7 serta H-2 menjelang berakhirnya masa aktif.

Sementara itu, XL Smart mencatatkan proporsi paket rollover yang jauh lebih besar. Dari 101 paket yang disampaikan kepada Komdigi, 92 paket sudah memakai mekanisme rollover. Hanya sembilan paket yang belum menggunakan fasilitas tersebut, dengan pendekatan berupa penguatan informasi dan notifikasi bagi pelanggan.

Data itu memperlihatkan bahwa penerapan perlindungan sisa kuota belum seragam di seluruh produk layanan seluler. Perbedaan tersebut dapat muncul karena karakteristik paket, periode masa aktif, hingga rancangan layanan yang digunakan masing-masing operator.

Putusan MK Tidak Mewajibkan Seluruh Paket Memakai Rollover

Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Evan Fathurokhman Adiwidjaja, menjelaskan bahwa pelaporan operator merupakan bagian dari penyesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi variasi pilihan paket internet yang tersedia bagi masyarakat.

“Tanggal 28 itu adalah batas operator menyampaikan laporan pertama. Jadi, dalam putusan MK itu secara jelas memang menyebutkan bahwa tidak membatasi pilihan layanan. Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah dan diperhatikan adalah bagaimana mereka memberikan perlindungan substantif terhadap hak kuota yang masih ada itu,” kata Evan dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Sabtu (3/10/2026).

Dengan demikian, operator tidak diharuskan mengubah setiap produk menjadi paket rollover. Mereka dapat memilih cara lain selama pelanggan tetap memperoleh perlindungan yang nyata terhadap kuota yang belum terpakai.

Bentuk perlindungan itu dapat berupa akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pemindahan manfaat ke layanan lain, kompensasi, pengembalian dana, atau skema lain yang tetap menjaga nilai sisa kuota pelanggan. Bagi pengguna, poin pentingnya bukan semata nama mekanismenya, melainkan apakah kuota yang telah dibeli masih bisa dimanfaatkan setelah masa paket mendekati akhir.

“Tidak (tidak harus semua paket menggunakan sistem rollover), artinya semua paket itu, apa pun paketnya, yang paling penting adalah sesuai dengan amar putusan adalah bagaimana kuota itu masih dapat dinikmati dan dimanfaatkan,” ujar Evan.

Notifikasi Dinilai Belum Menjadi Perlindungan Maksimal

Komdigi menemukan bahwa sebagian paket masih mengandalkan notifikasi sebagai perlindungan utama. Pengingat mengenai sisa kuota dan masa aktif memang dapat membantu pelanggan mengambil keputusan sebelum paket berakhir, misalnya dengan segera memakai kuota yang masih tersisa. Namun, pemerintah menilai pendekatan tersebut belum tentu cukup untuk menjaga nilai ekonomi kuota yang telah dibayarkan pelanggan.

“Jadi, hanya memang dari hasil kami evaluasi, dalam perlindungan substantif yang diberikan masih berupa notifikasi. Dan menurut hasil evaluasi kami itu masih belum maksimal memberikan perlindungan substantif kepada nilai ekonomi yang ada pada kuota dimaksud,” ujarnya.

Penilaian ini penting karena pelanggan sering kali membeli paket berdasarkan jumlah kuota, masa aktif, serta kebutuhan penggunaan sehari-hari. Saat kuota tersisa tetapi masa aktif berakhir, notifikasi memberi informasi, tetapi tidak otomatis menghadirkan pilihan agar sisa manfaat tersebut tetap dapat digunakan. Karena itu, Komdigi menekankan perlunya perlindungan yang bersifat substantif, bukan hanya penyampaian informasi.

Sejumlah Paket Rollover Bergeser ke Awal Oktober

Komdigi juga mencatat adanya kendala teknis dalam peluncuran beberapa paket dengan fasilitas rollover. Semula, sejumlah penyesuaian ditargetkan tersedia pada 28 September 2026. Akan tetapi, pelaksanaannya bergeser ke pekan pertama Oktober 2026.

Pemerintah akan terus memeriksa laporan dari operator secara bulanan. Evaluasi rutin tersebut ditujukan untuk memastikan penyesuaian layanan berjalan selaras dengan Putusan MK dan hak pelanggan atas kuota yang tersisa tetap diperhatikan.

Selain bentuk perlindungan kuota, Komdigi akan mencermati kemungkinan perubahan tarif setelah operator melakukan penyesuaian produk. Jika harga paket meningkat, pemerintah akan menilai penerapan formulasi tarif yang telah ditetapkan.

“Akan tetapi jika harga itu naik dan saat ini ada, maka kami akan melakukan evaluasi dari sisi bagaimana operator itu melakukan penerapan terhadap formulasi tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Evan.

Komdigi menegaskan bahwa perlindungan terhadap sisa kuota tidak boleh dibebani biaya tambahan ataupun syarat ekstra. Bagi pelanggan, hal ini berarti perubahan layanan seharusnya tidak menjadikan hak atas kuota yang belum terpakai sebagai fasilitas berbayar baru. Pengguna juga dapat memperhatikan masa aktif, sisa kuota, dan ketentuan paket yang digunakan sambil menunggu hasil evaluasi lanjutan dari pemerintah terhadap implementasi operator.