BGN Temukan Yayasan Minta Setoran per Ompreng ke Mitra MBG, Begini Modusnya

BGN Buka Ruang Pergantian Yayasan bagi Mitra Dapur MBG

Eksplorasiindonesia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya yayasan yang meminta setoran kepada mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan hitungan jumlah ompreng. Praktik itu menjadi perhatian karena yayasan yang meminta pungutan disebut tidak terlibat dalam kegiatan dapur, pembinaan, maupun operasional penyediaan makanan.

Temuan tersebut muncul dalam proses registrasi yang dilakukan BGN untuk memperbarui kerja sama antara yayasan dan mitra pengelola SPPG di sejumlah daerah. Dalam proses itu, BGN mendapati keluhan dari mitra yang telah membangun dan menjalankan dapur, tetapi kemudian diminta menyetorkan uang untuk setiap ompreng yang diproduksi.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan pola seperti ini perlu mendapat tindak lanjut. Bagi mitra yang merasa dirugikan, BGN menyediakan kesempatan untuk berpindah ke yayasan lain, terutama apabila yayasan sebelumnya tidak memberi kontribusi nyata terhadap pelaksanaan layanan dapur.

“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apa pun, tidak memiliki kontribusi apa pun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apa pun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” ujar Kepala BGN Sudaryono, Jumat (2/10/2026).

Setoran Dinilai Bisa Membebani Operasional Dapur

Persoalan pungutan per ompreng tidak hanya menyangkut hubungan antara yayasan dan mitra. Biaya tambahan yang dibebankan kepada pengelola dapur berpotensi mengurangi ruang pembiayaan untuk kebutuhan penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengadaan bahan pangan dan penyusunan menu yang layak bagi penerima manfaat.

Program MBG pada akhirnya diukur dari kualitas makanan yang diterima. Karena itu, dana yang dialokasikan perlu diarahkan sebesar mungkin ke penyediaan menu dengan kandungan gizi yang baik, pengelolaan dapur yang bertanggung jawab, serta pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

BGN menilai hubungan kemitraan harus berjalan secara proporsional. Yayasan yang menaungi mitra semestinya memiliki peran yang jelas dan memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan SPPG. Ketika tidak ada dukungan operasional, pembinaan, atau keterlibatan yang relevan, kewajiban setoran dapat dipandang sebagai beban yang tidak sejalan dengan tujuan efisiensi program.

“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur,” tegasnya.

Dua Portal Disiapkan untuk Proses Registrasi

Untuk mendukung proses perubahan naungan yayasan, BGN menyiapkan dua portal registrasi. Satu portal diperuntukkan bagi yayasan, sementara portal lainnya dapat digunakan oleh mitra pengelola. Mekanisme ini memungkinkan pihak mitra mengajukan yayasan baru apabila kerja sama sebelumnya menimbulkan persoalan.

Dalam pengajuan tersebut, mitra dapat melampirkan bukti mengenai kendala atau kerugian yang dialami selama menjalankan kemitraan. BGN selanjutnya akan menangani permohonan itu melalui ketentuan dan prosedur registrasi yang berlaku. Kehadiran jalur resmi ini diharapkan memberi kepastian bagi pihak yang ingin menyelesaikan masalah tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan dapur.

Langkah registrasi juga penting untuk memperjelas tanggung jawab setiap pihak. Mitra pengelola memiliki peran langsung dalam aktivitas dapur dan penyajian makanan, sedangkan yayasan perlu menunjukkan kontribusi yang sesuai dengan fungsinya. Kejelasan tersebut dapat membantu mencegah biaya yang tidak mendukung tujuan utama program.

Fokus pada Menu Bergizi dan Akuntabilitas

Sudaryono menekankan bahwa penyaluran anggaran MBG harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi penerima program. Dana yang sudah disalurkan tidak semestinya terserap oleh beban yang tidak berhubungan dengan mutu makanan atau kelancaran penyelenggaraan dapur.

Dalam pelaksanaan program pangan bergizi, kualitas menu tidak dapat dipisahkan dari tata kelola anggaran. Penggunaan dana yang transparan membantu memastikan setiap pembiayaan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Hal itu juga memberi ruang bagi mitra untuk memusatkan perhatian pada penyediaan makanan yang aman, layak, dan sesuai kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan,” tuturnya.

Dengan dibukanya opsi pergantian yayasan, BGN berharap kemitraan dalam pengelolaan SPPG dapat berjalan lebih sehat. Kebijakan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa anggaran MBG harus diprioritaskan untuk makanan bergizi bagi penerima manfaat, bukan untuk pungutan yang tidak disertai peran nyata dalam operasional dapur.