Ramai PPKS Berkerumun Tunggu Pak Haji Gocap, Dinsos Jaksel Turun Tangan

Operasi Gabungan di Kebayoran Baru: 25 Warga Diterjangkau Setelah Fenomena “Pak Haji Gocap” Mengundang Kerumunan Malam

Eksplorasiindonesia.com – Fenomena unik yang selama bertahun-tahun mewarnai jalanan Jakarta Selatan akhirnya memicu tindakan tegas pemerintah daerah. Pada Minggu (30/8/2026), sebuah operasi penjangkauan gabungan menyasar kawasan Kebayoran Baru dan berhasil menjaring 25 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang teridentifikasi berkumpul di ruang publik pada jam-jam larut. Seluruh individu yang terjaring kemudian diangkut menggunakan mobil operasional menuju fasilitas panti sosial guna menjalani pendataan, pembinaan, serta penanganan lanjutan.

Skala dan Jalur Operasi

Operasi tersebut melibatkan sedikitnya 75 personel dari berbagai unsur, mencakup Suku Dinas Sosial, Satpol PP, TNI-Polri, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Camat Kebayoran Baru, Rachmat Mulyadi, menjelaskan bahwa penyisiran menyasar beberapa titik yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya warga berdasarkan aduan masyarakat dan hasil pemantauan petugas di lapangan. Rute yang dilalui meliputi area ITC Fatmawati, kawasan Blok A, hingga sekitar Gedung Tribrata di Jalan Darmawangsa.

Dari total 25 PPKS yang terjaring, komposisi demografinya terdiri atas 17 pria dewasa dan delapan perempuan. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernad Tambunan, menegaskan bahwa langkah penjangkauan ini merupakan respons langsung atas hasil monitoring rutin petugas serta laporan warga yang masuk ke kanal pengaduan.

“Mereka langsung kita bawa menggunakan mobil operasional untuk pendataan dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.”

Arah Pembinaan di Panti Sosial

Setelah proses pendataan selesai, seluruh PPKS dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Kedoya yang berlokasi di Jakarta Barat. Di fasilitas tersebut, masing-masing individu akan menerima pembinaan dan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan spesifiknya. Pemerintah daerah juga mendorong agar para PPKS memperoleh bekal keterampilan kerja sehingga mereka memiliki aktivitas produktif dan tidak lagi bergantung pada ruang publik sebagai tempat tinggal sementara.

“Mereka kita bawa semua untuk mendapatkan pembinaan dan penanganan lebih lanjut. Kalau sudah punya bekal keterampilan kita ingin mereka tidak lagi kembali ke jalan.”

Akar Masalah: Sosok “Pak Haji Gocap” dan Kerumunan yang Tak Kunjung Padam

Di balik angka-angka operasi tersebut, terdapat fenomena sosial yang cukup unik dan telah berlangsung sekitar lima tahun. Warga Jakarta Selatan mengenal sosok yang dijuluki “Pak Haji Gocap” — seorang pria yang disebut-sebut kerap membagikan uang tunai kepada orang-orang yang ditemuinya di jalanan pada malam hari. Besaran uang yang diberikan kini dilaporkan sebesar Rp50.000 per orang, turun dari nominal yang jauh lebih besar pada masa-masa awal.

Salah satu insiden yang menjadi pemicu perhatian terjadi pada Jumat (21/8/2026) malam hingga Sabtu (22/8/2026) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Sejumlah warga terlihat bertahan di halte bus maupun di depan ruko yang telah tutup sepanjang Jalan Mampang Prapatan Raya, menunggu kemungkinan sosok tersebut melintas. Kerumunan semacam ini, menurut pihak kecamatan, bukan kejadian tunggal melainkan pola berulang yang terjadi pada malam-malam tertentu.

MR (40), seorang pengemudi ojek pangkalan yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, mengaku telah puluhan kali menerima uang dari sosok yang ia sebut “Pak Haji Gocap”. Menurut pengalamannya, mobil yang ditumpangi sosok tersebut biasanya berwarna putih atau hitam dengan lampu yang menyala terang, dan melaju perlahan di sisi jalan. Pengemudi hanya membuka sebagian kaca mobil yang berwarna gelap ketika menyerahkan uang kepada warga yang menunggu.

“Hari ini belum tentu lewat, biasanya malam Kamis atau malam Senin, jam 11 atau jam 12 kadang jam 1.”

MR juga mengungkapkan bahwa besaran uang yang diberikan telah berubah seiring bertambahnya jumlah warga yang menunggu. Pada masa awal, nominal yang diberikan dilaporkan mencapai Rp300.000 per orang, namun kini turun menjadi Rp50.000 karena kerumunan yang semakin besar.

Pandangan Pemerintah: Harapan agar Operasi Ini Menjadi yang Terakhir

Rachmat Mulyadi menyatakan bahwa keberadaan PPKS di fasilitas umum, terutama pada rentang waktu malam hingga dini hari, tetap menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan. Pihaknya bersama jajaran terkait telah berulang kali melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta kesehatan bersama.

“Mudah-mudahan ini penjangkauan PPKS yang terakhir. Ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang berkumpul tengah malam memenuhi trotoar ataupun fasilitas umum lainnya.”

Operasi penjangkauan semacam ini pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan sosial sekaligus peneguran administratif. Dengan melibatkan lintas instansi, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa warga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial tidak tertinggal tanpa pendataan, sementara ruang publik tetap berfungsi sebagaimana mestinya bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan program pembinaan di panti sosial akan menjadi penentu apakah langkah-langkah serupa perlu diulang di masa mendatang atau dapat dihentikan secara permanen.