Respons Jokowi soal Parpol Koalisi Diam terkait Gugatan Keabsahan Gibran di MK

Jokowi Minta Gugatan Terkait Gibran di MK Dihormati sebagai Proses Hukum

Eksplorasiindonesia.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyikapi dengan tenang perkara mengenai keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi. Jokowi menilai seluruh pihak perlu memberi ruang bagi lembaga peradilan konstitusi untuk menjalankan kewenangannya hingga menghasilkan putusan.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika ditemui di rumah pribadinya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai partai-partai koalisi pengusung yang dinilai tidak tampil memberikan pembelaan secara terbuka dalam perkara tersebut.

Bagi Jokowi, sikap yang utama bukanlah memperbesar polemik politik di luar persidangan, melainkan mengikuti tahapan hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sengketa yang masuk ke MK, kata dia, harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di institusi tersebut.

Semuanya kita ikuti proses yang ada di Mahkamah, kita ikuti.

Putusan Diserahkan kepada Majelis Hakim

Gugatan itu memuat permintaan agar status Gibran sebagai Wakil Presiden dianulir. Menanggapi tuntutan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa keputusan tidak berada di tangan pihak-pihak di luar persidangan. Kewenangan untuk menilai argumentasi, bukti, dan dasar hukum perkara berada pada majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Terkait permintaan agar dianulir, itu kan proses hukum. Jadi yang memiliki kewenangan adalah Mahkamah.

Penegasan tersebut menempatkan proses di MK sebagai jalur penentuan utama bagi pihak pelapor maupun pihak yang berkepentingan atas perkara. Dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya dan memberikan putusan sesuai proses hukum. Karena itu, setiap perkembangan perkara perlu dilihat melalui dokumen persidangan serta putusan resmi yang nantinya dikeluarkan lembaga tersebut.

Sikap partai politik yang tidak banyak berbicara di ruang publik juga menjadi bagian dari pertanyaan yang diarahkan kepada Jokowi. Namun, ia tidak memperlihatkan kekhawatiran atas hal tersebut. Jawabannya tetap berfokus pada pentingnya mengikuti prosedur yang sedang berjalan, bukan pada tekanan opini atau perdebatan politik di luar sidang.

Jokowi Jelaskan Riwayat Pendidikan Gibran

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi merespons tudingan mengenai dugaan kecurangan yang terstruktur serta keraguan atas validitas dokumen pendidikan putra sulungnya. Dengan nada ringan dan disertai tawa, ia menguraikan kembali perjalanan pendidikan Gibran dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan di luar negeri.

Jokowi menyebut Gibran pernah bersekolah di SD Negeri 16 Surakarta dan SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah menyelesaikan jenjang tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan setara sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School, Singapura. Di sekolah itu, ia menempuh program O-Level sebelum kemudian masuk ke UTS Insearch.

Jalur pendidikan tersebut, menurut penjelasan Jokowi, berlanjut ke Management Development Institute of Singapore atau MDIS. Ia menyampaikan urutan itu untuk menjawab pertanyaan mengenai latar belakang pendidikan Gibran dan menunjukkan bahwa proses studinya berlangsung melalui tahapan yang jelas.

Ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS (Management Development Institute of Singapore) di Singapura. Jadi jelas semuanya.

Penjelasan mengenai “pathway” pendidikan menjadi penting karena pengalaman belajar di luar negeri dapat menggunakan jenjang dan istilah yang berbeda dari sistem sekolah di Indonesia. O-Level, misalnya, merupakan kualifikasi pendidikan yang digunakan dalam sejumlah sistem pendidikan internasional. Sementara itu, jalur menuju pendidikan lanjutan dapat ditempuh melalui institusi persiapan atau program tertentu sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Jokowi menilai perdebatan mengenai persyaratan administrasi pencalonan Gibran seharusnya juga memperhatikan fakta bahwa berkas pencalonan tersebut telah diterima dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum. Ia mempertanyakan alasan tuntutan agar pendidikan luar negeri tersebut disamakan dengan jalur Paket C.

Nyatanya persyaratannya diterima oleh KPU. Ya masa sudah sekolah di luar negeri suruh ikut Paket C lagi?

Fokus pada Mekanisme dan Dokumen Resmi

Perkara yang menyangkut jabatan publik kerap menarik perhatian luas karena berkaitan dengan proses demokrasi, administrasi pemilihan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam situasi seperti ini, pernyataan Jokowi mengarah pada pentingnya membedakan antara pandangan politik, tudingan yang berkembang, dan penilaian hukum yang akan diputuskan melalui persidangan.

Mahkamah Konstitusi menjadi forum yang menentukan bagi gugatan tersebut. Pihak-pihak yang mengajukan perkara dapat menyampaikan argumentasi dan bukti, sementara hakim akan menilai seluruh materi yang relevan dalam batas kewenangan MK. Putusan akhirnya akan menjadi rujukan formal mengenai tuntutan yang diajukan, termasuk permintaan pembatalan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Di sisi lain, penjelasan Jokowi mengenai pendidikan Gibran memperlihatkan bahwa isu administrasi pencalonan tidak hanya dipandang sebagai persoalan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan terhadap jalur pendidikan yang ditempuh di negara lain. KPU telah menerima persyaratan yang diajukan, sedangkan keberatan terhadap keabsahan proses tersebut kini menjadi bagian dari perkara yang sedang diuji.

Dengan demikian, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses di Mahkamah Konstitusi. Jokowi memilih tidak masuk lebih jauh ke dalam perdebatan mengenai sikap koalisi ataupun tuntutan pelapor, dan kembali menekankan bahwa pihak yang berwenang memberikan keputusan adalah Mahkamah.