Sertifikasi Halal Wajib Oktober 2026, Kadin Ungkap Peluang Besarnya bagi Pelaku Usaha

Sertifikasi Halal 2026 Jadi Momentum Penguatan Industri Nasional

Eksplorasiindonesia.com – Pelaku usaha di Indonesia memiliki waktu hingga 18 Oktober 2026 untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Bagi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tenggat tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan regulasi, melainkan juga peluang strategis untuk menaikkan mutu produk, memperkuat kepercayaan pasar, dan membuka jalan menuju perdagangan internasional.

Kewajiban halal mencakup ruang yang besar bagi dunia usaha, dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga industri dengan skala lebih luas. Tantangan utamanya bukan hanya memastikan sertifikat diperoleh tepat waktu, tetapi juga menjadikan proses tersebut sebagai bagian dari pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Potensi pasar yang besar

Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia, Titi Khoiriah, menilai Indonesia memiliki fondasi kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam industri halal dunia. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai sekitar 240 juta orang, setara 87 persen dari keseluruhan populasi. Besarnya pasar dalam negeri menjadi modal penting bagi pertumbuhan produk dan layanan halal.

“Dengan deadline 18 Oktober 2026 yang sudah di depan mata, bagaimana para pelaku usaha, baik UMKM maupun industri, mampu melihat peluang wajib halal ini menjadi satu kekuatan ekosistem,” ujar Titi.

Pasar domestik yang luas perlu diimbangi peningkatan kemampuan produksi dan rantai pasok yang lebih kokoh. Dengan langkah itu, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengguna produk halal, tetapi dapat memperbesar kapasitasnya sebagai produsen serta eksportir.

Halal dalam konteks usaha juga berkaitan dengan proses yang jelas, bahan yang terkelola, dan keyakinan konsumen terhadap produk yang dibeli. Karena itu, sertifikasi dapat memberi nilai tambah bagi pelaku usaha ketika mereka ingin membangun reputasi merek di tengah persaingan yang semakin ketat.

Mengejar posisi lebih kuat di pasar global

Indonesia kini menempati posisi keempat dalam ekosistem ekonomi halal global. Posisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk memperluas pengaruh Indonesia dalam pasar internasional, terutama apabila pelaku usaha mampu membangun standar produk dan pasokan yang konsisten.

“Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar. Tantangannya adalah bagaimana potensi yang signifikan ini mampu membawa Indonesia memimpin industri halal global,” kata Titi.

Nilai transaksi ekonomi halal dunia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2,5 triliun dolar AS dan masih berpotensi bertumbuh. Angka tersebut menggambarkan bahwa pasar halal tidak terbatas pada kebutuhan lokal. Produk yang memiliki jaminan halal dapat memiliki daya tarik lebih luas bagi konsumen di berbagai negara yang membutuhkan kepastian atas proses dan bahan yang digunakan.

Bagi UMKM, sertifikasi halal dapat menjadi langkah untuk memperkuat posisi ketika memasuki jaringan distribusi yang lebih besar. Sementara bagi industri, sertifikasi dapat mendukung pengelolaan rantai pasok dari hulu sampai hilir. Keduanya membutuhkan kesiapan administrasi, pengawasan bahan baku, proses produksi yang terdokumentasi, serta koordinasi dengan para pemasok.

Bukan sekadar memenuhi kewajiban

Kadin menekankan bahwa pelaku usaha perlu melihat sertifikasi halal sebagai instrumen pengembangan usaha, bukan beban tambahan yang hanya diselesaikan menjelang batas waktu. Penerapan standar halal dapat membantu meningkatkan kualitas, keterlacakan produk, dan rasa aman konsumen.

“Kalau Indonesia hanya bergantung pada kewajiban, sayang peluang itu akan menjadi market bagi negara lain. Jadi kita perlu bersama-sama melihat ini sebagai peluang,” tegasnya.

Pandangan tersebut menyoroti pentingnya kesiapan kolektif. Jika pelaku usaha dapat bergerak lebih awal, manfaat sertifikasi tidak hanya dirasakan oleh satu perusahaan. Permintaan terhadap bahan baku, jasa logistik, pengolahan, pengemasan, dan distribusi juga dapat mendorong terbentuknya ekosistem halal yang lebih terhubung.

Dalam praktiknya, penguatan ekosistem berarti memastikan produk halal tidak berhenti pada label. Pelaku usaha perlu memperhatikan kesinambungan pasokan, ketelitian proses, serta kemampuan menjaga standar ketika volume produksi meningkat. Kepercayaan konsumen dibangun melalui konsistensi, sehingga sertifikasi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas jangka panjang.

Pengembangan halal hub di berbagai wilayah

Kadin Indonesia menjalankan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai dan rantai pasok halal bersama 38 Kadin Provinsi. Pendekatan ini diarahkan agar pengembangan industri tidak hanya berpusat pada satu wilayah, melainkan melibatkan pelaku usaha di banyak daerah.

Sejumlah halal hub disiapkan di kawasan Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Kehadiran pusat-pusat tersebut diharapkan membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha daerah dengan penguatan jaringan ekonomi halal secara nasional.

“Kami akan memperkuat rantai pasok dan membuat halal hub mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Dengan adanya halal hub bersama Kadin daerah dan para pelaku usaha, ini akan mendorong penguatan rantai pasok dan positioning Indonesia dalam ekonomi syariah,” ucap Titi.

Dengan waktu menuju Oktober 2026 yang semakin terbatas, pelaku usaha perlu memanfaatkan masa persiapan untuk menata proses bisnisnya. Sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk untuk membangun produk yang lebih dipercaya, jaringan pasok yang lebih siap, serta ambisi Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam ekonomi halal dunia.