70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan

70 Persen Lahan Terdampak Bencana di Sumbar Rampung Dipulihkan

Upaya Pemulihan Lahan Berhasil Capai Target

70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong percepatan pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam hidrometeorologi. Proses ini dilakukan hingga akhir November 2025, dengan fokus pada lahan terdampak ringan hingga sedang. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumbar, Afniwirman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 70 persen dari total 3.902 hektar lahan yang rusak telah berhasil dipulihkan.

“Kami telah mencapai angka 70 persen dalam pemulihan lahan pertanian, yang menjadi indikator penting bagi kesuksesan program nasional,” kata Afniwirman dalam wawancara di Kota Padang, Rabu (29/4).

Menurut Afniwirman, progress ini dicapai melalui koordinasi intensif antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan organisasi nirlaba lokal. Upaya pemulihan mencakup penggantian benih, pengaturan jadwal tanam, serta pembangunan infrastruktur untuk mencegah kerusakan berulang. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pendampingan kepada petani yang mengalami kerugian besar.

Bencana Alam Hidrometeorologi Mengguncang Wilayah Pesisir

Bencana alam hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, menjadi penyebab utama kerusakan lahan pertanian di Sumbar. Tahun ini, sebagian besar kejadian bencana terjadi di wilayah pesisir selatan, yang rentan terhadap perubahan iklim dan curah hujan tinggi. Dinas PTPH mencatat, 3.902 hektar lahan rusak mengalami penghijauan kembali, terutama di daerah seperti Solok, Pariaman, dan Padang Sidempuan.

Pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengecekan kondisi lahan, pembersihan hambatan, hingga penanaman ulang tanaman. Menurut data yang diungkapkan, sekitar 2.731 hektar lahan telah diperbaiki, sedangkan 1.171 hektar masih dalam proses. “Proses ini membutuhkan waktu, tetapi kami optimis bisa mencapai target 100 persen sebelum akhir tahun,” tambah Afniwirman.

Peran Masyarakat dan Pendanaan

Rehabilitasi lahan tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Petani diwajibkan mengikuti pelatihan teknis untuk memahami cara merawat tanaman secara efektif setelah bencana. Pemerintah juga berupaya mengalokasikan dana desentralisasi dan bantuan dari lembaga pemberdaya, seperti Kementerian Pertanian dan organisasi internasional.

Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah fokus pada pembuatan saluran drainase dan pengerasan tanah untuk mengurangi risiko banjir. PTPH juga bekerja sama dengan lembaga penelitian lokal untuk mengembangkan varietas tanaman tahan cuaca ekstrem. “Kami mencoba meminimalkan kerentanan lahan dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern,” jelas Afniwirman.

Tantangan dalam Proses Pemulihan

Meski pencapaian telah signifikan, masih ada tantangan yang dihadapi dalam upaya ini. Salah satunya adalah kesulitan akses transportasi di daerah terpencil, yang memperlambat distribusi benih dan alat pertanian. Selain itu, kebutuhan dana tambahan juga menjadi perhatian, terutama untuk lahan yang membutuhkan perbaikan jangka panjang.

Afniwirman menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mengatasi hambatan tersebut. “Kami sedang berkoordinasi dengan pusat untuk mendapatkan bantuan tambahan. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan dana desa secara optimal,” katanya. Di sisi lain, para petani mengapresiasi kebijakan tersebut, meski masih ada yang membutuhkan bantuan tambahan.

Dalam sambutannya, Afniwirman juga menyebutkan bahwa pemulihan lahan bukan hanya untuk memulihkan produksi pertanian, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi tanah. “Proses ini akan terus berlanjut hingga semua lahan kembali produktif,” tegasnya.

Langkah Masa Depan untuk Pemulihan

Mengenai langkah selanjutnya, pemerintah berencana mempercepat program penghijauan melalui kolaborasi dengan perusahaan pertanian dan lembaga penelitian. Selain itu, evaluasi kebijakan penanggulangan bencana juga dijadwalkan untuk dilakukan di akhir tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dalam penanganan bencana dan menyesuaikan strategi pemulihan sesuai kondisi terkini.

Di tengah perjuangan, pemerintah juga memperkenalkan inisiatif penghijauan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan penggunaan metode pertanian organik dan penanaman pohon pelindung di sekitar lahan pertanian. “Kami ingin membangun ketahanan bencana daerah, sehingga kerusakan tidak terulang dalam waktu singkat,” ujar Afniwirman.

Sejumlah desa yang terdampak juga aktif memperbaiki infrastruktur dengan bantuan dari kelompok tani lokal. Proses ini dipandu oleh program kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat. “Kerja sama ini memberikan dampak positif, karena masyarakat lebih memahami kebutuhan mereka sendiri,” tambah Afniwirman.

Dengan penyelesaian 70 persen pemulihan lahan, PTPH Sumbar menilai bahwa daerah-daerah terdampak mulai pulih. Namun, mereka tetap waspada terhadap kemungkinan bencana yang bisa terjadi di musim hujan mendatang. “Kami sedang mempersiapkan rencana mitigasi untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem,” pungkas Afniwirman. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pert