Special Plan: Pentingnya evaluasi berperspektif gender pastikan standar keselamatan

Pentingnya Evaluasi Berperspektif Gender Pastikan Standar Keselamatan

Special Plan – Di Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti perlunya pendekatan gender dalam evaluasi sistem transportasi. Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan standar keselamatan, prosedur darurat, serta desain kebijakan transportasi mampu melindungi semua pengguna dari ancaman kecelakaan, terutama perempuan dan kelompok rentan. Yuni Asrianti, salah satu anggota Komnas Perempuan, menyampaikan hal ini dalam wawancara di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

Tabrakan Kereta Api Jadi Titik Tolak Evaluasi

Yuni menjelaskan bahwa peristiwa tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam, menjadi momentum untuk meninjau kembali kesiapan infrastruktur transportasi. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian 15 perempuan, yang menurutnya menunjukkan kelemahan dalam sistem pengamanan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan gender.

“Evaluasi berperspektif gender sangat penting untuk memastikan standar keselamatan dan kebijakan transportasi benar-benar melindungi semua pengguna, khususnya perempuan dan kelompok rentan dari risiko kecelakaan serta kekerasan berbasis gender di ruang publik,” ujarnya.

Yuni menyoroti bahwa PT KAI, operator kereta api, perlu meningkatkan upaya dalam memperbaiki infrastruktur dan teknologi perlintasan. Menurutnya, kekurangan ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kecelakaan, terutama karena sistem manual yang masih berjalan di beberapa titik. “Kurangnya perhatian dalam memperbaiki infrastruktur perkeretaapian mengindikasikan adanya penundaan dalam pengembangan keselamatan yang memadai, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang bergantung pada transportasi publik untuk kebutuhan mobilitas harian mereka,” tambah Yuni.

Tragedi di Stasiun Bekasi Timur menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan transportasi. Jumlah korban yang signifikan, khususnya perempuan, menggarisbawahi bahwa keselamatan tidak hanya tentang teknis, tetapi juga tentang peran gender dalam desain ruang publik. Yuni menegaskan bahwa kecelakaan kereta api ini bukan kejadian isolasi, melainkan bagian dari tren kekerasan yang terjadi di transportasi umum, yang sering kali diabaikan karena kurangnya fokus pada perspektif perempuan.

Peran Infrastruktur dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender

Menurut Yuni, kurangnya investasi pada infrastruktur perkeretaapian berdampak langsung pada penggunaan transportasi yang aman. Sistem perlintasan yang masih manual, serta kurangnya penggunaan teknologi modern, menciptakan kondisi yang rawan terhadap kecelakaan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. “Perempuan pekerja, yang sering kali menghabiskan waktu lama di ruang publik, rentan terhadap bahaya fisik dan psikologis. Ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi yang tidak mengintegrasikan perspektif gender tidak hanya memperparah risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan potensi kekerasan berbasis gender,” jelasnya.

Yuni juga menyoroti bahwa desain kebijakan transportasi sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan, seperti kenyamanan, aksesibilitas, dan keamanan. Faktor-faktor ini penting untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari jenis kelamin atau kondisi sosial, dapat menggunakan transportasi publik dengan nyaman. “Keselamatan dalam transportasi harus diukur berdasarkan perlindungan yang sama bagi semua pengguna, termasuk perempuan yang mungkin menghadapi ancaman lebih besar di ruang terbuka,” katanya.

Langkah Awal untuk Membangun Keselamatan yang Inklusif

Menurut Yuni, evaluasi berperspektif gender adalah langkah awal untuk mengubah cara transportasi publik dirancang dan dikelola. Ia menekankan bahwa peningkatan keselamatan tidak hanya memerlukan perbaikan teknis, tetapi juga perubahan mindset dalam menghadapi kekerasan berbasis gender. “Kami berharap evaluasi ini menjadi pengingat bahwa kecelakaan kereta api bukan hanya tentang kesalahan operator, tetapi juga tentang kurangnya perhatian terhadap perlindungan perempuan di ruang publik,” ujarnya.

Komnas Perempuan mengungkapkan duka cita mendalam atas kejadian yang menewaskan 15 korban, terutama perempuan. Mereka menyatakan bahwa kecelakaan ini mengingatkan kembali tentang pentingnya mengintegrasikan gender dalam semua aspek kebijakan transportasi. “Pikiran dan solidaritas kami berada bersama para korban, keluarga mereka, serta semua pihak yang terdampak. Tragedi ini menjadi contoh nyata bahwa kecelakaan kereta api bisa berdampak luas jika tidak diantisipasi dengan baik,” tuturnya.

Yuni menambahkan bahwa perlu ada keterlibatan lebih aktif dari pihak terkait, seperti pemerintah dan operator transportasi, dalam menciptakan ruang publik yang aman. Ia mengusulkan adanya kemitraan antara Komnas Perempuan dan lembaga transportasi untuk mengembangkan protokol darurat yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. “Keselamatan transportasi harus menjadi prioritas, karena penggunaan transportasi publik merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama perempuan yang tergantung pada layanan ini untuk bekerja dan beraktivitas sosial,” imbuhnya.

Dalam meninjau ulang kejadian di Bekasi Timur, Yuni menekankan bahwa evaluasi gender tidak hanya tentang mengecek data statistik, tetapi juga mengenai pengalaman nyata pengguna transportasi. “Kita perlu memahami bahwa perempuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyeberang, atau menghadapi risiko lebih tinggi di jalur yang kurang dilengkapi lampu lalu lintas, jadi evaluasi harus mempertimbangkan hal-hal ini,” katanya.

Langkah-langkah konkret, seperti penambahan titik penyeberangan yang aman, penerapan sistem pengawasan di area perkeretaapian, dan pelatihan staf transportasi untuk mengenali indikasi kekerasan terhadap perempuan, diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yuni berharap evaluasi berbasis gender dapat menjadi dasar bagi reformasi yang lebih luas dalam desain kebijakan transportasi, sehingga menciptakan ruang yang tidak hanya nyaman, tetapi juga aman bagi semua pengguna. “Kami percaya bahwa kebijakan transportasi yang inklusif akan mengurangi risiko kecelakaan dan kekerasan berbasis gender, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi umum,” pungkasnya.