Program Terbaru: BNPB: Penurunan indeks risiko bencana jadi rapor kinerja pemda
BNPB: Penurunan Indeks Risiko Bencana Jadi Rapor Kinerja Pemda
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi parameter utama dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana di wilayahnya. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menekankan bahwa pemda wajib memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dalam bidang kebencanaan sebagai dasar pelayanan bagi masyarakat.
“Indeks Risiko Bencana yang kami umumkan setiap tahun berfungsi sebagai alat pengukur kinerja pemerintah daerah. Kinerja meningkat jika nilai risiko tersebut menurun, menunjukkan kemampuan wilayah dalam mengurangi ancaman bencana,” ujarnya dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja, yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis.
Dalam 10 tahun terakhir, Raditya menyebutkan bahwa IRBI secara nasional telah mengalami penurunan sebesar 2,8 persen. Hal ini menjadi bentuk apresiasi terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai mencapai tingkat risiko lebih rendah dibanding provinsi lainnya. BNPB juga telah menyediakan peta ancaman (hazard map) berskala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, sebagai pendukung peningkatan kapasitas daerah.
Pada 2026, BNPB berencana merilis peta kerentanan nasional dengan skala yang sama. Raditya menambahkan bahwa masyarakat dan pemda bisa mengakses platform InaRISK untuk melihat distribusi risiko secara rinci. Untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah, peta tersebut termasuk pemetaan kawasan cagar budaya dalam bentuk 3D sebagai upaya melindungi warisan sejarah dari ancaman bencana.
Pendekatan Berbasis Masyarakat
Raditya menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada masyarakat (people-centered approach) dalam membangun ketangguhan nasional. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek utama dalam semua kebijakan, termasuk penanggulangan bencana, investasi, dan inovasi teknologi.
BNPB menilai bahwa perubahan iklim menjadi faktor utama dalam tantangan kebencanaan di masa depan. Contohnya, fenomena Siklon Senyar pada akhir 2025 menyebabkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara, yang mengingatkan dampak perubahan iklim terhadap aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan warga.
Ia berharap integrasi data antara kementerian dan lembaga terus diperkuat, seperti sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta wilayah rawan bencana milik BNPB. Dengan langkah ini, respons darurat diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien, sejalan dengan upaya membangun resiliensi bangsa yang berfokus pada kebutuhan dan keselamatan masyarakat.
