Hasil Pertemuan: MPR ingatkan Kemenhaj fokus sukseskan pelaksanaan haji 2026
MPR Beri Peringatan Kemenhaj Fokus pada Sukseskan Haji 2026
Jakarta – Hidayat Nur Wahid, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR dan Anggota Komisi VIII DPR, memberikan peringatan kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar mengutamakan keberhasilan pelaksanaan ibadah haji 2026. Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini memerlukan perhatian khusus dari lembaga terkait.
Dalam wawancara di Jakarta, Kamis, Hidayat menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini adalah yang pertama di bawah naungan Kemenhaj, yang terjadi di tengah perubahan dinamika global. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya penerbangan menjadi isu utama.
“Prioritas utama Kemenhaj saat ini adalah memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lancar dan efektif,” ujarnya.
Hidayat mengapresiasi hasil rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang sepakat menaikkan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp1,7 triliun. Menurutnya, kebijakan tersebut mengatasi kenaikan biaya penerbangan akibat kenaikan harga avtur, sehingga beban tidak jatuh ke jamaah, melainkan ditanggung pemerintah sesuai aturan.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kemenhaj perlu segera berkoordinasi dengan kementerian lain untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan regulasi.
Kenaikan Biaya dan Perhatian Daerah
Hidayat juga menyoroti pentingnya pemerintah tidak hanya menanggung kenaikan biaya penerbangan internasional, tetapi juga memberi perhatian pada biaya penerbangan domestik yang diperlukan jamaah untuk sampai ke embarkasi. Ia menyebutkan bahwa jamaah dari wilayah Indonesia timur, seperti Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, memerlukan dukungan tambahan agar tidak kewalahan.
Aspirasi tersebut sudah menjadi bagian dari kesimpulan rapat, termasuk dorongan untuk kerja sama antara Kemenhaj dan pemerintah daerah. Hidayat meminta pihak terkait berupaya memudahkan perjalanan jamaah melalui persiapan teknis yang matang.
Kesiapan Teknis dan Persoalan Hukum
Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan haji 2026, Hidayat menekankan perlu kesiapan logistik, seperti distribusi koper, akomodasi di Arab Saudi, serta fasilitas pendukung lainnya. Ia juga mengatakan bahwa mekanisme pengisian kuota tambahan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu menghadirkan skema baru yang bisa menimbulkan masalah hukum atau ketidakadilan.
Menyikapi wacana mengenai “war ticket haji”, Hidayat mengusulkan dilakukan analisis menyeluruh sebelum menjadi prioritas utama. Ia menilai, dalam kondisi sekarang, semua sumber daya harus dikonsentrasikan pada penyelenggaraan haji 2026 agar tidak terganggu oleh isu yang belum mendesak.
