Ahmad Alimuddin Nilai Prabowo Fokus Mengabdi untuk Rakyat: Sudah Nggak Ada Kepentingan

Prabowo Dinilai Menempatkan Kepentingan Rakyat sebagai Arah Utama Pemerintahan

Eksplorasiindonesia.com – Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah mendorong penekanan baru dalam praktik bernegara, dengan kebutuhan masyarakat ditempatkan sebagai pusat perhatian pemerintah. Pandangan itu disampaikan pendiri Mari Kita Bisa, Ahmad Alimuddin, saat membahas perjalanan pemerintahan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan”, Selasa (20/10/2026).

Alimuddin memandang posisi Prabowo sebagai kepala negara saat ini lebih diarahkan pada pengabdian kepada publik. Ia melihat orientasi tersebut tercermin dari berbagai kebijakan yang menyasar kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama program-program yang memiliki dampak langsung bagi kelompok penerima manfaat.

“Pak Prabowo itu sedang merubah konsep dan cara bernegara kita, bahwa kita harus memperhatikan rakyat dan Prabowo itu siap mengabdi untuk rakyat, karena sudah nggak ada kepentingan lainnya,” ucap Alimuddin.

Pengabdian Publik sebagai Penekanan Pemerintahan

Dalam pandangannya, Prabowo berada pada fase kehidupan yang membuatnya tidak lagi mengejar pemenuhan kepentingan pribadi. Alimuddin menilai kebutuhan pribadi Presiden telah terpenuhi, sehingga ruang perhatian yang lebih besar dapat diberikan kepada persoalan rakyat dan penyelenggaraan negara.

Penilaian itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai hubungan antara latar belakang seorang pemimpin dan arah kebijakan yang dijalankan. Bagi masyarakat, ukuran paling penting tetap terletak pada hasil program pemerintah: apakah layanan publik makin mudah dijangkau, apakah kebutuhan dasar mendapat perhatian, serta apakah kebijakan hadir secara nyata di berbagai daerah.

“Kalau saya boleh bilang Prabowo bagian dari orang kaya atau mungkin kasarnya oligarki, iyak dia udah selesai dengan kebutuhannya. Dia cuma punya Didit anak biologisnya, nggak ada kepentingan lain,” tuturnya.

Alimuddin menekankan bahwa kepentingan rakyat perlu menjadi fondasi kerja pemerintahan. Dalam konteks tersebut, kebijakan publik tidak semata dilihat dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan administratif, melainkan juga dari kemampuan program menjawab kebutuhan warga secara langsung.

Perhatian terhadap masyarakat menjadi penting karena dampak kebijakan nasional pada akhirnya dirasakan di tingkat keluarga dan lingkungan terdekat. Program pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat memiliki arti besar ketika pelaksanaannya dapat menjangkau penerima secara konsisten dan merata.

MBG Disorot sebagai Program yang Menyentuh Warga

Salah satu contoh yang disampaikan Alimuddin adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini dipandang menunjukkan fokus pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan asupan makanan bergizi bagi para penerimanya.

Ia menyebut cakupan MBG telah mendekati 56 juta penerima di berbagai wilayah Indonesia. Penyaluran program tersebut ditopang oleh lebih dari 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yang juga dikenal sebagai dapur MBG.

“Kepentingannya Prabowo hari ini adalah rakyat. Makanya program-programnya juga, misalnya program terbaik Presiden Prabowo, itu semua bersentuhan dengan rakyat, kita sebut misalnya MBG, menyentuh hampir sekarang itu sekitar 56 juta penerima MBG di seluruh Indonesia, dengan total disalurkan melalui 27 ribu sekian SPPG atau dapur,” kata dia.

Besarnya angka penerima dan jaringan dapur memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan koordinasi yang luas. Program berskala nasional tidak hanya bergantung pada penetapan kebijakan di pusat, tetapi juga kesiapan pelaksana di daerah, ketepatan distribusi, pengawasan kualitas, serta kelancaran penyediaan makanan bagi penerima.

Bagi publik, keberadaan SPPG menjadi salah satu unsur penting karena menjadi titik layanan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dapur-dapur tersebut berperan dalam memastikan makanan dapat disiapkan dan disalurkan kepada sasaran program di berbagai wilayah.

Harapan terhadap Konsistensi Pelaksanaan

Perbincangan mengenai 730 hari pemerintahan juga membawa perhatian pada harapan agar program yang menyentuh rakyat dijalankan secara berkelanjutan. Jangkauan luas perlu diiringi dengan pelaksanaan yang tertib agar manfaat yang dirasakan penerima tetap sesuai tujuan program.

Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pengumuman program, melainkan oleh pengalaman warga ketika menerima manfaatnya. Dalam program gizi, misalnya, aspek ketepatan sasaran, kesinambungan penyaluran, dan kualitas layanan menjadi perhatian yang relevan bagi masyarakat.

Pandangan Alimuddin menempatkan MBG sebagai gambaran dari pendekatan pemerintahan yang berupaya hadir lebih dekat dengan kebutuhan warga. Ia melihat langkah tersebut sebagai bagian dari fokus Prabowo untuk mengabdi melalui program yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan cakupan puluhan juta penerima dan dukungan puluhan ribu dapur MBG, program tersebut menjadi salah satu kebijakan yang menonjol dalam pembahasan mengenai prioritas pemerintah. Tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas pelaksanaan di seluruh Indonesia agar tujuan pemenuhan gizi dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara efektif.