Bupati Gowa Husniah Tak Ditahan usai Diperiksa, Ini Alasan Kortas Tipikor Polri

Pemeriksaan Enam Jam, Bupati Gowa Sitti Husniah Belum Ditahan

Eksplorasiindonesia.com – Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar enam jam dan berkaitan dengan dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Setelah proses pemeriksaan selesai, Husniah tidak langsung menjalani penahanan. Kortas Tipikor Polri menjelaskan bahwa penahanan terhadap kepala daerah memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi dalam tahapan penyidikan.

“Tidak ditahan. kan sesuai Pasal 90 UU Pemerintahan Daerah jika melakukan penyidikan bupati/wali kota yang diteruskan penahanan disyaratkan adanya persetujuan Mendagri,” kata Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi, Jumat (2/10/2026).

Ketentuan tersebut menempatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagai syarat dalam proses penahanan bupati atau wali kota yang sedang disidik. Status tidak ditahan pada tahap ini tidak mengubah posisi Husniah sebagai tersangka dalam perkara yang tengah ditangani penyidik.

26 Pertanyaan untuk Husniah

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengajukan puluhan pertanyaan kepada Husniah. Materi pertanyaan berkaitan dengan rangkaian dugaan pemerasan dan dugaan pencucian uang yang menjadi fokus penyidikan.

“Ada 26 pertanyaan,” ujar Yusuf.

Pemeriksaan terhadap tersangka merupakan bagian penting untuk menguji keterangan, mencocokkan dokumen, serta mendalami hubungan antara pihak-pihak yang disebut dalam perkara. Penyidik juga perlu menelusuri aliran dana dan bentuk fasilitas yang diduga berkaitan dengan sejumlah pengurusan usaha maupun perizinan di Kabupaten Gowa.

Polisi sebelumnya memaparkan empat rangkaian peristiwa yang diduga menjerat Husniah. Perkara-perkara itu mencakup pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR, pembukaan gerai minimarket, izin Persetujuan Bangunan Gedung, hingga permintaan sponsorship untuk kegiatan Beautiful Malino.

Dugaan Permintaan Dana dalam Pengurusan PKKPR

Rangkaian pertama berkaitan dengan pengurusan PKKPR oleh pengembang perumahan. Dalam proses ini, Husniah disebut meminta agar daftar pemohon serta hasil pembahasan PKKPR disampaikan kepadanya.

Setelah itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan diduga diperintahkan untuk meminta uang kepada para pengembang. Nilai yang diminta dihitung dari jumlah rumah yang direncanakan dibangun, berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk setiap unit rumah.

Penyidik mengungkap PT Royal Persada menyerahkan uang Rp100 juta, sedangkan PT Renjana memberikan Rp50 juta. Penyerahan dana tersebut disebut dilakukan melalui perantara yang merupakan sopir pribadi Husniah.

PKKPR sendiri berkaitan dengan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang. Karena menyangkut proyek pembangunan perumahan, proses ini memiliki arti penting bagi pengembang sebelum kegiatan dapat berjalan sesuai rencana tata ruang yang berlaku.

Pembukaan Gerai dan Dana yang Disebut CSR

Kasus berikutnya berkaitan dengan pembukaan gerai minimarket baru. Penyidik menemukan adanya pertemuan antara Husniah dan pihak minimarket, yang kemudian diarahkan untuk berkoordinasi dengan HA, orang yang disebut sebagai kepercayaannya.

Dalam tahapan tersebut, Husniah melalui HA diduga meminta dana Rp85 juta untuk tiap gerai baru. Dana itu disebut seolah-olah sebagai corporate social responsibility atau CSR.

CSR pada umumnya dikenal sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat. Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan permintaan dana yang dikaitkan dengan pembukaan gerai, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi dan proses koordinasi.

Pembukaan gerai baru biasanya berkaitan dengan berbagai kebutuhan administratif dan operasional. Karena itu, dugaan adanya permintaan dana dalam proses tersebut menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam penyidikan.

Rumah Diskon untuk Izin PBG

Rangkaian ketiga menyangkut pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG untuk Perumahan Royal Spring. Husniah diduga meminta satu unit rumah dengan potongan 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan bangunan gedung bagi site plan Sakura 2.

Rumah tersebut disebut diperoleh menggunakan nama pihak lain. Harga yang dibayarkan hanya Rp420 juta, jauh lebih rendah dibandingkan nilai awal Rp1,4 miliar.

PBG merupakan persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung. Dalam konteks proyek perumahan, persetujuan ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan tata bangunan. Penyidik menempatkan dugaan pemberian fasilitas berupa diskon rumah itu sebagai bagian dari perkara yang sedang didalami.

Sponsor Beautiful Malino

Peristiwa keempat berkaitan dengan kegiatan Beautiful Malino. Penyidik menemukan fakta adanya permintaan dana sponsorship Rp100 juta kepada pihak Indomaret sebelum audiensi mengenai pembukaan gerai dengan Husniah berlangsung.

Permintaan sponsor dalam kegiatan publik dapat menjadi perhatian penyidik apabila diduga memiliki kaitan dengan kewenangan jabatan atau proses perizinan. Karena itu, urutan komunikasi, pihak yang terlibat, dan tujuan penggunaan dana menjadi hal yang relevan untuk ditelusuri lebih lanjut.

Keempat rangkaian tersebut menjadi dasar pendalaman perkara dugaan pemerasan dan TPPU yang melibatkan Bupati Gowa. Proses penyidikan masih berjalan, sementara pemeriksaan terhadap Husniah menjadi salah satu tahap untuk memperjelas konstruksi perkara serta menguji bukti yang telah dikumpulkan.

Masyarakat perlu membedakan status tidak ditahan dengan penghentian proses hukum. Dalam perkara ini, Husniah tetap berstatus tersangka, sedangkan penahanan mengikuti mekanisme khusus bagi kepala daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.