Penertiban 30 Rumah di Lahan Lokasi Kampung Merah Putih Asahan Ricuh

Penertiban Rumah di Bagan Asahan Baru Berakhir Ricuh, Eksekusi Ditunda

Eksplorasiindonesia.com – Upaya penertiban bangunan di Desa Bagan Asahan Baru, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, memicu ketegangan pada Kamis (1/10/2026) siang. Puluhan warga mempertanyakan dasar hukum tindakan petugas ketika sejumlah rumah yang berdiri di lahan pemerintah daerah akan dibongkar untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Lokasi tersebut direncanakan menjadi bagian dari program nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan terdapat lebih dari 30 rumah warga di atas area yang dipersiapkan untuk proyek itu.

Warga Mempertanyakan Dasar Penertiban

Suasana memanas saat personel Satpol PP mendatangi kawasan permukiman. Warga meminta penjelasan terkait surat dan landasan hukum yang digunakan dalam proses penertiban. Ketika petugas berupaya memasuki area rumah warga, terjadi aksi saling dorong.

Ketegangan sempat meningkat dan hampir berkembang menjadi bentrokan fisik. Situasi kemudian dapat dikendalikan sebelum meluas. Personel gabungan dari TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut yang turut melakukan pengamanan mengambil peran untuk menengahi pihak-pihak yang terlibat.

Bagi warga yang menempati kawasan itu, persoalan penertiban bukan hanya menyangkut status lahan, melainkan juga keberlanjutan tempat tinggal mereka. Sejumlah penghuni menyampaikan bahwa mereka menerima kemungkinan rumah dibongkar, tetapi meminta penyelesaian yang tidak mengabaikan kebutuhan keluarga terdampak.

“Kami berharap mendapat kompensasi yang layak jika memang rumah kami harus dirubuhkan. Jangan sampai masyarakat kecil dirugikan tanpa ada solusi tempat tinggal baru,” ujar seorang warga terdampak, Muhammad Amin, Kamis (1/10/2026).

Permintaan ganti rugi dan kejelasan solusi hunian menjadi perhatian utama warga dalam peristiwa tersebut. Di tengah ketidakpastian pelaksanaan penertiban, sejumlah keluarga mulai mengamankan barang-barang penting dari dalam rumah masing-masing.

Lahan Dipersiapkan untuk Kampung Nelayan Merah Putih

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Umar Simangunsong, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan untuk menyiapkan lahan bagi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diharapkan memberi dampak terhadap kegiatan ekonomi nelayan serta masyarakat di kawasan pesisir.

Pemerintah daerah menyebut sosialisasi mengenai rencana pemanfaatan lahan telah dilakukan kepada masyarakat setempat. Peruntukan area itu diarahkan untuk proyek yang berkaitan dengan pengembangan kehidupan nelayan dan warga sekitar.

“Lokasi ini rencananya dibangun Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program nasional. Sebelumnya pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi dengan warga karena program ini diharapkan dapat memajukan perekonomian nelayan dan warga sekitar,” kata Kadis Perikanan Asahan, Umar Simangunsong.

Pembangunan kawasan nelayan pada prinsipnya berkaitan dengan penataan ruang dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Namun, proses penyediaan lahan juga menuntut komunikasi yang jelas, terutama ketika terdapat warga yang telah menempati lokasi proyek. Kejelasan tahapan, pendataan bangunan, serta pembahasan mengenai dampak sosial menjadi hal penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam peristiwa di Bagan Asahan Baru, perbedaan kepentingan antara kebutuhan proyek dan kondisi warga terlihat langsung di lapangan. Pemerintah daerah menyiapkan area untuk program nasional, sementara warga terdampak menginginkan jaminan perlindungan atas kebutuhan tempat tinggal dan kompensasi yang layak.

Petugas Membubarkan Diri untuk Mencegah Bentrokan

Setelah situasi sempat memanas, petugas gabungan memilih menghentikan penertiban paksa dan membubarkan diri. Langkah tersebut diambil untuk mencegah kemungkinan bentrokan susulan yang lebih besar di kawasan permukiman.

Penundaan eksekusi membuat pembongkaran belum dilanjutkan pada hari itu. Meski demikian, warga telah mulai mengemas serta memindahkan barang-barang berharga secara mandiri. Aktivitas tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa penertiban dapat kembali dilakukan setelah proses lanjutan disiapkan.

Ke depan, penyelesaian persoalan ini akan bergantung pada kemampuan para pihak membuka ruang komunikasi yang dapat menjawab dua kebutuhan sekaligus: kelanjutan program Kampung Nelayan Merah Putih dan kepastian bagi keluarga yang rumahnya berada di lahan proyek. Bagi warga, kepastian tersebut mencakup penjelasan prosedur, bentuk pertanggungjawaban, serta kemungkinan kompensasi atau solusi hunian.

Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan lahan memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata berfokus pada pembongkaran bangunan. Penjelasan yang mudah dipahami, pengamanan yang proporsional, dan perhatian terhadap dampak bagi penghuni menjadi unsur penting untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Hingga penertiban dihentikan, puluhan rumah di area yang dipersiapkan untuk Kampung Nelayan Merah Putih masih menjadi pusat perhatian warga dan pemerintah Kabupaten Asahan. Kedua pihak menghadapi kebutuhan untuk mencari jalan keluar yang dapat mencegah ketegangan serupa terulang.