Anak Eks Kakanwil DJP Muhammad Haniv Mangkir Pemeriksaan KPK, Ternyata Masih di Luar Negeri

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Anak Muhammad Haniv

Eksplorasiindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil kembali Feby Paramita, anak mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi itu semula dijadwalkan berlangsung pada Senin, 28 September 2026.

Feby tidak memenuhi panggilan tersebut karena masih berada di luar negeri. Keterangan dari dirinya dinilai penting untuk melengkapi penyidikan yang menjerat ayahnya, Muhammad Haniv, sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Feby telah menghubungi penyidik dan menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

“Saksi saudari FEB menyampaikan konfirmasi kepada penyidik belum bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini karena sedang berada di luar negeri,” kata Budi, Selasa (29/9/2026).

Penyidik KPK kemudian menyiapkan jadwal pemeriksaan baru. Belum ada keterangan mengenai tanggal pemanggilan ulang untuk Feby Paramita.

“Penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya,” ujarnya.

Keterangan Saksi Dibutuhkan dalam Penyidikan

Pemanggilan Feby berkaitan dengan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam perkara ini, KPK menduga Muhammad Haniv memakai pengaruh serta jaringan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan kegiatan usaha anaknya.

Status Feby adalah saksi, sedangkan Muhammad Haniv telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan saksi diperlukan untuk menelusuri rangkaian peristiwa, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pemisahan yang tegas antara jabatan publik, relasi dengan wajib pajak, dan kepentingan keluarga. KPK mendalami dugaan bahwa hubungan kerja serta pengaruh jabatan digunakan untuk menghimpun dana dari sejumlah perusahaan.

Dugaan Dana Sponsor Fashion Show pada 2016

Salah satu peristiwa yang disorot penyidik terjadi pada 2016. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkap dugaan permintaan sponsor untuk acara peragaan busana yang diikuti anak Muhammad Haniv dengan inisial FP.

Dalam uraian KPK, Muhammad Haniv disebut mengirim surat elektronik kepada bawahannya. Isi email itu meminta agar dicari sponsor dari sejumlah perusahaan, baik yang berada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut merupakan wajib pajak.

“Di mana permintaan itu ditujukan kepada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang merupakan Wajib Pajak (WP),” ucap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Sejumlah perusahaan kemudian diduga memberikan dana sponsorship. Uang itu disebut dikirim langsung ke rekening anak Muhammad Haniv. Nilai dana yang berasal dari perusahaan wajib pajak di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar Rp400 juta.

Adapun kontribusi dari perusahaan di luar Jakarta disebut bernilai kurang lebih Rp300 juta. Jika digabungkan, dana sponsor yang menjadi bagian dari pendalaman penyidik mencapai sekitar Rp700 juta.

“Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp400 juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp300 juta,” tuturnya.

Dugaan penerimaan dana sponsor tersebut menjadi salah satu bagian dalam konstruksi perkara yang sedang ditangani KPK. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menelusuri asal dana, proses pengiriman, serta pihak yang terlibat.

Dugaan Gratifikasi Valuta Asing

Selain terkait sponsorship acara fashion show, KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dalam bentuk valuta asing. Penerimaan tersebut diduga berlangsung melalui perantara berinisial BSA selama periode 2014 hingga 2022.

Dana valuta asing itu selanjutnya diduga ditempatkan dalam instrumen deposito. Nilai penempatan dana yang tengah didalami penyidik disebut berada di kisaran Rp10 miliar.

Pada rentang waktu berbeda, yakni 2013 sampai 2018, Muhammad Haniv juga diduga menerima gratifikasi valuta asing dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dana itu kemudian disebut ditukarkan melalui beberapa money changer dengan nilai total sekitar Rp10 miliar.

Rangkaian dugaan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada satu transaksi atau satu sumber dana. KPK menelusuri beberapa pola penerimaan yang diduga terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun, termasuk penggunaan rekening, penempatan deposito, dan penukaran valuta asing.

Secara keseluruhan, KPK menyebut nilai gratifikasi yang diduga diterima Muhammad Haniv dari sejumlah perusahaan melampaui Rp20,7 miliar. Nilai tersebut mencakup berbagai dugaan penerimaan yang masih menjadi objek penyidikan.

Proses Hukum Berlanjut

Pemanggilan ulang terhadap Feby Paramita menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan dalam perkara ini. Kehadirannya diharapkan dapat membantu penyidik mengklarifikasi informasi yang berkaitan dengan dugaan penggunaan dana dan kegiatan yang disebut dalam penyidikan.

KPK belum merinci materi pertanyaan yang akan diajukan kepada Feby saat pemeriksaan dijadwalkan kembali. Namun, sebagai saksi, keterangannya dapat menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan bersama bukti lain dalam pengembangan perkara.

Perkara dugaan gratifikasi ini masih berjalan. Langkah penyidik berikutnya akan menentukan sejauh mana dugaan penerimaan dana, pemanfaatan relasi jabatan, dan aliran uang tersebut dapat dibuktikan dalam proses hukum.