Istana Bantah Purbaya Dicopot karena Rombak Ratusan Pejabat Kemenkeu

Istana Tegaskan Pergantian Menteri Merupakan Kewenangan Presiden

Eksplorasiindonesia.com – Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa berakhirnya masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidak dikaitkan secara khusus dengan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagi Istana, perubahan susunan kabinet merupakan hal yang wajar dan berada dalam kewenangan Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026), menanggapi pengakuan Purbaya yang sebelumnya menyebut perombakan internal Kemenkeu sebagai salah satu hal yang berkaitan dengan pencopotannya.

“Itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya nggak. Tidak ada yang istimewa. Pergantian kapan saja itu sebetulnya Menteri, Wakil Menteri siap diganti,” kata Bambang.

Bambang menilai jabatan menteri dan wakil menteri pada dasarnya dapat berubah sewaktu-waktu. Pergantian tersebut tidak selalu harus dibaca sebagai respons atas satu kebijakan tertentu maupun dinamika di kementerian yang dipimpin pejabat bersangkutan.

Reshuffle Disebut Bukan Peristiwa Luar Biasa

Istana memandang reshuffle sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. Presiden dapat mengambil keputusan untuk mengganti pejabat kabinet, kemudian menunjuk figur baru untuk mengisi posisi yang tersedia. Dalam konteks itu, Bambang menekankan bahwa tidak ada unsur istimewa dalam pergantian seorang menteri.

“Itu pergantian biasa saja sebetulnya. Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden kan ya,” sambungnya.

Penjelasan tersebut kembali menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinet. Hak itu mencakup pengangkatan maupun pemberhentian menteri dan wakil menteri sesuai kebutuhan pemerintahan pada saat tertentu.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, posisi menteri berada dalam lingkup pembantu Presiden. Karena itu, perubahan komposisi kabinet dapat dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatan pemerintahan. Keputusan mengenai waktu serta pengganti pejabat tetap menjadi ranah Presiden.

Purbaya Sebut Ada Kaitan dengan Perombakan Kemenkeu

Sebelum tanggapan dari Istana muncul, Purbaya Yudhi Sadewa telah berbicara mengenai alasan dirinya tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. Ia mengakui bahwa langkah perombakan pejabat yang dilakukan di Kementerian Keuangan belum lama ini tidak sepenuhnya terpisah dari pergantian tersebut.

Perombakan struktur maupun pejabat di sebuah kementerian lazimnya berkaitan dengan penataan organisasi dan pelaksanaan program kerja. Namun, Istana tidak membenarkan adanya hubungan khusus antara kebijakan tersebut dengan keputusan pergantian Purbaya.

Purbaya juga menyatakan bahwa pencopotannya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Saat mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitan keputusan itu dengan kebijakan selama ia memimpin Kemenkeu, ia menyebut kebijakan yang dijalankan berkaitan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, terdapat dua penekanan dalam isu ini. Purbaya mengakui adanya konteks perombakan pejabat di internal Kemenkeu ketika membahas pergantian dirinya. Sementara itu, Istana menempatkan keputusan tersebut sebagai pergantian kabinet yang normal dan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

Arti Penting Kejelasan Sikap Pemerintah

Pernyataan resmi dari Istana penting untuk memberikan penjelasan mengenai karakter pergantian pejabat di tingkat kabinet. Pergantian menteri kerap memunculkan perhatian publik karena kementerian memiliki peran besar dalam menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan yang menangani berbagai urusan fiskal negara.

Penegasan bahwa pergantian dapat terjadi kapan saja juga menunjukkan bahwa dinamika kabinet merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan. Fokus utama setelah perubahan jabatan adalah keberlanjutan pelaksanaan tugas kementerian serta kepastian bahwa pelayanan dan kebijakan pemerintah tetap berjalan.

“Dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru,” tambah Bambang.

Bambang tidak memerinci alasan lain di balik pergantian Purbaya. Namun, ia berulang kali menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak perlu diposisikan sebagai peristiwa luar biasa. Pemerintah memandang pergantian pejabat kabinet sebagai bagian dari kewenangan konstitusional Presiden dalam menyusun dan menjalankan pemerintahan.

Perhatian publik kini tertuju pada kesinambungan kerja di Kementerian Keuangan setelah perubahan kepemimpinan itu. Meski terjadi pergantian pada jabatan menteri, penjelasan Istana menekankan bahwa mekanisme pemerintahan tetap berjalan dalam koridor kewenangan Presiden Prabowo Subianto.