Solution For: Wamendagri: Kemandirian fiskal jadi PR otonomi daerah

Wamendagri: Kemandirian Fiskal Jadi PR Otonomi Daerah

Jakarta, Senin – Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir adalah peningkatan kapasitas fiskal serta kemandirian ekonomi daerah. Menurutnya, selama 30 tahun pelaksanaan otonomi, kemandirian finansial dan ekonomi menjadi isu yang perlu diperhatikan secara mendalam, karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan. “Otonomi daerah bukan hanya tentang pemberian kewenangan, tetapi juga tentang pengembangan kemandirian. Jika kita meninjau perjalanan otonomi daerah selama 30 tahun terakhir, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kapasitas fiskal serta kemandirian ekonomi daerah,” ujar Bima Arya Sugiarto saat merayakan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jakarta, Senin.

Bima menegaskan bahwa otonomi daerah memerlukan tanggung jawab besar dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menciptakan sistem pembiayaan pembangunan yang mandiri. “Pemerintah daerah tidak hanya diberi wewenang, tetapi juga diminta mengelola potensi lokal secara optimal, serta mengatur keuangan daerah agar dapat mendukung kebutuhan masyarakat,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa kemandirian fiskal menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, karena daerah yang mandiri secara ekonomi bisa menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat.

“Tanpa pengembangan kemandirian fiskal yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan memberikan layanan publik berkualitas tinggi dan berkelanjutan kepada masyarakat,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi daerah bukan hanya soal kebebasan berinvestasi, tetapi juga kemampuan mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah agar bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Bima Arya Sugiarto menambahkan bahwa otonomi daerah adalah proses dinamis yang memerlukan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam penguatan daya tahan ekonomi daerah. Ia mengatakan bahwa dalam setiap tahap, daerah harus terus belajar dan beradaptasi, baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada maupun dalam menghadapi perubahan lingkungan politik dan ekonomi. “Otonomi daerah adalah perjalanan yang terus berkembang, jadi daerah harus selalu mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan mereka,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kebijakan otonomi selama tiga dekade, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki agar bisa mencapai tujuan utama, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kepala daerah, menurut Bima, memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, serta tantangan global yang semakin rumit. “Selain tantangan di tingkat lokal dan nasional, kepala daerah juga menghadapi perubahan geopolitik global yang semakin rumit,” jelas Bima. Ia menyoroti bahwa kepala daerah tidak hanya bertugas mengelola kebijakan daerah, tetapi juga harus mampu menghadapi dinamika ekonomi, politik, dan sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk investor, warga, dan pemerintah pusat. Hal ini memperkuat bahwa kemandirian daerah bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi.

Dalam menilai kinerja kepala daerah, Bima Arya Sugiarto mengapresiasi sejumlah pemimpin daerah yang dinilai mampu menjawab tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kinerja daerah. Ia mencontohkan bahwa keberhasilan daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif membutuhkan kepemimpinan