Key Strategy: Gerindra Tak Setuju MBG Dihentikan meski Belum Sempurna, Ini Alasannya

Gerindra Tak Setuju MBG Dihentikan meski Belum Sempurna, Ini Alasannya

Key Strategy – Dalam wawancara terbaru, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski program tersebut masih memiliki tantangan dalam penerapannya. Menurut Astrio, keberlanjutan MBG penting untuk dipertimbangkan, karena program ini berdampak luas terhadap berbagai aspek ekonomi nasional.

Dampak Positif Terhadap Perekonomian

Astrio menyebutkan bahwa program MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menghasilkan efek tidak langsung yang bermanfaat. Ia menekankan perlunya melihat data ekonomi untuk memahami manfaat yang diakui secara luas. “Kita perlu kembali ke data. Spillover effect dari MBG jelas terlihat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya dalam program Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews.

“Jadi di satu sisi kita harus berbicara tentang dampak ekonomi yang dihasilkan oleh MBG. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tanah air dalam kuartal pertama tahun ini, sebagian besar disebabkan oleh program ini,” tambah Astrio. Ia juga menyoroti pertumbuhan di sektor-sektor seperti peternakan dan makanan minuman.

Dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai angka tertentu, sebagian besar berasal dari kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui MBG. Astrio menjelaskan bahwa sektor peternakan mengalami peningkatan signifikan, bahkan mencapai angka di atas 4,97 persen. “Subsektor peternakan, termasuk para produsen daging dan telur, tumbuh dengan tingkat dua digit, antara 10 hingga 11 persen,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Astrio menekankan bahwa pertumbuhan tersebut bukan sekadar angka di kertas, tetapi refleksi nyata dari dampak yang terjadi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa sektor makanan dan minuman (F and B) juga mengalami kenaikan sekitar 7 persen. “Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan di industri terkait,” kata Astrio.

Lebih lanjut, Astrio menjelaskan bahwa program MBG menjadi pendorong utama bagi perekrutan tenaga kerja. Dia menyebutkan bahwa sekitar 1,5 juta orang yang terlibat dalam program ini kebanyakan merupakan ibu-ibu rumah tangga. “Dengan menyerap tenaga kerja tersebut, MBG membantu mengurangi angka pengangguran dan memberi kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Kritik dari Segi Tata Kelola

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Yatalathof Ma’shum Imawan mengkritik pelaksanaan MBG, meskipun diakui memiliki potensi positif. Menurut Yatalathof, masalah tata kelola dalam program ini masih menjadi sorotan, terutama setelah penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“MBG yang diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang memiliki tujuan baik, tetapi pelaksanaannya masih terdapat celah-celah korupsi,” kata Yatalathof dalam acara yang sama. Ia menyoroti bahwa keterlibatan Dadan Hindayana dalam skandal tersebut menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan MBG perlu diperbaiki.

Yatalathof berpendapat bahwa program pemerintah sering kali menghadapi masalah pada tahap penerapan. Meski rancangan awalnya baik, dia menegaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada cara pelaksanaannya di lapangan. “Kita perlu melihat bagaimana rencana pemerintah diimplementasikan. Banyak masalah muncul akibat kelebihan dari pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.

Menurut Yatalathof, korupsi dalam MBG menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola. Ia menjelaskan bahwa celah korupsi bisa terjadi kapan saja, terutama jika ada keleluasaan dalam penggunaan dana dan pengawasan yang kurang ketat. “Kalau tata kelola tidak jelas, maka program itu bisa dikritik meski tujuannya bagus,” tambahnya.

Dalam wawancara tersebut, Yatalathof juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan MBG. “Kita harus memastikan bahwa tidak ada celah korupsi dalam sistem ini, karena jika terbukti ada, maka kepercayaan masyarakat bisa terganggu,” ujarnya.

Balancing Dua Perspektif

Secara keseluruhan, pembicaraan tersebut mencerminkan dua pandangan yang berbeda terkait MBG. Astrio berpendapat bahwa program ini memberikan manfaat yang nyata dan perlu dipertahankan, sementara Yatalathof menekankan pentingnya memperbaiki sistem tata kelola untuk menghindari risiko korupsi. Kedua pihak sepakat bahwa MBG memiliki potensi besar, tetapi berbeda dalam penilaian terhadap cara penerapannya.

Astrio menyatakan bahwa penghentian MBG terlalu dini karena masih ada peluang untuk meningkatkan kualitas program. “Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada kekurangan, karena MBG sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan,” ujarnya. Sementara itu, Yatalathof menekankan bahwa perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas agar program ini bisa terus berjalan secara berkelanjutan.

Kedua pihak sepakat bahwa MBG adalah bagian dari kebijakan pemerintahan yang ingin memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, mereka berbeda dalam penekanan manfaat dan risiko. Astrio lebih fokus pada kontribusi MBG terhadap perekonomian, sementara Yatalathof menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses pelaksanaannya.

Dengan perbedaan pendekatan ini, pembahasan tentang MBG tetap relevan untuk menggali potensi dan tantangan dalam kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, program MBG bisa menjadi contoh bagaimana kebijakan nasional memengaruhi berbagai sektor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, program ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan kebijakan yang baik.