Topics Covered: Ahmad Alimuddin Sebut Anggaran MBG Hasil Efisiensi yang Dilakukan Negara, Bukan Motong Dana Pendidikan

Ahmad Alimuddin Sebut Anggaran MBG Hasil Efisiensi, Bukan Motong Dana Pendidikan

Topics Covered – JAKARTA — Ahmad Alimuddin, pendiri organisasi ‘Mari Kita Bahas’, menyangkal klaim bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari dana pendidikan. Ia menegaskan bahwa narasi tersebut perlu diperjelas karena telah menyebar luas di kalangan publik. Menurut Alim, anggaran MBG berasal dari efisiensi yang dilakukan pemerintah selama era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bukan dari pemotongan dana pendidikan.

“Padahal anggaran MBG tidak berasal dari dana pendidikan. Anggaran tersebut berasal dari efisiensi yang dilakukan oleh negara selama era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi ini dilakukan karena banyak program yang sebenarnya tidak efisien,” ujar Alim dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk ‘Suara Mahasiswa: Menguji Fakta, Menjaga Harapan’ yang tayang di iNews, Rabu (17/6/2026).

Menurut Alim, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming melakukan penghematan di berbagai sektor untuk dialihkan ke program lain, termasuk MBG. Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini mencakup pengurangan biaya yang tidak produktif, seperti biaya rapat di hotel berlantai empat, forum diskusi kelompok yang hasilnya belum terlihat, hingga kunjungan dinas luar kota yang tujuannya masih belum jelas.

Alim memberikan contoh efisiensi yang dilakukan dalam berbagai aspek, seperti rapat-rapat di hotel mewah, forum diskusi kelompok yang hasilnya kurang jelas, hingga kunjungan dinas luar kota dengan tujuan yang belum terang. “Itu hasil dari semua efisiensi itu senilai sekitar 300 triliun rupiah yang kemudian dialihkan oleh negara, oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ke berbagai program lainnya termasuk MBG,” tuturnya.

Menurut Alim, dalam era Prabowo, sektor pendidikan justru mengalami peningkatan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menekankan bahwa efisiensi dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik, bukan untuk mengorbankan pendidikan. “Efisiensi ini tidak berarti mengurangi dana pendidikan, tetapi justru memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

Rehan Syah: Evaluasi MBG Perlu Dilakukan untuk Hindari Dampak Negatif Jangka Panjang

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (BEM FISH UNJ) Rehan Syah mengkritik program MBG, menilai bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan karena berpotensi menimbulkan dampak fiskal dalam jangka panjang. Ia memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa menggerus pendapatan pajak masyarakat dan memengaruhi alokasi dana pendidikan.

“Coba kita analisis kawan-kawan bagaimana MBG dalam jangka panjangnya itu menggerus masyarakat, menggerus pajak rakyat. Kemudian, dalam implementasinya supplier yang berputar itu-itu lagi. Sehingga yang cuci ompreng tetap gajinya segitu-gitu aja, dalam artian tetap miskin, yang punya dapur itu tambah kaya,” kata Rehan.

Rehan menjelaskan bahwa terdapat kontradiksi antara manfaat jangka pendek dan dampak jangka panjang dari program MBG. Di satu sisi, ia mengakui bahwa program ini membuka lapangan pekerjaan baru, namun di sisi lain bisa membebani anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat. “Jadi di sini ada kontradiktif bagaimana jangka pendek kita memang membuka lapangan pekerjaan tetapi secara jangka panjang itu menggerus pajak rakyat, menggerus dana dari pendidikan juga, dan juga supplier serta perputaran dana di situ-situ saja,” ujarnya.

Rehan menyoroti kebijakan MBG yang dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang merata. Ia mengatakan bahwa meskipun program ini berusaha menyediakan bantuan makanan bergizi, distribusi dana justru cenderung menguntungkan pihak tertentu. “Supplier yang terlibat dalam program ini berputar secara terus-menerus, sehingga ada indikasi keuntungan yang tidak merata,” tambahnya.

Sementara itu, Rehan menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan aspek fiskal dan ekonomi sebelum melanjutkan program MBG. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana yang tidak efisien bisa menyebabkan krisis di masa depan. “Dana yang dialihkan dari sektor lain bisa menjadi beban berat bagi negara, terutama jika tidak digunakan secara optimal,” ujar Rehan.

Menurut Rehan, efisiensi dana yang dilakukan dalam program MBG harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Ia mengusulkan bahwa evaluasi kinerja program ini perlu melibatkan lembaga independen untuk memastikan tidak ada korupsi atau penggelapan dana. “Jika dana yang dialokasikan tidak menghasilkan manfaat yang sepadan, maka akan ada konsekuensi berat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ahmad Alimuddin mempertahankan bahwa anggaran MBG adalah hasil dari upaya penghematan yang dilakukan negara. Ia menekankan bahwa efisiensi ini tidak berarti mengorbankan pendidikan, melainkan memastikan penggunaan dana yang lebih bijak. “Dengan efisiensi ini, negara bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih tepat sasaran,” tambah Alim.

Alim juga mengatakan bahwa anggaran MBG bisa menjadi solusi untuk menutupi defisit anggaran di beberapa sektor. Ia menilai bahwa program ini tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membantu stabilitas perekonomian nasional. “MBG menjadi contoh bagaimana efisiensi bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Kedua pihak sepakat bahwa kebijakan MBG perlu diperhatikan secara kritis, tetapi memiliki perspektif yang ber