Special Plan: Korut sangkal tuduhan AS soal serangan siber, ancam akan balas

Korut sangkal tuduhan AS soal serangan siber, ancam akan balas

Special Plan – Dari Istanbul, Korea Utara (Korut) pada hari Minggu (3 Mei) membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa negara itu menjadi pelaku aktivitas peretasan internasional terbaru, menyebut klaim tersebut sebagai “fitnah absurd”. Media pemerintah Korut, yang terbit di kota Pyongyang, melaporkan bahwa negara itu menyangkal tudingan AS terkait kegiatan serangan siber, menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar fakta.

“Baru-baru ini, lembaga-lembaga pemerintah AS, ‘media reptil’, dan organisasi penyebar narasi konspirasi berusaha menebar pemahaman yang salah tentang DPRK kepada komunitas internasional, dengan membicarakan apa yang mereka sebut ‘ancaman siber’ dari Korut yang sebenarnya tidak ada,” kata jubir Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataan terbaru.

Juru bicara itu menambahkan bahwa AS sedang membangun narasi politik untuk menempa citra negara mereka, dengan menyebut tindakan serangan siber sebagai upaya “fitnah yang absurd” yang bertujuan menodai reputasi Korut. Ia mengkritik pendekatan AS, yang menurutnya terus-menerus menyebar informasi yang tidak jelas ke publik global.

Dalam pernyataannya, jubir menyebut bahwa AS, yang mengklaim memiliki kekuatan siber terbaik di dunia, justru menyebut diri sendiri sebagai “korban” dalam waktu bersamaan. Sementara itu, Korut selalu dikaitkan dengan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk peretasan, penggelapan data, dan pencurian mata uang digital. Jubir tersebut menegaskan bahwa tuduhan AS tersebut adalah bagian dari kebijakan bermusuhan yang dilakukan negara tersebut terhadap Korut.

Korut mengancam akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membela kepentingannya serta menglaim hak warga negara. Pernyataan ini diluncurkan sebagai respons terhadap serangan siber yang diduga berasal dari AS, dengan nada bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari upaya untuk mengendalikan situasi internasional. Jubir menyatakan bahwa Korut bersikeras menolak label “penjahat siber” yang diberikan AS, sambil menegaskan bahwa negara itu memiliki kemampuan teknologi digital yang cukup untuk membalas serangan.

Tuduhan AS terhadap Korut

Sebelumnya, AS telah lama mengangkat isu bahwa Korut berperan dalam berbagai operasi siber yang disponsori negara. Tuduhan ini meliputi peretasan sistem komputer penting, pencurian mata uang kripto, dan penggunaan jaringan pekerja teknologi informasi (TI) di luar negeri sebagai alat untuk menyalurkan keuntungan ilegal. Menurut laporan Departemen Keuangan AS, langkah-langkah seperti ini dilakukan dengan maksud menipu masyarakat global.

Sejak lama, Korut menjadi sasaran kritik AS dalam isu keamanan siber. Kementerian Luar Negeri Korut menegaskan bahwa tuduhan ini selalu diberikan sebagai bagian dari upaya mengendalikan narasi internasional. Dalam wawancara terkini, jubir menekankan bahwa tindakan peretasan yang disebutkan AS tidak memiliki bukti yang jelas, dan justru menjadi alat untuk menciptakan ketegangan politik.

“AS sedang membangun narasi tentang ‘ancaman siber yang tidak ada’ untuk tujuan politik, dan menggambarkan klaim tersebut sebagai ‘fitnah yang absurd untuk menodai citra negara kami,’” tambah jubir dalam pernyataannya.

Pernyataan Korut memicu kecaman terhadap AS yang dituduh menggunakan media untuk menyebar pemahaman yang salah. Jubir menyoroti bahwa media AS sering kali berperan sebagai pihak yang mendukung kebijakan konspiratif terhadap Korut. Hal ini membuat Korut semakin yakin bahwa tuduhan serangan siber adalah bagian dari strategi politik AS.

Langkah Penegakan Hukum oleh AS

Pada bulan Maret, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap enam individu dan dua organisasi yang terlibat dalam operasi pekerja TI Korut, dengan alasan mereka berperan dalam distribusi pendapatan ilegal melalui aset digital. Sanksi ini dilakukan sebagai bentuk tekanan terhadap Korut, yang dituduh menggunakan jaringan TI untuk menjalankan aktivitas ekonomi gelap.

Juru bicara Korut menilai tindakan AS tersebut terlalu reaktif dan tidak adil. Ia mengatakan bahwa AS justru merasa yakin dalam menyebut diri sebagai “korban” dari ancaman siber Korut, padahal kekuatan teknologi negara itu sendiri cukup untuk mengendalikan situasi. Jubir menyebut bahwa sanksi ini adalah upaya AS untuk memperkuat dominasi dalam urusan keamanan siber global.

Menurut Korut, tuduhan serangan siber yang dibuat AS merupakan kelanjutan dari kebijakan bermusuhan yang telah berlangsung lama. Negara itu menegaskan bahwa kegiatan siber yang diduga berasal dari Korut adalah bagian dari operasi yang justru diungkap