New Policy: Netanyahu Perintahkan Militer Israel Kuasai 70 Persen Wilayah Gaza
Netanyahu Perintahkan Militer Israel Kuasai 70 Persen Wilayah Gaza
New Policy – Sejumlah laporan terbaru menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan instruksi kepada pasukan militer untuk memperluas kawasan yang dikendalikan oleh pihaknya di Jalur Gaza. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan dominasi teritorial di wilayah tersebut, yang telah menjadi titik fokus dalam konflik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dengan perintah ini, Israel bertujuan menguasai 70 persen dari total wilayah Gaza, sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang dijelaskan oleh Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi.
Target Penguasaan Wilayah
Dalam wawancara eksklusif yang diumumkan oleh sumber media lokal, Netanyahu menyampaikan bahwa saat ini, wilayah yang terbuka untuk pengendalian Israel telah mencapai sekitar 60 persen. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah tindakan sepihak, tetapi merupakan hasil dari berbagai evaluasi dan diskusi internal yang menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat posisi militer di wilayah yang terus menjadi sasaran serangan dari pihak oposisi. “Kita berada di angka 50 persen, kemudian naik menjadi 60 persen. Arahan saya adalah bergerak secara bertahap. Pertama-tama, 70 persen. Mari kita mulai dari sana,” kata Netanyahu, dikutip dari sumber Anadolu pada Jumat (29/5/2026).
“Kita berada di angka 50 persen, kemudian naik menjadi 60 persen. Arahan saya adalah bergerak secara bertahap. Pertama-tama, 70 persen. Mari kita mulai dari sana,” kata Netanyahu, dikutip dari Anadolu, Jumat (29/5/2026).
Menurut data terkini yang diungkapkan oleh pihak berwenang, jumlah wilayah yang dikendalikan Israel saat ini sekitar 64 persen. Angka ini meningkat dari masa awal gencatan senjata yang dimulai pada Oktober 2025. Kenaikan ini terjadi meskipun perjanjian damai sebelumnya menetapkan bahwa Israel harus membatasi aksi militer ke belakang “Garis Kuning”, yang dianggap sebagai batas teritorial yang seharusnya tidak dilanggar. Namun, sejumlah analis menyebutkan bahwa garis ini telah dipindahkan lebih jauh ke dalam wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Hamas, sehingga memicu kekhawatiran mengenai keadilan dan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Perubahan Garis Kuning dan Impaknya
Perluasan area pengendalian Israel menimbulkan polemik karena terjadi di tengah komitmen untuk menjaga kesetiaan terhadap perjanjian gencatan senjata. Peta militer yang dirilis beberapa bulan lalu menunjukkan peningkatan wilayah terlarang bagi warga Palestina, termasuk zona yang dilarang untuk diakses oleh penduduk lokal. Hal ini menyebabkan ketersediaan area untuk kegiatan sehari-hari, seperti perdagangan, pertanian, dan transportasi, semakin terbatas.
Kontrol wilayah yang lebih luas juga memperketat keberadaan pasukan Israel di wilayah yang dulu dianggap sebagai zona aman. Perubahan ini dilakukan setelah operasi militer yang terus-menerus dijalankan, dengan tujuan mengamankan posisi Israel dari ancaman serangan teroris. Netanyahu menjelaskan bahwa zona penyangga keamanan adalah bagian dari rencana strategis untuk mengurangi risiko serangan dari kawasan Gaza, yang selama ini dianggap sebagai wilayah rawan.
Konteks Diplomatik dan Gencatan Senjata
Sementara itu, upaya diplomatik dan gencatan senjata yang dimulai pada Oktober 2025 masih berlangsung, tetapi Israel terus mengambil langkah untuk memperluas kekuasaan teritorialnya. Dengan menetapkan target baru, Netanyahu menegaskan bahwa tujuan utama Israel bukan hanya memastikan keamanan, tetapi juga memperkuat posisi dalam perundingan politik. Langkah ini dianggap sebagai tindakan tegas yang dapat memengaruhi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
Perluasan kontrol wilayah ini juga menjadi sorotan internasional, karena menunjukkan bahwa Israel tidak sepenuhnya mematuhi batas-batas yang ditetapkan dalam gencatan senjata. Sejumlah organisasi internasional, termasuk PBB, menyoroti kekhawatiran mengenai dampak sosial dan ekonomi terhadap warga Gaza. Kondisi ini dapat mengakibatkan tekanan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, terutama di area yang dianggap sebagai wilayah terlarang.
Melalui penyesuaian garis batas, Israel juga menunjukkan keinginan untuk mengubah struktur politik di Gaza. Dengan menempatkan militer di wilayah yang lebih luas, pemerintah Israel berharap dapat mengurangi pengaruh Hamas dan mendorong terbentuknya pemerintahan baru yang lebih setia terhadap kebijakan Israel. Namun, kebijakan ini juga menghadapi kritik dari pihak Palestina, yang menganggapnya sebagai bentuk ekspansi kekuasaan dan penindasan terhadap penduduk asli.
Dalam konteks internasional, pernyataan Netanyahu memicu perhatian berbagai pihak, termasuk negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Meskipun gencatan senjata masih berlangsung, Israel menegaskan bahwa langkah penguasaan wilayah merupakan bagian dari kebijakan pertahanan. Dengan menetapkan target 70 persen, Netanyahu berharap dapat menunjukkan komitmen untuk menciptakan kondisi yang stabil di wilayah Gaza, meskipun banyak pihak masih meragukan keberhasilannya.
Penyesuaian batas wilayah juga memicu diskusi mengenai keadilan dan kesetiaan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Beberapa ahli menilai bahwa perluasan kontrol Israel di wilayah Gaza tidak hanya berdampak pada keamanan militer, tetapi juga memperketat akses penduduk ke sumber daya vital seperti air, makanan, dan energi. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Gaza, yang sudah terpuruk karena dampak dari konflik terus-menerus.
Kebijakan penguasaan wilayah ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang yang dijelaskan oleh Netanyahu, yang mencakup wilayah perbatasan Suriah dan Lebanon. Dengan membangun zona penyangga di wilayah-wilayah tersebut, Israel ingin menciptakan pertahanan yang lebih kuat di seluruh wilayah Timur Tengah. Meskipun ada tekanan dari berbagai pihak, Netanyahu tetap menegaskan bahwa perluasan pengendalian wilayah adalah langkah yang mendesak untuk memastikan keamanan nasional.
