Key Strategy: KPPPA: Pengarusutamaan gender kunci keberhasilan pembangunan nasional

KPPPA: Pengarusutamaan Gender Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional

Key Strategy – Jakarta, Jumat – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip pengarusutamaan gender menjadi faktor penting dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil. Menurut Eni Widiyanti, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender di Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, isu gender bukan hanya terbatas pada satu sektor, melainkan menyentuh berbagai aspek kehidupan. “Pembangunan gender mengacu pada upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh perempuan dan laki-laki,” jelas Eni dalam keterangan resmi di Jakarta.

Pengarusutamaan Gender dan Pemangku Kepentingan

Eni menegaskan bahwa isu gender menyebar ke berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa peran gender tidak hanya terlihat pada tingkat kebijakan makro, tetapi juga mengarungi hal-hal sepele yang secara berkelanjutan memengaruhi proses pembangunan. “Dalam praktiknya, isu gender menembus ke berbagai tingkatan, mulai dari kebijakan nasional hingga kebijakan lokal, bahkan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat,” katanya. Menurut Eni, keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari adopsi pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan gender.

“Kalau kita bicara tentang pembangunan gender, sebenarnya kita bicara tentang pembangunan multisektor yang cakupannya sangat luas. Isu gender ada di ranah ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga kepemimpinan. Namun tidak hanya berada di permukaan, isu gender juga mempengaruhi sampai ke hal-hal terkecil dan pada akhirnya saling berkesinambungan dengan pembangunan secara menyeluruh,”

Menurut Eni, kondisi saat ini masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi kerja dan upah antara perempuan dan laki-laki. Hal ini terjadi karena dominasi perempuan di sektor informal dan keterbatasan akses ke usaha mikro yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kebijakan kesehatan, transportasi, dan infrastruktur yang responsif gender diperlukan untuk memperbaiki situasi ini, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah bagi perempuan.

Kesenjangan Partisipasi Kerja Perempuan

Dalam 15 tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan cenderung stagnan, dengan selisih sekitar 30 persen dibandingkan laki-laki. Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi ini meliputi beban pengasuhan anak yang masih dominan diberikan kepada perempuan, keterbatasan layanan pengasuhan anak, serta sistem kerja yang belum sepenuhnya mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. “Beban pengasuhan anak, termasuk tugas rumah tangga, sering kali membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses peluang kerja yang lebih luas dan berkualitas,” ujarnya.

Kebijakan yang responsif gender di bidang kesehatan dan transportasi dinilai sebagai faktor penentu dalam mengurangi kesenjangan ini. Eni menjelaskan bahwa kebijakan yang memperhatikan kebutuhan perempuan, seperti layanan kesehatan yang menyediakan fasilitas khusus atau transportasi yang mengakomodasi penggunaan pribadi, dapat meningkatkan partisipasi kerja dan kualitas hidup perempuan. “Kebijakan kesehatan yang inklusif, misalnya, memberikan dukungan bagi ibu-ibu yang bekerja, sehingga mereka bisa menjalankan peran sosial dan ekonomi secara seimbang,” tambahnya.

Pengembangan Usaha Mikro dan Kepemimpinan

Salah satu tantangan besar yang dihadapi perempuan dalam bidang ekonomi adalah dominasi mereka di sektor informal. “Usaha mikro yang didirikan perempuan sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan pasar dibandingkan usaha yang didirikan laki-laki,” kata Eni. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender tidak hanya terbatas pada lingkungan kerja, tetapi juga memengaruhi pengembangan usaha perempuan. Eni menekankan bahwa kebijakan yang menyesuaikan dengan kebutuhan perempuan harus diterapkan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam perekonomian.

Selain itu, Eni juga menyebutkan bahwa isu gender berdampak pada tingkat upah dan kesempatan promosi. “Perempuan cenderung diberi upah lebih rendah dibandingkan laki-laki di posisi yang sama, sehingga memperkuat ketimpangan ekonomi,” jelasnya. Faktor ini diperparah oleh adanya praktek kerja yang belum sepenuhnya inklusif, seperti budaya patriarki dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Ia menambahkan bahwa perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam naik jabatan karena stereotip sosial yang masih melekat pada peran mereka sebagai pelaku pengasuhan.

Strategi Masa Depan dan Peran KPPPA

Eni mengungkapkan bahwa KPPPA berupaya mengintegrasikan gender dalam semua aspek kebijakan pembangunan nasional. “Kami berkomitmen untuk mendorong peran aktif perempuan dalam segala bidang, mulai dari kepemimpinan hingga pengambilan kebijakan,” katanya. Menurutnya, pembangunan yang inklusif tidak hanya memperhatikan hak-hak perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi mereka dalam segala aspek kehidupan.

KPPPA berpendapat bahwa pengarusutamaan gender adalah kunci menuju kemajuan nasional yang berkelanjutan. “Kita harus membangun masyarakat yang mengakui peran dan kontribusi perempuan secara setara, sehingga semua kebijakan yang dibuat mencerminkan keadilan antar-gender,” tegas Eni. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini membutuhkan kolaborasi antar-sektor dan kesadaran bersama mengenai pentingnya perspektif gender dalam pembangunan.

Eni berharap kebijakan yang responsif gender dapat diimplementasikan secara lebih luas, termasuk di tingkat daerah. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu kelompok, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. Dengan adanya pengarusutamaan gender yang konsisten, kata Eni, pembangunan nasional bisa menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif, serta mendorong kemajuan perempuan di berbagai bidang kehidupan.