Program Terbaru: Peneliti ITB dorong pengurangan pajak mobil, yakin bisa pacu penjualan
Peneliti ITB dorong pengurangan pajak mobil, yakin bisa pacu penjualan
Di Jakarta, Selasa, peneliti senior Pusat Sistem Transportasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi, mengusulkan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, tingginya pajak pada sektor otomotif tidak sebanding dengan kontribusi terhadap rasio produk domestik bruto (PDB) dan cenderung menghambat pertumbuhan industri. Ia menekankan bahwa pengurangan pajak bukan hanya upaya untuk mengurangi beban negara, tetapi juga alat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Agus menyatakan bahwa komponen pajak dalam harga kendaraan bermotor mencapai 40 persen, yang berasal dari pajak pusat serta daerah. Hal ini membuat biaya jual kendaraan menjadi lebih mahal, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat. Ia mencontohkan bahwa stimulus fiskal selama masa pandemi COVID-19 berhasil menggerakkan perekonomian, dan mengusulkan pengurangan pajak sebagai langkah serupa untuk memacu peningkatan penjualan kendaraan.
Kalau kita membesarkan pajak, itu cenderung high cost ekonominya,” kata Agus.
Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis temuan bahwa insentif berbasis lokalisasi komponen otomotif dapat meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan kerja. Simulasi menunjukkan bahwa skenario insentif lokalisasi lebih efektif dibandingkan skenario yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025. Dalam proyeksi hingga 2030, penjualan kendaraan diperkirakan kembali naik setelah mengalami penurunan pada 2025.
Dalam skenario tanpa insentif, kontribusi kendaraan elektrifikasi (xEV) terhadap pasar diperkirakan hanya 25 persen. Namun, dengan pemberian insentif lokalisasi, pangsa pasar xEV meningkat hingga 27,4 persen. Sementara itu, dominasi kendaraan bermesin pembakaran internal (ICEV) diprediksi turun dari 98 persen pada 2022 menjadi sekitar 75 persen pada 2030. Penurunan harga kendaraan hybrid (HEV) sebesar 4–6 persen akibat insentif tersebut, berdampak pada pergeseran preferensi konsumen ke kendaraan berbahan bakar lebih ramah lingkungan.
Agus menyarankan pemerintah melakukan evaluasi berbasis perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pajak serupa. Ia menilai pendekatan ini penting untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan insentif, sehingga mendorong pertumbuhan industri otomotif secara lebih efisien.
