Strategi Penting: Pengamat: Insentif langkah strategis pengembangan kendaraan listrik
Pengamat: Insentif langkah strategis pengembangan kendaraan listrik
Jakarta – Kebijakan transisi energi di Indonesia semakin mendapat perhatian serius, terutama dalam rangka mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Menurut seorang pakar kebijakan publik, Agus Pambagio, regulasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk memacu pertumbuhan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Ia menekankan bahwa insentif untuk EV tetap menjadi langkah strategis yang penting, karena dari segi operasional, kendaraan ini menawarkan efisiensi biaya yang signifikan.
“Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan,” ujar Agus dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, insentif tersebut membantu pengeluaran energi untuk EV hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional (internal combustion engine/ICE) yang bisa mencapai jutaan rupiah. Agus juga mengingatkan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, ia menyarankan penyesuaian skema insentif agar lebih tepat sasaran.
Salah satu alternatif yang diusulkan adalah menghubungkan pembelian EV dengan mekanisme tukar tambah (trade-in) kendaraan lama berbahan bakar minyak. Ia menekankan bahwa kebijakan kendaraan listrik harus dirancang secara komprehensif agar transisi energi tidak hanya meningkatkan jumlah kendaraan, tetapi benar-benar mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tingginya konsumsi energi, khususnya dari sumber fosil, mendorong pemerintah semakin giat mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Upaya ini bertujuan mencapai transisi energi bersih melalui penguatan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, serta pemberian insentif.
Kebijakan tersebut dilakukan agar adopsi kendaraan listrik dapat berjalan terintegrasi sekaligus memperkuat kemandirian energi. Pemerintah, tambahnya, sedang menyiapkan berbagai fasilitas dan insentif untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, sehingga sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
