Usai Geledah DPUPR, KPK Sisir Kantor DLH Klaten Terkait Kasus Bupati Hamenang

KPK Perluas Penggeledahan ke Kantor DLH Klaten

Eksplorasiindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penelusuran barang bukti dalam perkara dugaan suap yang melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Setelah mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), penyidik menyisir Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan untuk mendalami dugaan pemberian suap dari pihak swasta. Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam perkara itu.

Tim Penyidik Tiba Sejak Pagi

Tim KPK memasuki Kantor DLH Klaten yang berada di Jalan Rinjani, Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB. Seusai tiba, penyidik langsung menuju area kantor untuk menjalankan kegiatan penggeledahan.

Situasi di sekitar lokasi tampak tertutup selama proses berlangsung. Pagar utama kantor dikunci rapat, sementara dua personel polisi bersenjata lengkap bersama petugas keamanan berjaga di akses masuk. Aktivitas di ruang lobi penerimaan tamu juga terlihat minim ketika penyidik berada di dalam gedung.

Pengamanan tersebut membuat keluar-masuk orang ke kantor dibatasi. Kondisi ini lazim dilakukan saat proses pencarian barang bukti agar pemeriksaan dapat berjalan tertib dan dokumen maupun perangkat yang diperlukan penyidik tetap terjaga.

Dokumen Pengadaan dan Bukti Elektronik Dicari

Penyidik diduga menelusuri dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Selain arsip administrasi, pemeriksaan juga diarahkan pada kemungkinan adanya barang bukti elektronik yang relevan dengan perkara dugaan suap tersebut.

Dokumen pengadaan dapat memuat sejumlah informasi penting, antara lain tahapan pekerjaan, pihak yang terlibat, serta catatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, perangkat elektronik berpotensi menyimpan data komunikasi atau dokumen digital yang dapat membantu penyidik menelusuri rangkaian peristiwa yang sedang didalami.

Kehadiran KPK di DLH menunjukkan penyidikan tidak hanya berfokus pada satu kantor atau satu bidang kerja. Penelusuran ke beberapa instansi dilakukan untuk mengumpulkan dan mencocokkan bukti yang diperlukan dalam menguraikan perkara secara menyeluruh.

Sehari Sebelumnya, DPUPR Klaten Juga Digeledah

Pemeriksaan di Kantor DLH berlangsung sehari setelah penggeledahan di Kantor DPUPR Kabupaten Klaten. Kantor DPUPR yang berada di Jalan Sulawesi Nomor 26 didatangi penyidik pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Penggeledahan di DPUPR dimulai pada siang hari dan berlangsung hingga kurang lebih pukul 15.30 WIB. Sejumlah ruangan diperiksa, termasuk ruang kepala dinas serta bidang Bina Marga, Pengairan, Tata Ruang, dan Cipta Karya.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik dikabarkan menemukan sejumlah uang tunai. Temuan itu menjadi bagian dari materi yang perlu didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan, bersama dokumen dan barang lain yang diamankan dari lokasi pemeriksaan.

Rangkaian Penyidikan Masih Berjalan

Penggeledahan pada sejumlah kantor dinas menjadi salah satu tahapan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang menjerat Bupati Klaten. KPK berupaya mengumpulkan bukti terkait dugaan suap, termasuk kemungkinan keterkaitan kegiatan pemerintahan, pengadaan, dan pihak swasta.

Penetapan tersangka merupakan proses hukum yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Karena itu, barang bukti yang dicari dari kantor-kantor dinas dapat menjadi unsur penting untuk memperjelas dugaan perbuatan, alur transaksi, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.

Bagi masyarakat, perkembangan ini menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Administrasi yang tertib, proses yang dapat diawasi, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Klaten tetap perlu dipastikan berlangsung sesuai tugas masing-masing instansi. Di sisi lain, proses penyidikan yang dilakukan KPK akan menjadi ruang untuk menguji dugaan yang telah muncul melalui bukti-bukti yang dikumpulkan dari berbagai lokasi.

Hingga penggeledahan dilakukan, fokus penyidik berada pada pencarian dokumen dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara suap tersebut. Rangkaian pemeriksaan di DLH dan DPUPR menandai upaya KPK untuk menelusuri kasus yang melibatkan Hamenang Wajar Ismoyo secara lebih mendalam.