Tragedi 6 Petugas Gugur di Gunung Bromo, BNPB Evaluasi SOP Pemadaman Karhutla

BNPB Perkuat Evaluasi Keselamatan Usai Enam Personel Gugur di Bromo

Eksplorasiindonesia.com – Tragedi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau kembali standar keselamatan dalam operasi pemadaman. Jumlah petugas dan relawan gabungan yang meninggal dunia dalam kejadian di Gunung Bromo telah mencapai enam orang.

Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penggunaan alat pelindung diri, melainkan juga pada sistem komando lapangan, pengawasan, kesiapan personel, serta penentuan siapa yang dapat memasuki area dengan ancaman tinggi. Langkah ini menjadi penting karena pemadaman karhutla menghadapkan personel pada perubahan kondisi yang dapat berlangsung sangat cepat.

Investigasi Kronologi Masih Berjalan

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa lembaganya masih menelaah runtutan peristiwa dan dokumen terkait insiden tersebut. Karena proses pendalaman belum rampung, BNPB belum menetapkan kesimpulan mengenai pelaksanaan prosedur operasional standar maupun kecukupan alat pelindung yang dipakai para personel.

“BNPB masih mempelajari laporan dan kronologi kejadian, sehingga kami tidak ingin menyimpulkan efektivitas penerapan SOP maupun kelengkapan APD sebelum evaluasi selesai,” ujar Berton kepada iNews Media Group, Minggu (25/10/2026).

Pendalaman ini diperlukan agar evaluasi tidak berhenti pada penilaian perlengkapan yang terlihat di lapangan. Operasi pemadaman membutuhkan pengambilan keputusan yang terukur, terutama saat api, asap, suhu, arah angin, dan kondisi medan dapat berubah dalam waktu singkat.

Komando dan Pengawasan Jadi Unsur Utama

BNPB menekankan bahwa keselamatan harus menjadi dasar dalam setiap penugasan pemadaman karhutla. Kejelasan rantai komando diperlukan agar instruksi di lapangan tidak saling bertentangan dan setiap personel memahami tugas, titik aman, serta kondisi yang mengharuskan mereka mundur.

Dalam evaluasi tersebut, supervisi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menjadi bagian penting. Selain itu, operasi perlu melibatkan petugas khusus keselamatan dan pengarahan bagi personel sebelum serta sesudah kegiatan pemadaman. Pengarahan awal membantu memastikan kesiapan tugas, sementara evaluasi setelah operasi dapat mencatat risiko dan kejadian yang perlu diantisipasi pada penugasan berikutnya.

“Kami perlu tegaskan bahwa setiap operasi harus memiliki komando yang jelas, supervisi BPBD, petugas keselamatan, pengarahan sebelum dan sesudah operasi, serta relawan yang memiliki keterampilan dan perlengkapan pelindung yang memadai,” katanya.

Keterlibatan relawan tetap memiliki peran dalam penanganan bencana, tetapi penugasan mereka perlu disesuaikan dengan kemampuan dan perlengkapan yang dimiliki. Tidak setiap personel harus berada dekat dengan api aktif. Sejumlah fungsi pendukung dapat dijalankan dari area yang lebih aman tanpa mengurangi arti kontribusi terhadap operasi secara keseluruhan.

APD Harus Dipakai Tepat, Bukan Sekadar Dipenuhi

Perlengkapan pelindung diri menjadi salah satu perhatian BNPB. Helm, pelindung mata, respirator yang sesuai, sarung tangan tahan panas, dan sepatu lapangan merupakan perangkat yang dibutuhkan untuk mengurangi paparan bahaya saat bekerja di kawasan terdampak kebakaran.

Namun, perlengkapan tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan keselamatan. APD harus digunakan dengan benar dan disertai penilaian risiko yang berkelanjutan. Pemantauan pergerakan angin serta perilaku api juga perlu dilakukan selama operasi berlangsung, sebab dua faktor itu dapat menentukan tingkat bahaya yang dihadapi petugas.

“APD bukan sekadar formalitas. Helm, kacamata pelindung, respirator yang sesuai, sarung tangan tahan panas, dan sepatu lapangan harus digunakan dengan benar,” ucapnya.

Berton juga mengingatkan bahwa perlindungan fisik tidak menggantikan keputusan taktis di lapangan. Saat situasi berubah menjadi membahayakan, penarikan personel harus menjadi pilihan yang dapat segera diambil. Keselamatan manusia perlu ditempatkan di atas upaya mempertahankan keberadaan petugas di zona berisiko.

Akses Zona Berbahaya Akan Ditata Kembali

Insiden di TNBTS dipandang BNPB sebagai titik penting untuk memperkuat penerapan SOP keselamatan, kesiapan relawan, serta tata kelola operasi karhutla. Evaluasi turut mencakup pengaturan akses ke area berbahaya dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kemampuan personel, dan kelengkapan perlindungan yang tersedia.

“Peristiwa di Bromo menjadi momentum penting untuk mengevaluasi penerapan SOP keselamatan, sistem komando, dan kesiapan relawan dalam operasi karhutla,” ujarnya.

Prinsip pembatasan akses berarti setiap orang yang terlibat tidak otomatis perlu masuk ke garis api. Penempatan personel harus mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan operasi, agar tugas berisiko tinggi hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kesiapan memadai.

“Kami akan mengevaluasi dan memperkuat pengaturan akses ke zona berbahaya berdasarkan tingkat risiko, kompetensi personel, dan kelengkapan perlindungan keselamatan. Prinsipnya, tidak semua relawan harus masuk ke zona api aktif,” katanya lagi.

Evaluasi pascatragedi ini diharapkan menghasilkan perbaikan nyata pada perlindungan petugas dan relawan. Dalam operasi karhutla, efektivitas pemadaman harus berjalan seiring dengan disiplin keselamatan, pengawasan yang kuat, serta keputusan lapangan yang mengutamakan nyawa manusia.