KPK Ungkap Bupati Klaten Terima Fee Proyek Rp2 Miliar untuk Pribadi dan Utang Pilkada

KPK Tetapkan Bupati Klaten sebagai Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi

Eksplorasiindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Penetapan tersebut dilakukan setelah operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026.

Perkara ini mencuat setelah KPK mengungkap dugaan penerimaan uang yang nilainya melampaui Rp2 miliar. Dana itu diduga berkaitan dengan fee proyek pengadaan di Kabupaten Klaten yang berasal dari sejumlah kontraktor.

Hamenang Wajar Ismoyo, yang dalam perkara ini disebut dengan inisial HWI, diduga memakai sebagian besar dana tersebut untuk kepentingan pribadi. KPK menyebut penggunaan uang itu antara lain berkaitan dengan pelunasan utang Pilkada serta kebutuhan operasional.

Dugaan Aliran Dana Rp1,90 Miliar

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan adanya dugaan aliran dana sebesar Rp1,90 miliar. Uang tersebut disebut berasal dari Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative atau MWC, melalui Rizqan Iryawan.

“Dari MAW (Muhammad Amin Wahyu Utomo) melalui RZI (Rizqan Iryawan) sebesar Rp1,90 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi, di antaranya pembayaran utang Pilkada dan kebutuhan operasional,” kata Taufik, Sabtu (17/10/2026).

Nilai Rp1,90 miliar itu menjadi bagian terbesar dari dugaan penerimaan yang diungkap dalam penyidikan. Dugaan penggunaan uang untuk membayar utang Pilkada menempatkan perkara ini dalam perhatian publik karena biaya politik kerap menjadi isu penting dalam pembahasan tata kelola pemerintahan daerah.

Namun, status tersangka merupakan tahap proses hukum. Pembuktian dugaan asal, tujuan, dan penggunaan seluruh dana akan berlangsung melalui mekanisme penyidikan serta proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerimaan Lain Melalui Perantara

Selain dana Rp1,90 miliar, KPK menduga terdapat penerimaan Rp240 juta dari pihak swasta yang disalurkan melalui ajudan Hamenang, Bramantya Samuel Rizkiargyanto atau BSR. Dana tersebut juga disebut digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Penyidik turut mengungkap dugaan penerimaan Rp100 juta dari pihak swasta melalui Rizqan Iryawan. Uang itu disebut berkaitan dengan kepentingan pribadi Hamenang.

“Dari pihak swasta melalui RZI senilai Rp100 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi HWI,” ujarnya.

Jika seluruh angka yang diungkap dijumlahkan, nilai dana yang diduga diterima mencapai lebih dari Rp2 miliar. Rincian tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sedang didalami KPK, termasuk hubungan antara pengadaan di Kabupaten Klaten, pihak swasta, dan sejumlah perantara.

Tiga Orang Menjadi Tersangka

Dalam operasi pada 15 Oktober 2026, KPK tidak hanya menetapkan Hamenang sebagai tersangka. Dua orang lain juga masuk dalam perkara yang sama, yakni Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, yang menggunakan inisial ALU, disebut menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah. Sementara Muhammad Amin Wahyu Utomo atau MAW merupakan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.

Keterlibatan beberapa pihak dengan latar belakang berbeda memperlihatkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada dugaan penerimaan uang oleh kepala daerah. KPK juga menelusuri peran pihak yang diduga menjadi pemberi, penghubung, maupun pihak lain yang berkaitan dengan rangkaian transaksi tersebut.

Pengadaan pemerintah daerah merupakan aktivitas yang menggunakan anggaran publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan pembangunan. Karena itu, proses pengadaan semestinya dijalankan secara transparan, kompetitif, dan bebas dari kepentingan pribadi. Dugaan adanya fee proyek dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.

Proses Hukum Masih Berjalan

Penetapan tersangka terhadap Hamenang diumumkan KPK pada Jumat, 16 Oktober 2026. Langkah itu diambil sehari setelah operasi tangkap tangan dilakukan. Penyidikan selanjutnya akan menentukan perkembangan perkara, termasuk pemeriksaan saksi, penelusuran aliran dana, serta pengumpulan bukti terkait proyek pengadaan di Kabupaten Klaten.

Publik perlu membedakan antara fakta penetapan tersangka dan putusan pengadilan. KPK telah memaparkan dugaan penerimaan uang serta penggunaan dana tersebut, tetapi setiap pihak yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proyek pengadaan di daerah. Pengelolaan anggaran yang akuntabel tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, melainkan juga dengan pencegahan konflik kepentingan, transaksi tersembunyi, dan praktik pemberian imbalan yang diduga berkaitan dengan pekerjaan pemerintah.

KPK masih melanjutkan penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Klaten tersebut. Perkembangan penyidikan akan menjadi penentu bagi pengungkapan peran masing-masing tersangka serta pihak lain yang mungkin berkaitan dengan aliran dana proyek bernilai miliaran rupiah itu.