Wantimpres soal Putusan Ijazah Gibran di MK: Hasil Pilpres Tak Bisa Diubah

Putusan MK Tegaskan Hasil Pilpres 2024 Tetap Berlaku

Eksplorasiindonesia.com – Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak mengubah hasil pemilihan presiden. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menyatakan proses politik dan ketatanegaraan telah berjalan hingga pelantikan presiden serta wakil presiden.

MK sebelumnya memutus permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain tidak dapat diterima. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sementara pengajuan perkara juga telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Bamsoet menekankan bahwa keputusan tersebut perlu ditempatkan dalam rangkaian proses demokrasi yang telah dilalui. Pemilihan umum, sengketa hasil, hingga pelantikan pemimpin nasional merupakan tahapan yang memiliki konsekuensi hukum dan politik.

“Tidak bisa diubah karena itu sudah mengarungi proses politik yang panjang dan beliau-beliau sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak ada lagi yang bisa… tidak ada yang bisa mengubah keputusan hasil pilpres tersebut,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Permohonan Tidak Dapat Diterima

Dalam perkara tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimum lulusan SMA atau sederajat. Namun, penilaian itu tidak berujung pada pemeriksaan lebih lanjut atas pokok sengketa karena gugatan tidak memenuhi syarat formal untuk diterima.

Status “tidak dapat diterima” atau Niet Ontvankelijke Verklaard berarti perkara berhenti pada tahapan pemeriksaan persyaratan permohonan. Dalam konteks putusan ini, Mahkamah menilai pemohon tidak memenuhi ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan sengketa hasil pemilu, selain adanya persoalan batas waktu pengajuan.

Perbedaan antara putusan yang menolak permohonan dan putusan yang tidak menerima permohonan penting dipahami publik. Penolakan biasanya berkaitan dengan penilaian Mahkamah atas substansi tuntutan setelah perkara diperiksa. Sementara itu, permohonan yang tidak diterima menunjukkan adanya hambatan prosedural atau persyaratan hukum yang tidak terpenuhi sehingga pokok tuntutan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana diminta pemohon.

Polemik Dinilai Berada di Ranah Lembaga Terkait

Bamsoet melihat isu lanjutan mengenai polemik tersebut tidak lagi berada di tangan MK. Ia menyebut persoalan yang masih diperdebatkan publik dapat diserahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.

“Ya, kan sudah jelas bahwa NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima), tapi kami serahkan kepada lembaga yang terkait,” kata Bamsoet.

Pernyataan itu menegaskan posisi MK sebagai lembaga yang memutus sengketa konstitusional dalam perkara yang diajukan kepadanya. Setelah putusan dibacakan, ruang tindak lanjut atas isu lain harus dilihat berdasarkan kewenangan masing-masing institusi, bukan melalui perubahan hasil Pilpres 2024 dalam perkara yang telah diputus tersebut.

Hasil Pilpres 2024 sendiri telah melalui tahapan penetapan dan pelantikan. Karena itu, Bamsoet memandang hasil pemilihan tidak dapat diubah kembali melalui polemik yang muncul setelah proses ketatanegaraan tersebut selesai.

Belum Dibahas dalam Rapat Perdana Wantimpres

Ketika ditanya apakah putusan MK itu menjadi salah satu topik rapat perdana Wantimpres, Bamsoet menyampaikan hal tersebut belum sempat dibicarakan. Ia juga mengingatkan bahwa masukan yang disampaikan lembaga itu pada dasarnya tidak untuk diumumkan kepada masyarakat luas.

“Tadi tidak sempat dibahas, dan kalaupun dibahas juga kan masukannya kan juga tidak bisa diumumkan ke publik,” katanya.

Wantimpres memiliki fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Karena karakter tugasnya bersifat konsultatif, pembahasan internal lembaga tidak selalu menjadi konsumsi publik. Pernyataan Bamsoet menunjukkan bahwa putusan MK mengenai perkara PHPU tersebut belum menjadi agenda yang dibahas dalam rapat perdana Wantimpres.

Dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, perkara PHPU yang diajukan Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya tidak mengubah kedudukan hasil Pilpres 2024. Perhatian publik kini dapat diarahkan pada pemahaman atas mekanisme hukum pemilu, termasuk syarat kedudukan hukum pemohon dan batas waktu yang berlaku dalam pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.