Yang Dibahas: Komisi XIII DPR: Perkuat teknokrasi KSP untuk kawal program prioritas
Komisi XIII DPR: Kuatkan Struktur Teknokrasi KSP untuk Memastikan Kebijakan Prioritas Berjalan Optimal
Jakarta – Andreas Hugo Pareira, wakil ketua Komisi XIII DPR RI, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi teknokrasi di dalam Kantor Staf Presiden (KSP) guna mengawal program-program prioritas pemerintah.
“Dari awal, saya rasa Pak Kepala Bicara saja dengan Pak Presiden. Jika masalah teknokrasi muncul, kita harus mencari orang-orang yang memiliki kemampuan teknis memadai untuk mewujudkan program-program tersebut,” ujarnya.
Penegasan ini disampaikan Andreas saat rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kepala KSP Muhammad Qodari di ruang rapat Komisi XIII, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
Rapat tersebut membahas tentang peran KSP dalam mendorong koordinasi dan percepatan implementasi kebijakan strategis. Andreas mengingatkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia dengan latar belakang teknis yang memadai menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.
Menurutnya, penempatan orang yang tidak memiliki kompetensi teknokratis dalam pengambilan keputusan bisa menghambat pelaksanaan kebijakan. “Program kebijakan presiden ini harus diisi oleh teknokrat yang mampu mengelola isu-isu teknis dengan baik,” terangnya.
Andreas memberi contoh kasus pengembangan energi geotermal di Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Flores, yang memicu perdebatan. “Di dapil saya, isu geotermal sangat kuat. Banyak orang yang bicara tentang geotermal tidak memahami secara teknis, sehingga ada yang hanya asal menolak dan saling pro-kontra tanpa tujuan produktif,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kurangnya pemahaman teknis di ruang publik dapat menimbulkan polemik yang tidak konstruktif. Padahal, program tersebut memiliki potensi menjadi kebijakan strategis bagi pembangunan energi nasional. “Karena bukan teknokrat yang bicara, maka program ini bisa dilihat sebagai kebijakan penting,” katanya.
Karena itu, Andreas mendorong KSP berperan lebih aktif sebagai “mata dan telinga presiden” dalam menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan teknis. “KSP bisa menjadi penyambung dan penghubung untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tutur Andreas.
