Topics Covered: Dasco Segera Bicara dengan Kemensetneg, Ingin Nasib Karyawan Hotel Sultan Diperhatikan

Dasco Segera Bicara dengan Kemensetneg, Ingin Nasib Karyawan Hotel Sultan Diperhatikan

Pengadilan Jakarta Pusat Eksekusi Hotel Sultan, Aset Negara Diperkirakan Capai Rp28,9 Triliun

Topics Covered – Kota Jakarta, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk membahas masa depan para pekerja Hotel Sultan. Tindakan ini dilakukan demi memastikan kepentingan karyawan yang selama ini bergantung pada pengoperasian hotel tersebut tetap mendapat perhatian. Dalam wawancara di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Dasco menyebutkan bahwa pengelolaan Hotel Sultan nanti harus tetap memberikan ruang bagi para buruh.

“Saya berharap dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara agar nasib karyawan Hotel Sultan tidak terabaikan,” ujar Dasco. “Kami yakin bahwa pengelolaan yang dijalankan oleh Kemensetneg akan memberikan keadilan kepada pekerja yang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun.”

Sebelumnya, Hotel Sultan telah dikosongkan secara paksa oleh pengadilan. Lahan dan bangunan hotel tersebut telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke pemerintah sebagai bagian dari proses eksekusi. Eksekusi ini menandai pengembalian aset bernilai tinggi ke pemerintah, setelah sebelumnya diambil alih karena permasalahan hukum. Nilai lokasi yang dieksekusi diperkirakan mencapai lebih dari Rp28 triliun, dikarenakan lokasinya yang strategis di kawasan premium Jakarta, tepatnya di sekitar Simpang Susun Semanggi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan yang dikeluarkan pada tahun 2025. Nomor putusan tersebut adalah 208/Pdt.G/2025/Jkt.Pst, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan eksekusi pengosongan bernomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.JKT.PST. Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, menjelaskan bahwa pengembalian aset ini telah diputuskan sebagai upaya mengembalikan hak milik negara atas properti yang disita.

“Dengan dieksekusi lahan di atas, maka aset senilai Rp28,9 triliun lebih itu akhirnya bisa kembali ke daftar aset milik negara,” kata Sunoto. “Angka tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan oleh pihak termohon eksekusi.”

Pengambilalihan Hotel Sultan oleh pemerintah memicu perdebatan mengenai dampak terhadap para karyawan. Hotel yang terkenal dengan fasilitas mewah dan lokasi sentral ini sebelumnya menjadi sumber penghidupan bagi ratusan pekerja, mulai dari staf pelayanan hingga karyawan administrasi. Kehilangan pekerjaan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi keluarga mereka, terutama di tengah situasi inflasi dan tingginya biaya hidup di Jakarta.

Dasco menekankan pentingnya peran Kemensetneg dalam mengelola Hotel Sultan setelah pengambilalihan. Menurutnya, kementerian tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga kesejahteraan pekerja. “Kemudian, kita juga perlu menilai bagaimana Kemensetneg akan mengatur pengelolaan hotel tersebut, apakah akan memberikan peluang kerja kepada mantan karyawan atau mencari solusi yang lebih adil,” tambah Dasco.

Eksekusi Hotel Sultan terjadi setelah proses pengadilan yang berlangsung selama beberapa bulan. Selama itu, para pekerja terus mengkhawatirkan masa depan mereka. Beberapa di antara mereka berharap pemerintah dapat menyediakan pekerjaan baru atau mengganti penghasilan mereka secara kompensasi. Dasco menyetujui usulan ini, sekaligus meminta Kemensetneg untuk merancang skema pengelolaan yang lebih manusiawi.

“Kalau ditanya bagaimana nasib karyawan Hotel Sultan, nah tentunya, bahwa pengelolaan yang nantinya dilakukan oleh Kemensetneg harus memberikan tempat kepada mereka,” jelas Dasco. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan aset negara, tetapi juga menjamin kesejahteraan rakyat.”

Pengambilalihan Hotel Sultan juga memicu diskusi mengenai peran institusi pemerintah dalam mengelola properti yang menjadi milik negara. Sejumlah pihak menilai bahwa Kemensetneg memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan tersebut, termasuk menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar. Dasco mengatakan bahwa DPR akan terus mengawasi proses ini, agar tidak ada ketidakadilan yang terjadi terhadap para pekerja.

Keluhan para karyawan Hotel Sultan terus berdatangan. Mereka menyebutkan bahwa sejak hotel ditutup, banyak yang kehilangan penghasilan dan menghadapi kesulitan ekonomi. Beberapa dari mereka juga menuntut kejelasan mengenai pembayaran ganti rugi atas keterlibatan mereka dalam pengoperasian hotel selama ini. Dasco menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan adanya komunikasi yang jelas antara Kemensetneg dengan para pekerja.

Eksekusi Hotel Sultan bukan hanya memengaruhi pekerja, tetapi juga mengubah landscape bisnis di kawasan Semanggi. Sebagai salah satu landmark kota, hotel ini sebelumnya menjadi tempat kegiatan sosial, budaya, dan perekonomian. Pengambilalihan oleh pemerintah diharapkan bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, seperti pengembangan fasilitas umum atau pengelolaan yang lebih profesional. Dasco mengingatkan bahwa Kemensetneg harus memperhitungkan aspek sosial dan ekonomi dalam pengambilalihan ini.

Proses eksekusi Hotel Sultan telah berjalan sejak beberapa bulan lalu, dan sekarang memasuki tahap akhir. Pengadilan mengatakan bahwa semua langkah telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk penyetoran nilai aset ke negara. Namun, penyesuaian pengelolaan hotel tersebut tetap menjadi fokus utama bagi DPR, terutama dalam hal kebijakan yang menguntungkan pekerja.

Kemensetneg, sebagai kementerian yang mengatur kebijakan pemerintah, memiliki peran krusial dalam mengelola aset tersebut. Dasco berharap kementerian ini dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan karyawan Hotel Sultan tidak tertinggal dalam pembangunan yang berlangsung. “Pengelolaan yang dilakukan oleh Kemensetneg harus bersifat inklusif, bukan hanya fokus pada aset,” tegas Dasco.

Dalam keseluruhan proses ini, Dasco menekankan bahwa koordinasi antara DPR dan Kemensetneg sangat penting. Ia berharap pihak kementerian dapat membuat keputusan yang berimbang, sehingga kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Dengan menempatkan para karyawan dalam pusat perhatian, maka pengambilalihan Hotel Sultan bisa menjadi contoh sukses dalam pengelolaan aset negara yang berkelanjutan.