Main Agenda: DKI sepekan, stok LPG hingga pajak kendaraan listrik
Beberapa isu signifikan dan relevan muncul di Jakarta selama seminggu terakhir, termasuk ketersediaan elpiji nonsubsidi, pengawasan penggunaan LPG subsidi, serta rencana pajak kendaraan listrik. Berikut penjelasan utama.
DKI Jakarta terapkan pajak kendaraan listrik dengan tetap berikan insentif
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menyiapkan kebijakan pajak kendaraan listrik yang proporsional, sambil memberikan dukungan insentif. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI, Lusiana Herawati, menyebutkan bahwa formulasi tarif telah disusun setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.
Pemantauan LPG subsidi untuk cegah penyalahgunaan
Pemprov DKI Jakarta mengawasi hotel hingga kafe dan restoran guna mengurangi penggunaan LPG subsidi secara tidak tepat. “Pengawasan ini melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) serta pihak terkait lainnya,” tutur Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, pada Jumat.
Pemetaan area rawan longsor di Jaksel dan Jaktim
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan pemetaan wilayah rentan longsor di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim) untuk mitigasi bencana saat musim hujan. “Kami rutin melakukan susur sungai, khususnya di Ciliwung, untuk mengamati titik-titik berpotensi longsor, serta berkoordinasi dengan pihak kelurahan,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, pada Kamis.
Ketersediaan elpiji nonsubsidi di Jakarta tetap terjaga
Pemprov DKI Jakarta menjamin stok elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg tetap stabil setelah adanya penyesuaian harga sejak 18 April 2026. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa perubahan harga elpiji 12 kg mengikuti dinamika pasar global.
Luas ruang terbuka hijau (RTH) DKI naik menjadi 3.700 hektare
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyebutkan luas RTH saat ini mencapai 3.703,56 hektare atau 5,59 persen, naik dari 3.446 hektare (5,3 persen) pada 2024. “Peningkatan ini melalui pembangunan 15 lokasi taman, satu jalur hijau, tiga hutan, dan satu makam dengan 7.627 potensi petak baru,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin.
Detail tambahan
Setiap berita terkait dapat diakses dengan klik tautan “Berita selengkapnya klik di sini” di bagian akhir masing-masing poin.
