Solution For: Anggota DPR: Jangan sampai ada ketimpangan pendidikan di daerah 3T

Anggota DPR: Jangan sampai ada ketimpangan pendidikan di daerah 3T

Solution For – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata, terutama di wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, ketimpangan pendidikan bisa terjadi jika tidak ada kebijakan yang tepat, sehingga menuntut peran pemerintah untuk lebih proaktif. Peringatan tersebut disampaikannya saat memberikan pernyataan di Jakarta, Senin, dalam konteks persiapan menghadapi tahun ajaran baru.

Kualitas Pendidikan Harus Jadi Prioritas Utama

Esti menekankan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak hanya tentang akses, tetapi juga tentang kesetaraan dalam kualitas. Ia memaparkan bahwa tantangan utama saat ini melibatkan faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, lokasi geografis yang sulit, dan kurangnya infrastruktur pendukung. “Anak-anak Indonesia tidak boleh dibatasi haknya bersekolah karena alasan ekonomi, lokasi, atau ketidakmemaduan fasilitas,” ujarnya dalam wawancara terkait tema nasional tahun ini.

“Jangan sampai ada ketimpangan yang terlalu jauh, terutama di daerah 3T,” kata Esti.

Menurut Esti, tema Hardiknas 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” menjadi pegangan penting dalam upaya memperkuat partisipasi masyarakat. Ia menilai, pemerintah harus memastikan bahwa setiap wilayah, termasuk daerah yang paling terpencil, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan. “Negara bertugas menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Peran Anggaran dalam Penyamaan Kualitas Pendidikan

Esti juga menyoroti pengalokasian anggaran pendidikan, terutama menjelang Hardiknas 2026. Ia meminta pemerintah menggunakan 20 persen dari APBN/APBD untuk pendidikan dengan “presisi tinggi” agar tidak ada pemborosan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. “Anggaran pendidikan harus dikelola secara efisien dan transparan, agar mampu mencakup kebutuhan daerah-daerah yang kurang dilayani,” katanya.

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan harus bisa menjawab kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Misalnya, daerah terpencil membutuhkan pembangunan sarana transportasi dan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, sementara daerah terluar memerlukan penguatan program kemitraan dengan masyarakat lokal. Di sisi lain, daerah terdepan mungkin lebih terfokus pada pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan ekonomi dan budaya setempat. “Setiap wilayah memiliki karakteristik unik, jadi alokasi dana harus disesuaikan dengan kondisi nyata,” tambahnya.

Esti menyoroti bahwa pendidikan tidak bisa dipandang sebagai kebutuhan sekunder. Ia menekankan bahwa dalam era transformasi digital, akses ke teknologi pendidikan harus menjadi prioritas. “Ketimpangan pendidikan akan memperlebar kesenjangan antar wilayah, bahkan antar generasi,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa daerah 3T sering kali diabaikan dalam pengambilan kebijakan, padahal mereka membutuhkan perhatian lebih besar agar bisa berkompetisi secara global.

Di samping itu, Esti menyoroti peran pendidikan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ia menilai, jika daerah 3T tidak memiliki akses yang memadai, maka potensi mereka dalam mengembangkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja akan terbatas. “Pendidikan adalah fondasi pembangunan, jadi ketimpangan di sini bisa berdampak luas,” katanya.

Esti juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mendorong kolaborasi antar lembaga, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, untuk melengkapi sumber daya pendidikan. Ia mencontohkan bahwa program beasiswa dan kerja sama penyediaan bahan ajar digital bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan. “Keterlibatan semua pihak akan membuat pendidikan lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kesiapan Menuju Tahun Ajaran Baru

Menghadapi tahun ajaran baru, Esti menilai bahwa pemerintah harus memastikan persiapan yang matang, termasuk kesiapan sarana belajar-mengajar di seluruh Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran bisa menyebabkan munculnya program yang tidak berdampak nyata. “Kita harus menghindari alokasi dana yang hanya menjadi ‘alam bawah’ tanpa pertumbuhan kualitas,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran pendidikan sangat penting. “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi keharusan, agar rakyat bisa menilai efektivitas kebijakan pendidikan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kementerian terkait harus berkoordinasi dengan daerah untuk memastikan semua kebutuhan pendidikan terpenuhi, terutama di wilayah yang rawan ketimpangan.

Esti menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah jaminan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. “Tahun 2026 harus menjadi titik balik dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, khususnya di daerah 3T,” katanya. Ia berharap, dengan peran aktif DPR dan keterlibatan seluruh pihak, pendidikan bisa menjadi alat penyejateraan yang merata untuk semua lapisan masyarakat.

Penekanan pada Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks tema Hardiknas 2026, Esti menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat. “Partisipasi semesta tidak hanya tentang kehadiran, tetapi juga kontribusi dalam menyempurnakan sistem pendidikan,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa masyarakat harus terlibat aktif dalam menilai kebijakan pendidikan dan memberikan masukan berdasarkan pengalaman langsung.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada segi kuantitas, tetapi juga kualitas. “Kita harus membuat pendidikan menjadi layanan yang dinikmati secara merata, bukan hanya oleh kelompok tertentu,” imbuhnya. Esti menilai, langkah-langkah seperti pengembangan sistem pendidikan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi akan mempercepat proses penyamaan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, anggota DPR ini mengingatkan bahwa peran pemerintah dalam menghadapi tantangan pendidikan di daerah 3T harus lebih konsisten. Ia berharap, tidak hanya dalam perayaan Hardiknas, tetapi juga dalam kebijakan tahunan, pendidikan bisa menjadi aset yang merata, meningkatkan kesejahteraan nasional secara berkelanjutan.