Key Strategy: Wamenkes tekankan kolaborasi lintas sektor tangani penyakit menular di Papua
Key Strategy: Wamenkes Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penanganan Penyakit Menular di Papua
Upaya Penguatan Koordinasi dalam Penanganan Kesehatan
Key Strategy – Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai key strategy utama dalam mengatasi tantangan penyakit menular yang masih menghiasi Tanah Papua. Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, mengemukakan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional, untuk mengendalikan masalah TB, HIV/AIDS, malaria, serta kusta. Pernyataan ini disampaikannya selama acara penguatan penanganan penyakit menular yang berlangsung di Jakarta pada 27-29 April 2026.
“Berdasarkan data, beban penyakit di Papua masih berat. Malaria, yang hingga kini menjadi masalah utama, menyumbang sekitar 95 persen dari total kasus nasional. Sementara itu, 12 persen populasi terinfeksi HIV berada di wilayah ini. Penemuan kasus TB dan tingkat kepatuhan pengobatan masih menjadi tantangan serius,” jelas Benny.
Peran Pemerintah Daerah dalam Kolaborasi Penanganan Penyakit
Benny menekankan bahwa keberhasilan program penanganan penyakit menular bergantung pada keberlanjutan intervensi lintas sektor. Ia menyoroti perlunya dukungan penuh dari pihak-pihak terkait, termasuk lembaga swadaya masyarakat, untuk mencapai efektivitas yang maksimal. “Key strategy ini tidak hanya mempercepat progress program, tetapi juga memastikan keberlanjutan upaya penuntasan penyakit,” tambahnya.
“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar penuntasan penyakit di Papua bisa lebih efektif,” lanjut Benny. Ia menegaskan bahwa program pemerintah hanya bisa optimal jika diiringi partisipasi aktif elemen masyarakat dan sinergi dengan institusi terkait.
Kegiatan yang dihadiri oleh enam provinsi di Tanah Papua dirancang untuk memperkuat koordinasi antar sektor. Fokus utama kegiatan ini adalah pemberantasan TB dan malaria, yang keduanya masih menjadi ancaman terbesar di wilayah tersebut. Benny menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen kasus malaria nasional berada di Papua, sehingga kebutuhan key strategy untuk intensifikasi upaya penanggulangan semakin kritis.
Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi strategi penting. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa kepemerintahan lokal harus menjadi penjamin keberhasilan intervensi kesehatan. “Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, dari penguatan kebijakan hingga penerapan program di lapangan,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya penganggaran yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat untuk mempercepat penurunan angka penyakit menular.
“Komitmen kami bersama enam provinsi di Tanah Papua sangat konsisten. Dukungan pemerintah pusat menjadi pendorong utama dalam mengatasi TB, HIV/AIDS, malaria, dan kusta,” tambah Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri. Ia menyoroti peran keterlibatan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyakit menular dan kepatuhan terhadap pengobatan.
Menurut Benny, penyebaran penyakit menular di Papua dipengaruhi oleh faktor geografis dan aksesibilitas fasilitas kesehatan. “Wilayah terpencil membuat distribusi obat dan pemeriksaan lebih sulit. Key strategy lintas sektor menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi hambatan ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, seperti sosialisasi penyakit dan penguatan sistem pengawasan kesehatan, menjadi bagian penting dari strategi penanganan.
Dalam upaya meningkatkan respons cepat terhadap penyakit menular, Benny memperkuat bahwa penguatan jaringan layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar keberhasilan penanganan penyakit bisa diraih secara bersama,” tutupnya. Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai fondasi utama dalam mencapai tujuan ini, dengan keterlibatan semua lini yang terkait.
