Key Strategy: Mensos targetkan investigasi dugaan “markup” sepatu tuntas tiga pekan

Mensos Targetkan Investigasi Dugaan Markup Sepatu Tuntas Tiga Pekan

Key Strategy – Dari Jakarta, Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan rencana untuk menyelesaikan investigasi internal terkait dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat dalam waktu tiga pekan. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap berbagai masukan, kritik, dan pandangan masyarakat yang menganggap proses pengadaan barang tersebut dinilai terlalu mahal. Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Kemensos telah memastikan semua dokumen dan bukti yang relevan telah cukup untuk memulai penyelidikan. Menurutnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) akan diberi kesempatan untuk mendalami kasus tersebut secara menyeluruh, dengan target penyelesaian dalam tiga minggu. “Insya Allah, awal bulan depan hasil investigasi sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” kata Mensos Saifullah Yusuf setelah memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin.

Komitmen untuk Transparansi dan Efisiensi

Menyikapi isu yang muncul, Kemensos berkomitmen untuk menjelaskan seluruh proses pengadaan sepatu yang dikhawatirkan melakukan markup. Di samping itu, kementerian tersebut juga menyatakan bahwa semua pejabat yang terlibat dalam pengadaan telah bersikap kooperatif dan siap untuk diaudit. Dalam pembicaraannya, Mensos menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta penegakan standar pengadaan yang adil. “Kami ingin memastikan bahwa pengadaan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan siswa, tetapi juga didukung oleh sistem yang efisien dan akuntabel,” tambahnya.

Langkah Awal: Delegasi Pejabat untuk Mempercepat Proses

Sebagai langkah awal untuk mempermudah evaluasi dan investigasi, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat utama. Dua individu ini bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepala Subbagian Perlengkapan serta Barang Milik Negara. Delegasi ini bertujuan untuk mempercepat identifikasi penyebab dugaan markup dan menjamin kejelasan dalam setiap tahap pengadaan. Mensos menjelaskan bahwa penugasan ini dilakukan untuk menempatkan pejabat yang memiliki kredibilitas tinggi di posisi kritis, sehingga bisa memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Menurut penjelasan Mensos, investigasi akan mencakup evaluasi terhadap dua lini pengadaan yang berbeda. Pertama, program pengadaan yang telah berlangsung sejak awal 2025, dan kedua, program yang sedang dalam proses di tahun 2026. “Dengan melibatkan kedua lini ini, kita bisa melihat bagaimana mekanisme pengadaan berjalan sejak awal dan memastikan tidak ada kesalahan di tahap perencanaan maupun pelaksanaan,” kata Mensos Saifullah Yusuf. Ia menekankan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pengadaan telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa lebih lanjut.

Target Investigasi: Keterbukaan dan Tanggung Jawab

Mensos menegaskan bahwa hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut. “Setelah laporan lengkap dari Pak Irjen, kita akan mengevaluasi dan memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa Kemensos siap menerapkan sanksi internal jika ditemukan pelanggaran, tetapi juga siap mengalihkan kasus ke lembaga penegak hukum jika dibutuhkan. “Semua langkah akan diambil secara proporsional berdasarkan bukti yang ditemukan,” kata Mensos.

Terlepas dari investigasi internal, Kemensos juga aktif berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa. “KPK memberikan banyak masukan yang penting dan kami telah menerima serta menyusun rencana perbaikan,” ucap Mensos. Ia menjelaskan bahwa masukan dari lembaga tersebut tidak hanya berdampak pada perencanaan, tetapi juga pada sistem pengadaan yang dijalankan. “Saat ini, kami sedang mengevaluasi perencanaan sebelum melanjutkan ke tahap pengadaan,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kemensos tidak hanya memperbaiki masalah saat ini, tetapi juga berupaya mencegah kemungkinan kesalahan serupa di masa depan.

Transparansi sebagai Bentuk Apresiasi Publik

Menurut Mensos Saifullah Yusuf, transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang merupakan bentuk apresiasi terhadap aspirasi masyarakat. “Kami menganggap masukan masyarakat sebagai sarana untuk memperkuat pengelolaan anggaran,” katanya. Ia menambahkan bahwa investigasi ini tidak hanya untuk merespons keluhan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak dini. “Dengan memperbaiki proses pengadaan, kita menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap penyalahgunaan dana,” ujar Mensos.

Di sisi lain, Mensos mengakui bahwa masalah markup sepatu menjadi sorotan publik karena berdampak langsung pada kebutuhan siswa. Sepatu merupakan barang yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam proses belajar, terutama di daerah terpencil. “Kami memahami bahwa setiap pengeluaran harus optimal, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga layanan yang berkualitas,” tuturnya. Ia menekankan bahwa Kemensos akan memastikan setiap pengadaan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga tidak membebani anggaran secara berlebihan.

Kemensos juga menyoroti pentingnya keterlibatan SDM dalam proses pengadaan. “Kami sedang melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap pegawai untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugas dengan baik,” ucap Mensos. Ia menambahkan bahwa dengan menyelesaikan investigasi dalam tiga minggu, Kemensos berharap bisa menemukan penyebab akar masalah dan mengambil langkah-langkah pencegahan lebih lanjut. “Kami ingin membangun sistem yang tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Keluhan tentang markup sepatu menjadi