Key Strategy: Ditjen Imigrasi evaluasi kebijakan bebas visa cegah scammer

Ditjen Imigrasi Evaluasi Kebijakan Visa Bebas untuk Cegah Kejahatan Scammer

Key Strategy – Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), sedang mempertimbangkan evaluasi terhadap kebijakan visa bebas yang diberikan kepada negara-negara tertentu. Langkah ini diambil untuk mencegah Indonesia menjadi safe heaven bagi pelaku kejahatan scamming. Perubahan ini merupakan respons terhadap fenomena warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan izin tinggal untuk beroperasi sebagai scammer.

Kasus Penangkapan WNA di Batam

Dalam rangka mengungkap kegiatan kejahatan transnasional, Ditjen Imigrasi baru saja melakukan penangkapan terhadap 210 WNA di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari jumlah tersebut, 125 orang berasal dari Vietnam, 84 orang dari Tiongkok, dan satu orang dari Myanmar. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya sistematis oleh pelaku scammer untuk memperluas jaringan kejahatan di wilayah Indonesia.

“Dengan fenomena ini, kami akan melihat lebih jauh ke depan langkah preventif terhadap negara-negara tertentu yang memang menjadi ‘produsen’ para pelaku scammer,” kata Hendarsam dalam konferensi pers yang dipantau daring dari Jakarta, Jumat.

Penangkapan tersebut bukan pertama kalinya. Sebelumnya, di Sentul, Kabupaten Bogor, terjadi penyitaan terhadap 13 WNA Jepang yang diduga terlibat dalam kejahatan scamming. Di Sukabumi, pihak Imigrasi menangkap 16 WNA dari Tiongkong, Taiwan, dan Malaysia yang dikabarkan akan menjalankan skema love scamming. Hendarsam menegaskan bahwa kebijakan visa bebas perlu dievaluasi jika tidak mampu memutus keterlibatan Indonesia dalam menjadi tempat pelarian bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan Visa Bebas dan Kedaulatan Negara

Menurut Hendarsam, kebijakan visa bebas menjadi alat pendorong kegiatan ekonomi dan pariwisata. Namun, keberadaan pelaku scammer yang menyebar dari negara-negara tertentu memaksa Ditjen Imigrasi memikirkan keseimbangan antara fasilitasi dan pencegahan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, karena wilayah yang kami duga sebagai tempat berkumpul kejahatan transnasional harus dipantau bersama dengan kepolisian,” jelasnya.

Ditjen Imigrasi menekankan pentingnya penguatan deteksi dini dan kemampuan intelijen. Khususnya, SDM Imigrasi yang berada di garis perbatasan—baik darat, laut, maupun udara—dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih ketat. “Dengan peningkatan kemampuan ini, kami bisa mengantisipasi pergerakan pelaku scammer sebelum mereka melaksanakan tindak pidana,” imbuh Hendarsam.

Sebagai penegak hukum, Imigrasi juga bertugas menjaga kedaulatan negara, terutama dalam bidang ekonomi. Kebijakan yang menarik investasi dan pariwisata harus diimbangi dengan tindakan pencegahan terhadap ancaman dari luar. “Fungsi kami sebagai fasilitator harus tetap dijaga, tetapi dengan penegakan hukum yang lebih progresif dan rigid, harapan kami adalah mengurangi kasus kejahatan seperti ini,” kata Hendarsam.

Kolaborasi dengan Aparat Hukum

Kasus-kasus penangkapan WNA di Indonesia menjadi buah dari kerja sama yang intens antara Imigrasi dengan aparat penegak hukum. Sinergi ini mencakup koordinasi di tingkat pusat maupun daerah. “Kerja sama ini memungkinkan kami mengungkap kejahatan yang melibatkan lintas negara, termasuk penangkapan terhadap 300 WNA di Jakarta yang terjadi siang tadi,” tambah Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Untung menyoroti bahwa kasus scammer di Indonesia tidak terbatas pada Batam. Tercatat sejumlah penangkapan di Denpasar, Bali; Surabaya, Jawa Timur; Surakarta, Jawa Tengah; Yogyakarta; serta Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. “Tidak hanya di Batam, kami juga menangkap scammer di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini terus berkembang,” ujarnya.

Menurut Untung, peningkatan kasus kejahatan scammer di Indonesia terjadi setelah sejumlah negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam berhasil mengungkap operasi kejahatan besar-besaran. Sebagai akibatnya, banyak pelaku scammer beralih ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia, yang menawarkan kesempatan beroperasi tanpa pengawasan ketat. “Kami tidak mau Indonesia menjadi safe heaven bagi para pelaku scamming ini, karena kejahatan mereka bisa merusak reputasi dan perekonomian nasional,” tegasnya.

Evaluasi kebijakan visa bebas, kata Hendarsam, adalah langkah kunci untuk memutus mata rantai kejahatan. Dengan memeriksa asal-usul pelaku scammer, pemerintah bisa mengambil keputusan lebih tepat dalam memberikan akses visa bebas kepada negara-negara tertentu. “Jika semua langkah pengawasan dan pemeriksaan telah dilakukan, tetapi masih ada WNA yang terlibat kejahatan, maka kebijakan visa bebas perlu diperketat sebagai upaya pencegahan,” tambahnya.

Peran Imigrasi dalam Pemantauan Kejahatan Transnasional

Imigrasi juga menjelaskan bahwa perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai fasilitator dalam menjaga keseimbangan antara pembukaan ekonomi dan perlindungan kedaulatan. “Kami harus memastikan bahwa investasi dan pariwisata bisa berkembang, tetapi tanpa memberikan celah bagi kejahatan,” pungkas Hendarsam.

Menurut data yang diungkapkan, pelaku scammer yang berasal dari Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar menjadi ancaman utama. Hal ini mengingatkan bahwa kebijakan visa bebas harus disertai dengan pertimbangan risiko. “Dengan evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa negara-negara yang masuk ke Indonesia melalui jalur visa bebas tidak menjadi tempat pelarian bagi kejahatan transnasional,” kata Hendarsam.

Kerja sama antara Imigrasi dan kepolisian menjadi fondasi utama dalam mengatasi fenomena ini. Pemeriksaan dini, pengumpulan data, serta penegakan hukum yang sinergis memungkinkan deteksi lebih cepat. “Kami sudah menemukan beberapa skema kejahatan yang berlangsung di Indonesia, dan akan terus meningkatkan koordinasi untuk menindak pelaku yang menyebar ke berbagai daerah,” jelas Untung.

Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa kebijakan visa bebas bukanlah akhir dari upaya pencegahan, melainkan alat untuk mengarahkan pelaku kejahatan agar tidak berkembang. “Kami ingin bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi yang aman, tetapi juga harus waspada terhadap kegiatan jahat yang berasal dari luar,” pungkas Hendarsam. Dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan Indonesia dapat mengurangi risiko menjadi “safe heaven” bagi para pelaku scammer di masa depan.