Mentan pastikan oknum catut Kementan janji proyek fiktif diusut tuntas

Mentan Janji Usut Tuntas Oknum Catut Nama Kementerian Pertanian

Mentan pastikan oknum catut Kementan janji – Di Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dugaan adanya oknum di luar instansi yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian untuk memberikan janji proyek palsu kepada pihak swasta akan ditelusuri hingga tuntas. “Kami minta kepada kepolisian mengusut sampai ke akar-akarnya kalau ada yang terlibat di Kementerian Pertanian, aku pastikan aku pecat,” tutur Amran dalam wawancara di Jakarta, Selasa.

Kasus Janji Proyek Fiktif

Amen mengungkap bahwa ada oknum yang mengambil kesempatan dengan menggunakan nama Kementerian Pertanian untuk meminta uang Rp300 juta kepada pihak swasta dengan iming-iming mendapatkan proyek pertanian pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kasus ini sedang dianalisis oleh aparat penegak hukum (APH) karena dianggap sebagai bentuk praktik mafia proyek yang berkedok kementerian. “Apakah ini juga bisa dikategorikan mafia? Karena dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada seseorang, dengan janji Rp300 juta,” tambahnya.

Menurut Amran, oknum tersebut memanfaatkan nama Kementerian Pertanian untuk membuat calon korban percaya bahwa dirinya memiliki jaringan khusus yang bisa mempercepat pemenang proyek di lingkungan kementerian. Dalam kasus ini, penerima uang bernama H, sedangkan pihak yang memberikan uang bernama R setelah dijanjikan mendapatkan proyek pertanian.

Modus Pelaku

Amran menjelaskan bahwa modus pelaku mencakup pengakuannya memiliki beking dan jaringan kuat di sektor pertanian, sehingga diyakini mampu menyelesaikan pengurusan proyek tertentu secara non-resmi. “Dia swasta, menganggap bahwa dia punya beking di pertanian, punya jaringan di pertanian bisa memenangkan proyek,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pelaku bukan dari aparatur sipil negara (ASN) internal Kementerian Pertanian, melainkan dari kalangan eksternal.

Dalam proses penyelidikan, Amran memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik ini akan langsung diberhentikan tanpa adanya toleransi atau peringatan. Ia juga mengingatkan bahwa proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, seperti kasus serupa yang terjadi sebelumnya.

Sejarah Kasus Serupa

Amran menyebut bahwa praktik menjanjikan proyek fiktif bukanlah hal baru. Sebelumnya, ia pernah menemukan kasus serupa dengan nilai mencapai Rp27 miliar yang menggunakan pola serupa. Saat awal menjabat Menteri Pertanian, ia juga menemukan adanya kasus permintaan uang sebesar Rp350 juta dan Rp150 juta yang berujung pada pemecatan pegawai internal.

Ia menegaskan bahwa ada kebijakan tegas untuk menghindari penggunaan nama kementerian secara tidak benar demi mencari keuntungan pribadi. “Tidak ada lagi ruang kompromi terhadap siapa pun yang bermain-main menggunakan nama kementerian untuk mencari keuntungan pribadi melalui proyek maupun pengurusan anggaran tertentu secara ilegal,” jelas Amran.

Proses Penyelidikan

Kasus ini, kata Amran, sedang dalam penyelidikan APH. Ia berharap proses tersebut bisa memberikan keadilan kepada pihak pemberi maupun penerima uang. “Nah, ini sementara didalami (oleh aparat penegak hukum) dan aku minta yang memberi dan yang diberi kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, mirip dengan kasus sebelumnya yang juga menggunakan pola serupa. “Ternyata itu tidak terjadi,” ujarnya dalam menjelaskan kegagalan proyek yang dijanjikan kepada pihak swasta.

Peran Kementerian Pertanian

Menurut Amran, Kementerian Pertanian tetap berkomitmen untuk melindungi reputasinya dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana serta proyek. Ia menegaskan bahwa oknum yang mencatut nama kementerian akan diusut secara tuntas, baik dari pihak swasta maupun internal kementerian. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun mengambil kesempatan dengan menggunakan nama Kementerian Pertanian untuk keuntungan pribadi,” tegasnya.

Dalam wawancara tersebut, Amran juga menyebut bahwa kepolisian akan memeriksa seluruh aspek kasus, termasuk jaringan dan keterlibatan pihak eksternal. “Kami ingin memastikan bahwa semua yang terlibat, baik dari luar maupun dalam, akan diperiksa secara jelas,” jelasnya. Ia menilai bahwa kasus ini menjadi contoh nyata dari praktik korupsi yang berkedok proyek pemerintah.

Kebijakan Tegas untuk Meminimalkan Korupsi

Amran menegaskan bahwa Kementerian Pertanian akan terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengadaan proyek dan anggaran. Ia menilai bahwa kegagalan proyek yang dijanjikan menjadi bukti bahwa oknum tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janji. “Kami perlu menegaskan bahwa semua proyek harus berdasarkan kebenaran, bukan iming-iming yang tidak nyata,” imbuhnya.

Ia juga menekankan bahwa sistem pengawasan di kementerian perlu ditingkatkan agar tidak ada peluang korupsi berkedok proyek. “Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan Kementerian Pertanian dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas Amran. Ia berharap pengusutan kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Menurut Amran, proyek fiktif ini menjadi ancaman serius bagi kredibilitas Kementerian Pertanian. “Kalau ada yang menjanjikan proyek tapi tidak terealisasi, itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap kementerian,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengusutan kasus ini bisa memperkuat kebijakan anti-korupsi di sektor pertanian.

Dengan langkah-langkah tegas ini, Amran berharap bisa mencegah praktik menjanjikan proyek fiktif di masa depan. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian siap mengambil tindakan hukum terhadap siapa