PM Thailand Srettha Thavisin Diberhentikan: Krisis Politik Terbaru
Selama dua dekade terakhir, puluhan anggota parlemen Thailand telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari larangan berpolitik, pembubaran partai, hingga penggulingan perdana menteri melalui kudeta atau keputusan pengadilan. Kali ini, giliran Perdana Menteri Srettha Thavisin yang merasakan dampaknya.
Pemecatan Perdana Menteri Srettha Thavisin
Latar Belakang Pemecatan
Srettha Thavisin, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand kurang dari setahun, diberhentikan oleh pengadilan pada 14 Agustus 2024. Terpilih pada Agustus 2023 setelah pemilihan yang ketat, Srettha berhasil meraih posisi tertinggi meski partainya hanya berada di posisi kedua. Namun, masa jabatannya berakhir dengan cepat.
Keputusan Pengadilan
Mahkamah Konstitusi Thailand, yang memiliki otoritas tinggi, memutuskan untuk memberhentikan Srettha Thavisin bersama kabinetnya. Lima dari sembilan hakim memutuskan bahwa Srettha melanggar konstitusi dengan mengangkat seorang menteri yang memiliki catatan pidana. Keputusan ini tidak memberikan kesempatan kepada pemilih Thailand untuk menilai kinerja Srettha dalam pemilihan berikutnya.
Implikasi Keputusan
Keputusan ini menambah daftar panjang pemimpin Thailand yang diberhentikan melalui jalur hukum. Pada tahun 2008, seorang Perdana Menteri harus mundur karena konflik kepentingan terkait penampilannya di acara memasak. Pada tahun 2014, Yingluck Shinawatra, saudara perempuan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, juga diberhentikan karena keputusan personalia yang dibuatnya saat menjabat.
Peran Lembaga Independen di Thailand
Konstitusi dan Lembaga Independen
Lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam politik Thailand. Konstitusi yang diadopsi pascakudeta tahun 2017 memberikan mereka kekuatan besar untuk mengontrol pemerintahan terpilih. Hal ini sering kali bertentangan dengan kehendak pemilih, memastikan bahwa pemerintahan tetap di bawah kendali kekuatan konservatif.
Dampak Terhadap Pemerintahan Terpilih
Srettha Thavisin, setelah diberhentikan, menyatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik dalam masa jabatannya dan menerima keputusan pengadilan dengan lapang dada. Pemecatan ini menjadi peringatan bagi Thaksin Shinawatra dan Partai Pheu Thai bahwa kekuatan konservatif masih dominan di Thailand. Namun, koalisi antara Thaksin dan kaum konservatif tampaknya masih bertahan untuk saat ini.
Dampak Terhadap Politik dan Ekonomi Thailand
Kekacauan Politik
Pemecatan Srettha Thavisin membawa Thailand ke dalam kekacauan politik. Keputusan ini menambah pergolakan dalam lanskap politik yang sudah bergejolak, di mana pihak yang mendorong perubahan sering kali berhadapan dengan kelompok elite militer, royalis, dan bisnis yang kuat.
Dampak Ekonomi
Pemberhentian ini juga berdampak pada ekonomi Thailand, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Ketidakstabilan politik sering kali menimbulkan ketidakpastian ekonomi, yang dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Partai Move Forward dan Implikasinya
Pembubaran Partai
Keputusan pengadilan untuk memberhentikan Srettha Thavisin datang seminggu setelah pembubaran Partai Move Forward, partai progresif yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu tahun lalu. Para pemimpin partai ini juga dilarang berpolitik selama 10 tahun.
Implikasi Pembubaran
Pembubaran Partai Move Forward mengurangi pilihan bagi Partai Pheu Thai dalam mencari mitra koalisi. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga independen dapat mempengaruhi dinamika politik di Thailand.
FAQ
Apa alasan di balik pemberhentian Srettha Thavisin?
Srettha Thavisin diberhentikan karena mengangkat seorang menteri dengan catatan pidana, yang melanggar konstitusi Thailand.
Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam politik Thailand?
Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengontrol pemerintahan terpilih, sering kali bertentangan dengan kehendak pemilih.
Apa dampak pemberhentian ini terhadap ekonomi Thailand?
Pemberhentian ini menambah ketidakstabilan politik, yang dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi Thailand.
Mengapa Partai Move Forward dibubarkan?
Partai Move Forward dibubarkan oleh pengadilan karena dianggap melanggar konstitusi, dan para pemimpinnya dilarang berpolitik selama 10 tahun.
Kesimpulan
Keputusan pengadilan untuk memberhentikan Srettha Thavisin menambah daftar panjang pemimpin Thailand yang jatuh melalui jalur hukum. Peran lembaga independen dalam politik Thailand sering kali bertentangan dengan kehendak pemilih, memastikan bahwa pemerintah tetap di bawah kendali kekuatan konservatif. Ketidakstabilan politik ini tidak hanya mempengaruhi pemerintahan tetapi juga membawa dampak pada ekonomi negara. Pembubaran Partai Move Forward menunjukkan dinamika kompleks dalam politik Thailand, di mana lembaga-lembaga independen memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah negara.
