Special Plan: China sebut kunjungan Lai Ching-te ke Eswantini sebagai “menyelinap”

China Mengkritik Kunjungan Lai Ching-te ke Eswatini sebagai Tindakan “Menyelinap”

Special Plan – Beijing, 5 Mei 2026 – Pemerintah Tiongkok mengungkapkan kecamannya terhadap kunjungan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, ke Eswatini, negara yang terletak di Afrika Selatan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan bahwa perjalanan tersebut merupakan langkah “menyelinap” yang tidak menghormati kedaulatan negara-negara yang dilalui oleh Lai. Menurut Lin Jian, tindakan Lai memasuki pesawat asing secara diam-diam dan menipu dirinya sendiri untuk masuk ke Eswatini dengan menghilangkan data penumpang dari negara tujuan.

“Lai Ching-te menyelinap ke pesawat asing dan menipu dirinya sendiri untuk masuk ke Eswatini dengan menyembunyikan informasi penumpang dari negara tersebut. Pada penerbangan pulangnya, setelah penggunaan wilayah udara ditolak oleh negara-negara terkait, Lai kembali menyelinap ke pesawat dan memaksa masuk melalui wilayah udara negara-negara tersebut,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.

Kunjungan Lai Ching-te ke Eswatini berlangsung pada 2–4 Mei 2026. Perjalanan ini awalnya dijadwalkan pada 22–26 April 2026, untuk merayakan peringatan 40 tahun kenaikan takhta Raja Mswati III dari Eswatini. Namun, kunjungan tersebut tertunda setelah Taiwan menyatakan bahwa Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar secara sepihak mencabut izin terbang pesawat yang digunakan Lai untuk melintasi wilayah udara mereka.

Setelah penghalangan dari tiga negara tersebut, Lai akhirnya melakukan penerbangan langsung dari Taipei ke Eswatini menggunakan jet pribadi milik Raja Mswati III, Airbus A340-313. Pesawat ini sebelumnya mendarat di Taiwan sejak awal pekan lalu, membawa Wakil Perdana Menteri Eswatini, Thulisile Dladla, untuk bertemu dengan Lai. Lin Jian menegaskan bahwa kejadian ini memperlihatkan seberapa rendah penghormatan Lai terhadap wilayah udara dan kedaulatan negara-negara lain.

“Apa yang dilakukannya sangat berbahaya dan keterlaluan,” tambah Lin Jian. “Fakta bahwa Lai menyelundupkan diri masuk dan keluar negeri menunjukkan dengan jelas bahwa separatisme ‘kemerdekaan Taiwan’ hanyalah bisnis yang mencurigakan dan tidak dapat diterima oleh komunitas internasional.”

Lin Jian juga menyoroti peran para politisi Eswatini dalam mendukung agenda Lai. Menurutnya, sejumlah tokoh yang dibayar oleh Taiwan secara keliru memberikan ruang bagi konsep ‘kemerdekaan Taiwan’. “Tiongkok sangat mengutuk tindakan ini. Para politisi di negara-negara tersebut perlu mengambil keputusan bijak dan berhenti menjadi penopang bagi gerakan separatis,” lanjut Lin Jian.

Pemimpin Taiwan Bertemu Tokoh Terpilih Eswatini

Dalam kunjungannya ke Eswatini, Lai Ching-te berkesempatan bertemu dengan Perdana Menteri Russell Dlamini, Ratu Ntombi Tfwala, dan Raja Mswati III. Di media sosial, Lai memuji Eswatini karena “berdiri teguh melawan berbagai tekanan diplomatik dan ekonomi, serta menyuarakan posisi internasional Taiwan melalui tindakan nyata.” Selain itu, Lai juga mengunjungi lokasi proyek Taman Inovasi Industri Taiwan (TIIP) yang bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis Taiwan ke pasar Afrika dan menciptakan peluang kerja lokal.

Lai juga menghadiri Pusat Konvensi Internasional (ICC) yang didanai oleh pemerintah Taiwan. Dalam pidatonya, ia menyampaikan harapan agar lebih banyak perusahaan swasta dari Taiwan berinvestasi di Eswatini. Hal ini menjadi bagian dari upaya Taiwan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral. “Kerja sama ini membuka peluang baru untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan mengakses pasar Afrika yang lebih luas,” jelas kantor pemerintahan Taiwan.

Prinsip “Satu China” sebagai Prinsip Internasional

Lin Jian menegaskan bahwa hanya ada satu China di dunia dan Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. “Prinsip ‘Satu China’ adalah konsensus internasional yang memiliki dukungan kuat dan tidak tergoyahkan,” katanya. Ia menambahkan bahwa tindakan Lai Ching-te dalam memajukan agenda separatisnya hanya akan membatasi dirinya sendiri.

“Upaya untuk mencapai ‘kemerdekaan Taiwan’ adalah jalan buntu karena setiap tindakan yang dilakukan Lai hanya semakin mengikis prinsip ‘Satu China’. Negara-negara yang dilalui saat Lai kembali ke Taiwan, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Australia, telah menolak izin penerbangan untuk kunjungan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap separatisme,” jelas Lin Jian.

Kedaulatan wilayah udara suatu negara, menurut Lin Jian, termasuk dalam wilayah kedaulatan negara itu. “Tindakan menolak izin penerbangan tersebut sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional. Ini membuktikan bahwa prinsip ‘Satu China’ merupakan arah sejarah yang jelas dan tidak memiliki dukungan luas,” tambahnya.

Lin Jian juga mendesak Eswatini dan negara-negara lain untuk mengenali dinamika politik internasional dan berhenti mendukung gerakan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’. “Jika mereka terus memperkuat hubungan dengan Taiwan, hal ini akan memberikan kesan negatif terhadap prinsip ‘Satu China’ yang telah diakui oleh sebagian besar negara di dunia,” tegas Lin Jian.

Menurut Lin Jian, kejadian ini menjadi contoh nyata bagaimana tindakan Lai Ching-te memperlihatkan ketidakpuasan internasional terhadap upayanya memperkuat identitas politik Taiwan secara mandiri. “Kedaulatan Tiongkok harus dihormati, dan setiap negara memiliki hak untuk menolak kerja sama dengan pihak yang tidak mengakui konsensus tersebut,” lanjutnya.