Latest Program: UNDP: Pembayaran utang negara ancam 55 juta pekerja perempuan

UNDP: Pembayaran Utang Negara Ancam 55 Juta Pekerja Perempuan

Latest Program – Otonario, Kanada (ANTARA) – Laporan yang diterbitkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) menyoroti risiko peningkatan pembayaran utang negara yang berpotensi mengganggu 55 juta pekerjaan perempuan dalam jangka pendek. Program ini memperingatkan bahwa tekanan keuangan akibat kewajiban pembayaran utang mengharuskan pemerintah memangkas pengeluaran sosial, yang berdampak signifikan terhadap akses perempuan terhadap peluang ekonomi.

Utang Negara sebagai Tantangan Kemanusiaan

Dalam pernyataannya, Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan bahwa utang negara bukan hanya isu angka, tetapi juga tantangan yang mengancam kemanusiaan. “Analisis ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana beban utang yang besar mengurangi ruang fiskal pemerintah, sehingga menyebabkan pemotongan layanan sosial penting,” tambahnya. Menurut De Croo, pemangkasan anggaran di sektor layanan sosial akan membebani keluarga, terutama perempuan yang menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan domestik.

“Ketika layanan perawatan dipangkas, tanggung jawab beralih kembali ke rumah tangga—dengan perempuan menanggung sebagian besar beban tersebut, sering kali membatasi akses mereka ke peluang ekonomi,” ujarnya.

Perubahan Pendapatan dan Kematian Ibu

Laporan berjudul “Siapa yang Membayar Harganya? Ketidaksetaraan Gender dan Utang Negara” ini menggunakan data dari 85 negara berkembang untuk memperlihatkan dampak sosial dari kebijakan utang. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan per kapita perempuan diprediksi mengalami penurunan hingga 17 persen dibandingkan pendapatan laki-laki yang sebagian besar tetap stabil. Selain itu, angka kematian ibu berpotensi meningkat sebesar 32,5 persen ketika negara-negara beralih dari beban utang moderat ke tingkat yang lebih tinggi.

Dampak ini memperlihatkan bagaimana utang negara memperburuk ketimpangan gender. Pemangkasan anggaran untuk layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan mengurangi kualitas hidup perempuan, yang secara ekonomi dan sosial menjadi korban utama. De Croo menekankan bahwa strategi pengelolaan utang harus didesain untuk melindungi ruang investasi dalam kebutuhan perawatan, karena hal ini berperan penting dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.

Integrasi Penilaian Gender dalam Kebijakan Fiskal

Dalam pernyataan serupa, Raquel Lagunas, Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP, menyatakan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang. “Pekerjaan, layanan, dan keamanan ekonomi perempuan adalah yang paling terganggu dalam situasi ini,” jelasnya. Lagunas menambahkan bahwa kebijakan utang yang tidak memperhatikan gender dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang semakin memperlebar.

“Inilah mengapa kita harus mengintegrasikan penilaian dampak berbasis gender ke dalam pengambilan keputusan, melindungi investasi penting dalam infrastruktur sosial dan perawatan, serta menggunakan penganggaran responsif gender untuk melacak bagaimana pembayaran utang memengaruhi hasil ekonomi yang berbeda bagi individu berbeda,” ujarnya.

Laporan ini memperkuat argumen bahwa utang negara tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga berdampak spesifik terhadap perempuan sebagai bagian dari struktur kebijakan publik. De Croo mengingatkan bahwa perempuan sering kali menanggung beban tambahan sebagai akibat dari pemotongan anggaran, terutama dalam bidang perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan mengurangi investasi pada layanan yang diakui vital bagi keluarga, negara-negara berkembang berisiko memperparah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut data yang dianalisis, perempuan di banyak negara berkembang justru menjadi pengelola utama layanan sosial. Dalam kondisi ekonomi sulit, mereka dipaksa mengorbankan peluang kerja atau memperkuat beban kerja rumah tangga. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk akses mereka terhadap pendidikan tinggi, pelatihan, dan peran produktif di luar rumah tangga. Lagunas menyoroti bahwa dalam situasi krisis, perempuan tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga kehilangan perlindungan sosial yang menjadi fondasi kestabilan keluarga.

Laporan tersebut menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani utang negara. De Croo menyarankan bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana secara bijak, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemampuan ekonomi perempuan. “Strategi pengelolaan utang yang efektif tidak boleh mengabaikan kebutuhan sosial, terutama untuk kelompok yang paling rentan,” imbuhnya. Dengan memprioritaskan investasi dalam layanan perawatan, pemerintah bisa meminimalkan risiko kehilangan pekerjaan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi.

Menurut data yang digunakan, pemangkasan anggaran pada layanan sosial akan memberikan tekanan berlebihan pada keluarga perempuan. Contohnya, pengurangan dana untuk pendidikan anak-anak atau kesehatan ibu dapat mengganggu keberlanjutan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Lagunas menegaskan bahwa penilaian berbasis gender harus menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan utang tidak hanya terukur secara ekonomi, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial.

Perubahan kebijakan utang juga berdampak pada kesetaraan gender di tingkat makro. Dengan memfokuskan pada penghematan anggaran, banyak negara memilih menekan investasi pada sektor-sektor yang secara langsung terkait dengan perempuan, seperti pengembangan keterampilan atau kesetaraan pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pertumbuhan ekonomi yang tercapai dengan cara tersebut benar-benar menciptakan lapangan kerja yang adil atau justru memperkuat struktur kekuasaan yang sudah ada.

De Croo menambahkan bahwa utang negara bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan secara bijak. Namun, dalam kondisi ekonomi yang tak stabil, utang sering kali dianggap sebagai solusi cepat yang mengabaikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat. “Strategi utang yang baik harus mendukung pemb