Key Discussion: Iran akan atur pelayaran Selat Hormuz usai perang
Iran Akan Mengatur Pelayaran Selat Hormuz Usai Perang
Key Discussion – Sejumlah langkah strategis yang diambil oleh Iran terkait pengelolaan jalur pelayaran Selat Hormuz mulai dikaji secara mendalam setelah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat resmi diberlakukan. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (28/4), Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menegaskan bahwa setelah perang selesai, semua kapal yang melewati selat tersebut harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Iran. Pernyataan ini muncul dalam konteks kesepakatan yang tercapai setelah serangan besar oleh AS dan Israel pada 28 Februari lalu, yang menewaskan lebih dari 3.000 warga Iran. Meski begitu, kebijakan baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keamanan negara tersebut.
“Pelayaran melalui Selat Hormuz setelah berakhirnya perang akan dilakukan sesuai aturan Iran,” kata Talaei-Nik seperti dilaporkan oleh Tasnim, dalam sebuah pertemuan khusus di Bishkek, Kirgistan.
Dalam pertemuan tersebut, Iran berusaha mengajukan proposal mengenai pengaturan lintas selat yang melibatkan organisasi internasional. Talaei-Nik menjelaskan bahwa kebijakan transit akan diterapkan kepada kapal dagang yang wajib mematuhi protokol tertentu. Protokol ini dirancang untuk memastikan bahwa keamanan Iran tidak terganggu, sementara juga memberikan kebebasan bagi kegiatan perdagangan internasional. Menurut Talaei-Nik, kebijakan ini akan mencakup aturan yang ketat namun adil bagi semua pihak yang melintasi jalur strategis tersebut.
Langkah pengaturan Selat Hormuz juga melibatkan kerja sama dengan Oman, negara yang mengontrol sisi selatan dari selat. Iran berencana menyusun skema navigasi bersama dengan negara tersebut, dengan tujuan mengurangi risiko konflik dan meningkatkan efisiensi pengoperasian kapal. Selain itu, Iran berharap dapat menerapkan tarif atau pungutan dari kapal yang melewati perairan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi kapal nasional, tetapi juga kapal asing yang beroperasi di wilayah laut yang menjadi titik kritis dalam perdagangan global.
Kebijakan pelayaran ini dianggap sebagai bagian dari upaya Iran untuk mengurangi ketergantungan pada sistem logistik yang dominan dikendalikan oleh negara-negara Barat. Anggota dewan Iran telah mengajukan rancangan undang-undang terkait hal ini, dengan harapan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi kebijakan. Bank pusat Iran dikabarkan membuka empat akun di rial, yuan, dolar, dan euro guna mengumpulkan biaya perjalanan kapal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pembatasan oleh negara-negara Barat, terutama setelah blokade angkatan laut AS diterapkan di pelabuhan Iran.
Perang dan Gencatan Senjata
Perang yang terjadi antara Iran dan AS dimulai pada 28 Februari, ketika serangan udara mengenai pelabuhan Iran mengakibatkan korban jiwa yang signifikan. Serangan ini melibatkan hampir 3.000 orang yang gugur, termasuk marinir dan warga sipil. Kebuntuan politik akibat perang ini diakhiri dengan gencatan senjata dua minggu yang diberlakukan pada awal April. Namun, meski kesepakatan tersebut telah ditandatangani, negosiasi di Islamabad tidak mencapai titik penyelesaian yang memuaskan.
Kebijakan pengaturan Selat Hormuz dianggap sebagai respons Iran terhadap tekanan dari AS, yang sejak awal perang telah mengambil langkah-langkah keras untuk membatasi akses ke sumber daya energi negara tersebut. Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi pasokan minyak ke dunia internasional, sehingga pengaturannya sangat penting bagi Iran. Talaei-Nik menyebutkan bahwa kebijakan ini akan memberikan jaminan bahwa keamanan nasional tetap terjaga, sekaligus memberikan keleluasaan bagi kegiatan perdagangan yang berkelanjutan.
Keberlanjutan Kebijakan Lintas Selat
Kebijakan pengaturan pelayaran Selat Hormuz ini dirancang untuk berlangsung dalam jangka panjang. Para pihak akan mengadopsi protokol yang bisa berdampak pada tarif, batasan waktu, atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh kapal. Hal ini sejalan dengan kebijakan perdagangan yang lebih autonomi, yang menegaskan posisi Iran sebagai negara yang mandiri dalam memastikan alur logistik internasional tidak terganggu oleh kekuatan eksternal. Talaei-Nik juga menekankan bahwa protokol tersebut tidak akan menghambat kegiatan perdagangan, tetapi justru menambahkan kepastian bagi para pelaku bisnis.
Kolaborasi dengan Oman dinilai penting karena sisi selatan Selat Hormuz menjadi area yang lebih rentan terhadap ancaman dari luar. Kedua pihak akan mengadakan diskusi lebih lanjut untuk menyusun skema navigasi yang berkelanjutan, dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah. Oman bertugas mengelola bagian selatan, sementara Iran mengawasi bagian utara. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebutuhan ekonomi.
Pengaturan pelayaran ini tidak hanya sebatas aturan, tetapi juga mencakup mekanisme pembayaran. Iran berencana mengumpulkan dana dari kapal yang melintas selat, dengan menggunakan mata uang yang beragam. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang sebelumnya menjadi alat utama dalam transaksi internasional. Selain itu, Iran juga berharap dapat menarik pendapatan tambahan sebagai bentuk dukungan ekonomi bagi sistem keuangan dalam negeri.
Dengan adanya kebijakan ini, Iran ingin menegaskan bahwa keamanan dan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, meski dalam konteks perdagangan global. Talaei-Nik menegaskan bahwa seluruh kapal harus melewati jalur yang telah ditentukan, baik dari segi waktu maupun rute. Meski ada tekanan dari pihak AS, Iran tetap optimistis bahwa kebijakan ini akan berjalan lancar setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan. Kebijakan ini juga bisa menjadi langkah awal dalam mengatur hubungan dengan negara-negara lain, terutama di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara.
