Special Plan: Kemenko Pangan yakin bahan baku lokal untuk MBG stabilkan harga

Kemenko Pangan Yakin Bahan Baku Lokal untuk MBG Stabilkan Harga

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan keyakinannya bahwa penggunaan bahan baku pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membantu memastikan stabilitas harga. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, mengungkapkan bahwa upaya menjaga ketersediaan pangan tidak hanya bergantung pada volume pasokan, tetapi juga pada penguatan tata kelola yang terintegrasi. Dalam wawancara di Jakarta, Senin, ia menjelaskan bahwa fokus pada bahan baku dalam negeri adalah langkah strategis untuk mengurangi biaya logistik, yang sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan harga bahan pangan di pasaran.

Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

Penggunaan bahan baku lokal, kata Nani, tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga membantu membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa dengan memprioritaskan produksi dalam negeri, ketahanan pangan nasional dapat ditingkatkan. “Dari sisi ekonomi, bahan baku lokal mampu menekan harga karena mengurangi ketergantungan pada impor, sementara secara sosial, ini mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat pedesaan,” ujarnya.

“Ekosistem pangan yang terbangun akan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien. Bahan baku yang diambil dari sumber lokal memungkinkan pemerintah mengendalikan harga lebih baik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah Nani.

Dalam konteks ini, Kemenko Pangan sedang menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor. Pemangkasan biaya logistik menjadi salah satu faktor kunci, karena biaya pengangkutan dan distribusi sering kali menambah beban pada harga akhir produk. Dengan memanfaatkan produksi dari daerah sekitar, harga bahan pangan bisa ditekan hingga beberapa persen, yang secara langsung memengaruhi ketersediaan makanan sehat bagi masyarakat.

Langkah Pemerintah untuk Menjaga Pasokan

Menurut Nani, pemerintah tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan pasokan bahan baku bagi MBG tetap terjaga. Dokumen ini dirancang agar semua pihak terlibat, baik petani, nelayan, maupun pelaku UMKM, dapat berperan aktif dalam menyediakan bahan pangan. “Juknis ini juga membantu memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tidak ada hambatan dalam hal regulasi,” jelasnya.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama adalah hortikultura. Kemenko Pangan berencana mendorong perencanaan kebutuhan bahan baku yang lebih matang, terutama untuk produk pertanian seperti sayur mayur dan buah-buahan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi sekaligus memastikan keberlanjutan program MBG. “Dengan memperkuat produksi lokal, kita bisa mengurangi risiko kenaikan harga yang terjadi akibat fluktuasi pasar global,” tambah Nani.

Rantai Pasok yang Melibatkan Berbagai Pihak

Menurut Nani, program MBG tidak hanya berfokus pada pengadaan bahan baku, tetapi juga pada kolaborasi antarlembaga. Ia menyoroti bahwa rantai pasok akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan juga organisasi masyarakat. “Ini adalah upaya menyeluruh untuk membangun sistem pangan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat,” katanya.

Adapun peran UMKM dalam program ini, Nani menyatakan bahwa mereka diberdayakan sebagai pengolah bahan baku lokal. Dengan memanfaatkan kapasitas mereka, pemerintah bisa mempercepat distribusi dan memastikan kualitas produk yang layak dikonsumsi. “UMKM juga memiliki kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan pasar, sehingga mereka bisa menjadi mitra strategis dalam menstabilkan harga,” imbuhnya.

Pembentukan Permenko sebagai Panduan Utama

Sebelumnya, Nani mengungkapkan bahwa Kemenko Pangan sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait tata kelola rantai pasok bahan baku lokal. Dokumen ini menjadi dasar bagi pelaksanaan MBG, yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025. “Permenko ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses distribusi dan pengadaan bahan baku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” katanya.

Permenko yang akan segera dibuat ini berisi aturan terperinci tentang peran masing-masing lembaga, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga swadaya. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga bisa dilakukan secara lebih efektif. “Kami ingin bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selaras dengan tujuan utama program MBG, yaitu menstabilkan harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan,” ujarnya.

Manfaat Ekonomi dan Sosial yang Terukur

Nani juga menyoroti bahwa strategi ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah bisa menghemat anggaran dan mengalihkan dana ke sektor produktif. “Ini juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, yang sebelumnya belum terlalu berkontribusi dalam program nasional,” katanya.

Sementara secara sosial, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan sehat. Nani menuturkan bahwa dengan mengutamakan bahan baku lokal, para pelaku usaha kecil dapat memperoleh peluang ekspor dan pemasaran. “Ini juga mengurangi risiko kenaikan harga yang terjadi saat musim kemarau atau gagal panen, karena pasokan bahan baku tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber,” tambahnya.

Pelaksanaan Berbasis Regulasi yang Konsisten

Pemerintah, lanjut Nani, terus memastikan bahwa seluruh pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan regulasi tata kelola yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada ketimpangan dalam distribusi bahan baku maupun peran tiap stakeholder. “Regulasi ini menjadi pedoman untuk meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana,” katanya.

Kemenko Pangan juga berupaya membangun mekanisme pengawasan yang transparan. Pendekatan ini diharapkan bisa memastikan bahwa bahan baku yang disalurkan benar-benar dari sumber lokal dan sesuai dengan standar kualitas. “Dengan demikian, masyarakat bisa yakin bahwa yang mereka terima adalah bahan pangan yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, Nani menegaskan bahwa fokus pada bahan baku lokal bukan hanya untuk stabilisasi harga saat ini, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan pangan di masa depan. “Kita harus berpikir jangka panjang, agar ekosistem pangan bisa tetap berjalan baik meskipun terjadi perubahan iklim atau kondisi politik global,” tambahnya.

Implementasi yang Harus Terintegrasi

Nani menyampaikan bahwa tata kelola yang terintegrasi adalah kunci keberhasilan program ini. Ia menekankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan juga masyarakat dalam memastikan keberlanjutan MBG. “Setiap komponen harus saling terhubung, agar ada koordinasi yang baik antarlembaga,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, Kemenko Pangan berharap mampu menciptakan ekosistem pangan yang lebih mandiri. Nani mengungkapkan bahwa program MBG menjadi peluang besar untuk memperkuat rantai pasok nasional. “Ini juga membantu meningkatkan daya tahan pangan terhadap krisis ekonomi atau b