Momen Bersejarah: UNDDS tertarik perkembangan IKN buka peluang kerja sama

IMG 20260414 WA0000

UNDSS Tertarik Perkembangan IKN, Buka Peluang Kerja Sama

Kunjungan ke IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara

Di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB (UNDSS) menunjukkan minat terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sejumlah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kehadiran UNDSS dianggap sebagai momentum awal untuk membuka ruang dialog antara Otorita IKN dan PBB, sekaligus memperkuat posisi kawasan baru sebagai pusat kolaborasi global.

“UNDSS menunjukkan antusiasme terhadap perkembangan IKN dan potensi kerja sama masa depan,” kata Security Adviser and Representative of UNDSS ke Indonesia dan Timor-Leste, Allan Mendoza, saat memberikan penjelasan selama kunjungan ke IKN di Sepaku.

Sebagai bagian dari Sekretariat PBB, UNDSS bertugas mengoordinasikan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh entitas organisasi internasional. Kunjungan ini juga menegaskan kesiapan Otorita IKN dalam menerima kerja sama dengan komunitas diplomatik dan pihak luar lainnya.

“Otorita IKN sangat terbuka dan berharap kolaborasi dengan komunitas internasional dapat terus ditingkatkan,” tambah Allan Mendoza.

UNDSS telah melakukan survei bersama komunitas diplomatik di IKN tahun lalu, yang menjadi dasar untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi. Fokus utama mereka adalah memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan yang sedang berkembang tersebut.

Perkembangan Pembangunan IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa proyek pembangunan IKN kini memasuki fase peningkatan kawasan inti pemerintahan. “Pembangunan IKN saat ini sedang memasuki fase pengembangan kawasan inti pemerintahan,” ujarnya kepada perwakilan UNDSS.

Basuki menekankan bahwa rencana pembangunan dibagi menjadi lima tahap, mulai dari 2022 hingga 2045. Tahap pertama telah selesai dengan fokus pada kawasan perkantoran, sedangkan tahap kedua akan menggarisbawahi pembangunan yudikatif dan legislatif.