RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Bulan Depan, Lindungi Kaum Pekerja

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung

Eksplorasiindonesia.com – RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026, menandai langkah paling signifikan dalam sejarah regulasi ketenagakerjaan Indonesia. Setelah berbulan-bulan dibahas di ruang sidang DPR, rancangan tersebut kini memasuki tahap akhir penyusunan. Apabila jadwal terpenuhi, dokumen hukum baru ini akan menjadi payung normatif paling luas yang pernah dirumuskan untuk menjamin keselamatan kerja, hak upah, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi seluruh pekerja di tanah air.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengonfirmasi bahwa proses legislasi sedang berjalan sesuai rencana. Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin, 7 September 2026, saat melakukan evaluasi progres pembahasan bersama fraksi-fraksi DPR.

“Dunia ketenagakerjaan tantangannya tidak mudah. Saat ini kami beserta DPR sedang menyelesaikan rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang baru. Targetnya selesai Oktober, akhir Oktober, ini semoga bisa terwujud.”

Komitmen pemerintah untuk mempercepat pengesahan bukan tanpa alasan. Jutaan pekerja Indonesia masih beroperasi tanpa perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam aspek keselamatan kerja dan akses terhadap jaminan sosial. Celah regulasi yang selama ini membuat kelompok pekerja rentan tertinggal di luar jangkauan negara menjadi alasan utama percepatan legislasi ini.

“Ini insya Allah akan menjadi legacy baru terkait dengan pelindungan ketenagakerjaan di Indonesia.”

Menjangkau 60 Persen Sektor Informal

Salah satu pendorong utama percepatan legislasi adalah komposisi angkatan kerja nasional yang masih sangat didominasi sektor informal. Yassierli mengungkapkan bahwa sekitar enam puluh persen tenaga kerja beroperasi di luar kerangka formal—mulai dari pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pekerja transportasi daring, hingga pelaku usaha mikro tanpa kontrak tertulis.

“Enam puluh persen mereka berada pada sektor informal. Dan ini menjadi concern buat kami, concern buat kita bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial, karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sosial.”

Kondisi tersebut menciptakan paradoks struktural: sektor informal menopang perekonomian rumah tangga di tingkat akar rumput, namun ketiadaan hubungan kerja formal membuat jutaan orang tidak terjangkau program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, maupun jaminan hari tua. Rancangan yang sedang digodok ini dimaksudkan untuk memperluas definisi “pekerja” sehingga mencakup mereka yang bekerja secara mandiri, musiman, atau melalui platform digital. Jika disahkan, pemerintah daerah dan lembaga jaminan sosial akan memiliki dasar hukum untuk memperluas cakupan kepesertaan, menata ulang mekanisme iuran, serta membangun infrastruktur layanan yang mampu menjangkau pekerja di pedesaan dan kawasan terpencil.

Pemagangan Nasional dan Paket Pelatihan 300.000 Orang

Sementara proses legislasi berjalan, Kementerian Ketenagakerjaan tidak menunggu regulasi baru untuk mulai bergerak. Pada tahun berjalan, kementerian menjalankan program pemagangan nasional yang menargetkan 150.000 peserta dari berbagai daerah. Skema ini dirancang agar lulusan baru sekolah menengah, pencari kerja pertama kali, maupun pekerja yang ingin beralih profesi memperoleh pengalaman praktis di lingkungan industri tanpa menanggung biaya hidup selama masa magang. Pemerintah menanggung uang saku peserta, sehingga hambatan ekonomi yang selama ini membuat calon peserta dari keluarga berpendapatan rendah menyerah sebelum program dimulai dapat dihilangkan.

Di samping pemagangan, Kemnaker menyiapkan paket pelatihan kerja untuk lebih dari 300.000 orang sepanjang tahun ini. Paket tersebut mencakup pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi digital bagi pekerja yang menghadapi disrupsi teknologi di tempat kerja. Untuk menopang skala pelatihan sebesar itu, kementerian terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan kerja di berbagai provinsi, mencakup pembaruan kurikulum, penambahan instruktur bersertifikat, dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan rampung? Target penyelesaian pembahasan ditetapkan pada akhir Oktober 2026, sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 7 September 2026.

Siapa yang dilindungi oleh rancangan undang-undang ini? Seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal, pekerja musiman, pekerja platform digital, dan pelaku usaha mikro yang selama ini tidak terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.

Apakah program pemagangan nasional tersedia bagi semua kalangan? Ya. Program pemagangan dengan target 150.000 peserta terbuka bagi lulusan baru, pencari kerja pertama kali, dan pekerja yang ingin beralih profesi. Biaya hidup selama masa magang ditanggung pemerintah.

Berapa skala paket pelatihan kerja yang disiapkan tahun ini? Lebih dari 300.000 orang akan menerima pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi digital melalui balai-balai pelatihan kerja di berbagai provinsi.