Agenda Utama: DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan

Komisi IV DPRD NTB Kritik Ketimpangan Transportasi, Usulkan Pemerataan

Sorotan tajam terhadap ketimpangan layanan transportasi di sejumlah daerah NTB muncul saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD dengan Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi, di Gedung DPRD Mataram, Selasa lalu. Meski indikator makro Dishub NTB menunjukkan peningkatan, Komisi IV menekankan pentingnya pemerataan layanan. Pimpinan komisi, Sudirsah Sujanto, mengakui prestasi Dishub secara agregatif, tetapi menegaskan bahwa capaian statistik ini tidak menghilangkan fakta ketimpangan yang dirasakan masyarakat.

Kesenjangan Konektivitas dan Kinerja Statistik

Dari 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), sekitar 39% masih dilaporkan belum terlayani secara optimal. Hal ini bertentangan dengan klaim capaian konektivitas makro yang diungkapkan. Sudirsah menyoroti bahwa rasio konektivitas mencapai 0,588 atau 101,37%, sementara rasio kecelakaan turun menjadi 1,10 atau 118,18%. Namun, pertanyaan utama yang diajukan Komisi IV adalah apakah keberhasilan ini dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kinerja harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menciptakan dampak positif yang merata.

Kurangnya Pemerataan dan Fokus pada Kesejahteraan

Komisi IV menemukan bahwa peningkatan konektivitas lebih banyak didukung oleh sektor laut, sementara layanan darat masih tertinggal. Mereka mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada pemerataan, keselamatan, dan optimalisasi potensi daerah. Angka absolut kecelakaan transportasi mencapai 2.426 kejadian dengan 359 korban meninggal. Sudirsah mempertanyakan apakah penurunan rasio kecelakaan benar-benar efektif, atau hanya dipengaruhi pertumbuhan jumlah kendaraan.

Keselamatan dan Pengawasan Kapal

Kasus blackout kapal menjadi sorotan khusus dalam RDP. Meski rasio kecelakaan relatif rendah, fenomena ini mengingatkan perlunya peningkatan standar kelaikan kapal serta sistem pengawasan yang lebih ketat. Komisi IV juga menyarankan agar penguatan keselamatan jalan umum dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) menjadi prioritas. Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, Dispenda, dan Dishub diharapkan menciptakan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur.

Peningkatan PAD dan Strategi Lintas Sektor

Kebijakan transportasi diusulkan untuk dioptimalkan agar berkontribusi lebih besar pada pendapatan daerah (PAD). Fokusnya meliputi peningkatan retribusi pelabuhan, implementasi one gate system di Teluk Nara, serta pengawasan kebocoran penerimaan bea kapal. Langkah-langkah ini diharapkan mendorong keterlibatan masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap layanan transportasi. Kinerja Dishub NTB, di bawah kepemimpinan Ervan Anwar, dinilai perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai pemerataan yang seimbang.