Solution For: Ratusan Sopir Truk Tutup Jalur Jombang-Surabaya, Protes Kerap Ditilang saat Parkir

Ratusan Sopir Truk Tutup Jalur Jombang-Surabaya, Protes Kerap Ditilang Saat Parkir

Solution For - Kamis (25/6/2026), sejumlah ratusan pengemudi truk berkumpul di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap kebijakan tilang yang sering diterima saat beristirahat di bahu jalan raya. Aksi tersebut memicu kejadian lalu lintas yang mengganggu. Para sopir memarkir truk mereka secara massal di tengah jalan, hingga menyebabkan akses utama antar kota antara Jombang dan Surabaya lumpuh total.

Pemblokadean jalur terjadi setelah para pengemudi mengeluhkan kesulitan menemukan tempat parkir yang layak. Mereka mengatakan, karena kondisi fisik yang lelah setelah menempuh perjalanan jarak jauh, terpaksa berhenti di tepi jalan untuk mengatur napas. Namun, keputusan itu sering dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas oleh petugas kepolisian, sehingga mereka mendapat sanksi tilang. Faktor kelelahan dan kebutuhan istirahat dianggap sebagai alasan yang valid, tetapi tidak cukup untuk menghindari hukuman administratif.

Aksi yang terjadi pada hari itu menyebabkan antrean panjang kendaraan di jalur utama. Para sopir menepi ke bahu jalan, sehingga mempersempit ruang gerak pengemudi lain. Petugas kepolisian berusaha mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif, tetapi penggunaan jalan yang terbatas membuat kemacetan semakin parah. Sejumlah pengendara mengeluhkan kesulitan memasuki wilayah Jombang dan Surabaya karena tumpukan truk yang melintang di tengah jalan.

Penyebab Aksi

Protes yang dilakukan para sopir truk dimulai dari rasa tidak puas terhadap ketatnya pemeriksaan tilang. Mereka merasa bahwa kebijakan ini tidak adil, terutama karena tempat parkir khusus yang layak masih langka di sepanjang rute Jombang-Surabaya. Bahu jalan raya menjadi satu-satunya pilihan mereka, namun sering dianggap sebagai pelanggaran ketika terjadi kecelakaan atau sanksi kepatuhan lalu lintas.

Menurut koordinator aksi, Supriadi, para sopir truk harus berhenti di tepi jalan karena kelelahan dan membutuhkan istirahat. "Kami ini berhenti karena lelah dan butuh istirahat demi keselamatan. Tapi karena kantong parkir tidak ada, kami terpaksa di tepi jalan dan malah ditilang," ujarnya. Selain itu, para pengemudi juga menyebutkan bahwa kondisi jalan yang terbatas membuat mereka kesulitan mengatur waktu istirahat, sehingga harus berhenti di tempat yang tidak disediakan oleh pemerintah.

Keberatan ini bukan sekadar soal tilang, tetapi juga mencakup isu keamanan jalan. Para sopir melaporkan adanya aksi balap liar yang sering terjadi di jalur utama Jombang pada malam hari. Mereka menganggap kecelakaan yang melibatkan truk dengan pelaku balapan ilegal sebagian besar disebabkan oleh remaja yang ugal-ugalan, tetapi pihak berwajib sering menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Hal ini menimbulkan kekesalan yang berkelanjutan.

Keresahan terkait Kecelakaan

Dalam orasinya, para sopir truk menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem penegakan hukum. Mereka menyebutkan, jika kecelakaan terjadi di jalur raya, kesalahan biasanya dibebankan pada mereka, meskipun pelaku utama adalah remaja yang melakukan balapan tanpa izin. "Jika ada kecelakaan melibatkan truk dan pelaku balap liar, kami selalu menjadi korban dan langsung ditetapkan sebagai tersangka," keluh Supriadi.

Keresahan tersebut semakin membesar karena seringnya aksi balap liar terjadi di jalan raya nasional. Pengemudi logistik menyebutkan bahwa jalan-jalan tersebut justru sering menjadi lokasi pesta kecepatan remaja yang tidak terpantau dengan baik. Ini memicu kerusakan infrastruktur dan kecelakaan yang mengganggu pengguna jalan umum. Para sopir mengharapkan pihak kepolisian melakukan tindakan tegas untuk menangani masalah ini.

Respons dari Instansi Terkait

Merespons tuntutan ratusan sopir truk, Polres Jombang menjanjikan peningkatan patroli di jalur utama. Mereka berkomitmen untuk menindak pelaku balap liar secara tegas dan memastikan jalan raya aman bagi seluruh pengguna. Dishub Jombang juga mengungkapkan rencana untuk mencari lahan yang representatif di tepi jalan nasional untuk dibuat kantong parkir khusus. Ini bertujuan memberi ruang istirahat bagi pengemudi truk tanpa terkena tilang.

Selain itu, Dinas Perhubungan berjanji melibatkan instansi terkait untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Mereka akan mengevaluasi fasilitas kantong parkir di seluruh wilayah Jombang serta memperbaiki kondisi jalan raya agar lebih ramah bagi pengemudi logistik. "Kami akan segera koordinasikan dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan para sopir truk terpenuhi," kata perwakilan Dishub.

Usai mendapat komitmen dari kedua instansi tersebut, para sopir truk akhirnya bersedia memindahkan truk mereka ke jalur alternatif. Dengan demikian, akses utama Jombang-Surabaya kembali lancar. Namun, tuntutan mereka tetap berharap adanya perbaikan permanen terhadap kebijakan tilang dan fasilitas parkir di jalur raya. Kesadaran akan keseimbangan antara keamanan jalan dan kenyamanan pengemudi logistik menjadi fokus utama dalam aksi mereka.

Protes ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi sopir truk dan kewajiban hukum dalam penggunaan jalan. Dengan menepi di bahu jalan, para pengemudi mengurangi risiko kecelakaan, tetapi sering dianggap sebagai pelanggaran. Ini memicu kesan bahwa sistem hukum terhadap pengemudi truk tidak berimbang. Dinas Perhubungan dan polisi perlu berkoordinasi lebih erat untuk menghindari konflik serupa di masa depan.

Protes ini juga mengingatkan pemerintah bahwa jalan raya nasional tidak hanya menjadi media transportasi, tetapi juga tempat istirahat yang penting bagi pengemudi. Dengan adanya kantong parkir khusus, para sopir truk akan lebih aman dalam menjalani perjalanan, sehingga mengurangi risiko terkena tilang. Masyarakat pun diharapkan bisa memahami kebutuhan para pengemudi logistik dalam mengatasi tantangan transportasi di wilayah Jombang.

Peristiwa penutupan jalur Jombang-Surabaya menjadi contoh nyata dari masalah yang sering dihadapi sopir truk. Mereka menginginkan perlakuan yang lebih adil, baik dalam hal sanksi tilang maupun fasilitas parkir. Dengan menindak pelaku balap liar dan menambahkan area istirahat, pihak berwajib dapat memperbaiki kondisi lalu lintas sekaligus mendukung kesejahteraan para pengemudi.