Meeting Results: Politik sepekan, klarifikasi Kopassus hingga soal RUU PPRT
Politik sepekan, klarifikasi Kopassus hingga soal RUU PPRT
Jakarta – Sejumlah isu politik terkini telah diungkapkan oleh ANTARA selama seminggu terakhir. Berikut lima topik utama yang mendapat perhatian, termasuk penjelasan dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) hingga persetujuan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Klarifikasi Aksi Penamparan oleh Panglima Kopassus
Kopassus mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah isu penamparan oleh Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi di Istana Negara. Pernyataan ini dipublikasikan melalui akun Instagram @penkopassus, yang menyatakan bahwa laporan di media sosial mengenai aksi tersebut adalah berita palsu.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Selasa.
Menteri Pertahanan dan Purnawirawan Diskusikan Izin Lintas Udara AS
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bersama para mantan perwira TNI menggelar pertemuan untuk membahas surat pernyataan (Letter of Intent) terkait izin pesawat Amerika Serikat melintas udara Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Jumat.
Presiden Prabowo Dorong Pembangunan Tanggul Laut di Pantura
Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan untuk mengejar percepatan proyek tanggul laut raksasa di Pantura Pulau Jawa. Setelah rapat, Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa diskusi fokus pada rencana konstruksi yang sedang diusulkan.
Kemenhan Pastikan 1.773 ASN Siap Ikuti Pelatihan Komcad
Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa 1.773 aparatur sipil negara (ASN) telah siap mengikuti program pendidikan menjadi calon komponen cadangan (komcad) di enam institusi militer. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Badan Cadangan Nasional Letjen TNI Gabriel Lema saat membuka pelatihan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.
DPR Setujui RUU PPRT Menjadi Undang-Undang
Dalam Rapat Paripurna ke-17 DPR RI, RUU PPRT resmi disahkan sebagai undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani mengajukan pertanyaan terkait keputusan tersebut, yang dijawab “setuju” oleh peserta rapat.
